Elemen Tokoh Hindu dan Bali Minta Desak Darmawati Tetap Diproses Hukum
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Elemen Tokoh Hindu dan Bali Minta Desak Darmawati Tetap Diproses Hukum

Senin, 19 April 2021 | 08:32 WIB
Oleh : Fana F Suparman / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah elemen tokoh Hindu dan masyarakat Bali telah menerima permohonan maaf Desak Darmawati yang diduga telah menistakan agama Hindu dan tradisi Bali dalam videonya di media sosial. Pasalnya, Hindu mengajarkan tatwam asi (aku adalah kamu, kamu adalah aku, saling mengasihi), ahimsa (emoh kekerasan), shantih (damai), dan nilai-nilai lain yang sejalan dengan toleransi dan persaudaraan.

Namun, berbagai elemen tokoh Hindu dan masyarakat Bali melalui focus group discussion (FGD) yang diprakarsai PHDI Provinsi Bali dan Kordem Demokrasi Bali di Sekretariat PHDI Bali, Minggu (18/4/2021) bersepakat untuk tetap memproses Desak Darmawati.

Sejumlah narasumber turut hadir dalam FGD secara virtual dan offline ini. Di antaranya adalah Ida Shri Bhagawan Putra Nata Nawa Wangsa, seorang Sulinggih yang merupakan Bagawanta Gubernur Bali; Ida Mpu Siwa Budha Dhaksa Dharmita yang adalah sulinggih yang sangat dihormati dari Semeton Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi; dan Gede Made Suwardhana, seorang dosen hukum pidana dan kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Narasumber lainnya adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana, Wayan Windia; Ketua PHDI Bali, I Gusti Ngurah Sudiana; politikus muda yang juga aktivis Hindu, Gede Pasek Suardika; dan dosen di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, I Gede Rudia Adiputra. Selain itu hadir juga Petajuh’’ Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Gusti Made Ngurah; serta I Wayan Sudirta, Anggota DPR yang juga praktisi hukum yang dikenal sebagai pengacara Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM.

Dalam forum itu, sebagian besar para peserta menilai ucapan-ucapan Desak Darmawati yang viral di media sosial, jelas-jelas mengandung unsur penistaan agama Hindu. Hal ini setelah ucapan Desak Darmawati dibedah dari aspek hukum pidana, aspek teologi agama maupun adat dan budaya Bali.

Wayan Sudirta dan Gede Made Suardana sama-sama menegaskan, bahwa perbuatan Desak Dharmawati memenuhi unsur dugaan melanggar pasal 156a KUHP. Wayan Sudirta yang berpengalaman menangani kasus Ahok, memaparkan kasus Desak Darmawati yang diduga menistakan agama Hindu, tetap terbuka untuk diproses di wilayah Polda Bali.

"Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang sejalan dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019, yang bisa dijadikan dasar untuk memproses kasus itu di Polda Bali," kata Wayan Sudirta.

Dipaparkan, Pasal 1 angka 19 Juncto Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain dimana korban dan/atau barang bukti dan/atau saksi dan/atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan dan dalam Pasal 3 diatur bahwa Laporan /Pengaduan Masyarakat (Model B) dapat dilakukan juga di Laporan/pengaduan SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres yang penanganannya dapat dilimpahkan jika ada alasan-alasan hukum yang dapat dibenarkan menurut teori locus delicti dan kompetensi relative pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Secara empirik, katanya, dalam kasus Ahok, 14 pelapornya berada di berbagai daerah. Selanjutnya, Polda dan Polres tetap memeriksa laporan dan mem-BAP pelapor, walaupun kelanjutan penanganannya ada di Mabes Polri.

"Misalnya, pelapor yang ada di Polres Bogor, di BAP di Polres Bogor dan berlanjut di Mabes Polri," paparnya.

Putu Wirata yang memandu FGD ini menegaskan, masukan-masukan yang disampaikan para narasumber tidak hanya untuk bahan laporan dan proses hukum, tetapi juga membantu kepolisian untuk memproses kasus yang mendapat atensi luas umat Hindu dan masyarakat Bali.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

2 Penyuap Mantan Mensos Juliari Hadapi Sidang Tuntutan

Harry didakwa menyuap sebesar Rp 1,28 miliar, sedangkan Ardian didakwa memberi suap sejumlah Rp 1,95 miliar.

NASIONAL | 19 April 2021

Hari Ini, 20 Wilayah Diprakirakan Hujan Lebat Disertai Petir dan Badai Guntur

BMKG juga menyatakan siklon tropis surigae terpantau berada di Samudera Pasifik timur Filipina, dan menjauhi wilayah Indonesia.

NASIONAL | 19 April 2021

Polisi Tangkap Dua Pria di Aceh Utara, 7 Paket Sabu Diamankan

Untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut keduanya diboyong dan ditahan di rutan Mapolres Aceh Utara.

NASIONAL | 19 April 2021

Bank Garansi Ekspor Benih Lobster Ada Dasar Hukumnya

KPK anggap ilegal Kebijakan Edhy Prabowo yang mewajibkan para eksportir benih lobster untuk menyetorkan uang sebagai bank garansi agar mendapatkan izin ekspor.

NASIONAL | 18 April 2021

Pemisahan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Harus Sejalan Penyederhanaan Kurikulum

Pemisahan pendidikan Pancasila dan pendidikan Kewarganegaraan pada satuan pendidikan dasar dan menengah harus sejalan dengan penyederhanaan kurikulum.

NASIONAL | 18 April 2021

Moderasi Upaya Hindarkan Bahaya Radikalisasi bagi Kalangan Milenial

Perlu membuat konten-konten terkait dengan pesan-pesan yang umum seperti mengenai pentingnya hidup bersama.

NASIONAL | 18 April 2021

Tebar Permusuhan, Wamenag Sesalkan Tindakan Jozeph Paul Zhang

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menyesalkan tindakan Jozeph Paul Zhang yang diduga sengaja menebarkan rasa kebencian dan permusuhan kepada umat Islam.

NASIONAL | 18 April 2021

Gus Yaqut: Tindakan Penistaan Agama Tidak Dibenarkan untuk Alasan Apa Pun

Gus Yaqut menegaskan tindakan penistaan agama tidak dibenarkan atas alasan apapun.

NASIONAL | 18 April 2021

Nekat Mudik, Sanksi Isolasi hingga Denda Rp 100 Juta Menanti

Kakorlantas Polri Irjen Istiono, mengingatkan, warga yang kedapatan nekat mencuri start mudik sebelum 6 Mei 2021 akan dikarantina lima hari.

NASIONAL | 18 April 2021

Menhub Upayakan Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Kemhub juga telah membuat sejumlah regulasi tentang kendaraan listrik.

NASIONAL | 18 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS