Institut Sarinah: Pancasila Harus Jadi Landasan Hukum dalam Revisi PP 57/2021
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Institut Sarinah: Pancasila Harus Jadi Landasan Hukum dalam Revisi PP 57/2021

Jumat, 16 April 2021 | 23:28 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Institut Sarinah mengusulkan agar Pancasila dimasukkan ke dalam landasan hukum revisi Peraturan Pemerintah (PP) 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Muryani dari bidang Pendidikan Ekonomi di Institut Sarinah optimistis usulan itu akan berdampak positif mengikat seluruh PP, termasuk dijadikannya Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi maupun di jenjang pendidikan di bawahnya.

Institut Sarinah berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merespons usulan revisi PP oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Namun, bagi Institut Sarinah hal tersebut tidak cukup. Undang-Undang (UU) 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga sepatutnya direvisi.

“Tidak adanya Pancasila di landasan hukum UU 20/2003 telah menyebabkan hilangnya Pancasila dari kurikulum pendidikan, sehingga intoleransi, radikalisme, ekstremisme agama mengkontaminasi dunia pendidikan,” kata Muryani, Jumat (16/4/2021).

Institut Sarinah juga menyambut gembira atas Izin Prakarsa dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly kepada Mendikbud untuk usulan revisi PP 57/2021.

“Sikap pemerintah yang responsif patut diapresiasi karena polemik insyallah segera cepat selesai,” kata Muryani.

Usulan pencantuman Pancasila sebagai landasan tiap produk perundang-undangan merupakan amanat UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, harusnya menjadi rujukan. Apalagi, UU 12/2011 juga memuat norma bahwa Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum dari perundang-undangan di Indonesia.

Menurut Muryani, revisi PP 57/2021 juga harus memfasilitasi dan mengakomodasi pelaksanaan strategi mainstreaming Pancasila dalam semua proyek Nation and Character Building. Institut Sarinah mencermati bahwa gagasan Mendikbud soal Merdeka Belajar merupakan bagian dari Nation and Character Building, sehingga perlu menormakan Pancasila sebagai kerangka kerja dengan meletakkannya dalam landasan hukum.

Tidak dicantumkannya Pancasila secara eksplisit dalam UU 20/2003, telah menyebabkan hilangnya pengajaran Pancasila di seluruh jenjang pendidikan. Revisi PP 57/2021, menurut Muryani, memastikan hal itu tidak lagi terjadi.

“Institut Sarinah juga mengusulkan kepada Presiden, khususnya Menpan RB untuk menyelenggarakan penyegaran Pancasila dan prinsip-prinsip konstitusionalisme untuk para ASN dan teknokrat di seluruh kementerian/lembaga. Sebagai pelengkap, penyegaran Pancasila dan kebangsaan harus menjadi bagian dari sistem promosi ASN sehingga pelembagaan Pancasila ke dalam birokrasi bisa diwujudkan,” tegas Muryani.

Institut Sarinah yang mempunyai misi menyelenggarakan program-program Nation and Character Building, telah mencetak buku “Pancasila untuk Tunas Bangsa” sekaligus menyelenggarakan tutorial buku tersebut untuk 2000 bunda PAUD, TK, dan SD di Jawa Timur.

“Respons sangat positif, para bunda PAUD dan guru-guru tersebut sangat setuju Pancasila diajarkan kembali ke seluruh jenjang pendidikan,” tegas Muryani yang juga dosen di FEB Universitas Airlangga.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perawat RS Siloam Dianiaya Keluarga Pasien, DPR: Harus Diusut Tuntas

Rahmad Handoyo menyesalkan peristiwa penganiayaan terhadap perawat Rumah Sakit (RS) Siloam Sriwijaya, Palembang.

NASIONAL | 16 April 2021

Indonesia Komitmen Lindungi 6 Situs UNESCO Global Geopark

Indonesia berkomitmen untuk melindungi dan melestarikan situs global geopark yang telah ditetapkan oleh UNESCO.

NASIONAL | 16 April 2021

KPK Persilakan Masyarakat Laporkan Dugaan Jual Beli Jabatan di Kemdes PDTT

KPK hingga kini belum menerima laporan terkait adanya dugaan praktik jual beli jabatan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

NASIONAL | 16 April 2021

Siloam Hospitals Minta Kepolisian Tindak Tegas Penganiaya Perawat

Korban sudah melaporkan kasus tersebut kepada polisi.

NASIONAL | 16 April 2021

Vaksin Longcom Anhui Masuk Uji Klinis Fase Ketiga

Kepala BPOM mengapresiasi keikutsertaan RS Immanuel yang bekerja sama dengan UNPAD dalam hal uji klinis vaksin Longcom Anhui dalam rangka menyukseskan program percepatan penyediaan vaksin di Indonesia

NASIONAL | 16 April 2021

Ini Alasan Ade Yasin Dukung Pemekaran Bogor Timur

Jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang sudah padat menjadi alasan Ade Yasin mendukung pemekaran wilayah Bogor Timur.

NASIONAL | 16 April 2021

Kapolda Sumsel: Terduga Penganiaya Perawat Siloam Sudah Ditangkap

Pelaku mengaku polisi, ternyata dia berprofesi pedagang.

NASIONAL | 16 April 2021

Dukung Pertumbuhan UMKM, Yili Group Sumbang Sepeda Serbaguna untuk Pemprov Jabar

Yili Group dan PT Green Asia Food Indonesia (GAFI) menyerahkan bantuan sepeda serbaguna ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), Kamis (15/4/2021).

NASIONAL | 16 April 2021

UNESCO Tetapkan Belitong Jadi Global Geopark

UNESCO menetapkan Geopark Belitong di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Global Geopark.

NASIONAL | 16 April 2021

Kemenkop UKM dan Polri Sepakat Penanganan Kasus UMKM Mengedepankan Pembinaan

Kemkop dan UKM menyambut baik restorative justice yang akan diterapkan aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk menangani kasus hukum terkait UMKM.

NASIONAL | 16 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS