Logo BeritaSatu
Mafia Tanah

Polisi Sidik Kasus Perampasan Tanah Milik Guru Besar IPB di Sulut

Senin, 19 April 2021 | 14:39 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Ing Mokoginta, mengapresiasi kinerja Polda Sulawesi Utara (Sulut) yang mulai menyidik kasus perampasan tanah milik keluarganya di Gogagoman, Kotamobagu, setelah dilaporkan empat tahun silam.

"Saya, atas nama keluarga, ingin menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Sulut, Irjen Nana Sudjana, yang sudah membantu kami dalam penyelesaian perkara perampasan hak tanah. Setelah melalui lima kapolda dan sudah empat tahun dilaporkan, baru saat ini, perkara kami dinaikkan ke tahap penyidikan," ujar Mokoginta dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (19/4/2021).

Menurutnya, peningkatan status laporan perampasan tanah ke tahap penyidikan tak lepas dari perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kapolri telah memerintahkan jajarannya untuk memberantas mafia tanah, termasuk para bekingnya. Perintah pimpinan tertinggi Polri ini seharusnya menjadi peringatan agar tidak ada yang melindungi kepentingan mafia tanah yang merugikan rakyat.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kombes Daniel Mucharam selaku Ketua Tim A Waprof Propam Polri yang telah menindaklanjuti laporan kami, sehingga sidang etik tengah dilangsungkan di Polda Sulut," tambahnya.

Tanah keluarga dosen IPB seluas 1,7 hektare di Gogagoman, Kotamobagu, itu diduga dirampas oleh mafia tanah dan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mongkoginta dan keluarga sudah menang di pengadilan, mulai dari PTUN sampai peninjauan (PK) di Mahkamah Agung. Sertifikat turunan 2567 tersebut juga sudah dibatalkan, namun, tanah tersebut masih dikuasai penyerobot.

Padahal, bukti pidana perampasan tanah tersebut sangat kuat. Tidak ada transaksi jual beli, namun tanah dengan SHM Nomor 98 tahun 1978 yang tertulis berasal dari tanah adat tiba-tiba terbit sertifikat pada 2009 dengan Nomor 2567. Dalam sertifikat 2567 tersebut tertulis berasal dari tanah negara.

Dosen IPB ini mengungkapkan banyak kasus tumpang tindih sertifikat di Kotamobagu. Kasus perampasan tanah milik keluarganya hanya salah satu contoh. Keluarga Mokoginta juga sudah melaporkan 12 orang yang diduga terlibat pemalsuan dokumen sehingga menjadi sertifikat di atas tanah milik keluarganya.

Pihak yang dilaporkan itu, antara lain oknum kelurahan, oknum BPN, dan seorang istri pengusaha di Manado. Menurutnya, jika kasus pemalsuan surat tanah ini dibiarkan berlarut dan tidak ada yang ditetapkan jadi tersangka, maka mafia tanah semakin merajalela dan korbannya banyak rakyat kecil.

"Di Pengadilan mulai tingkat pertama sampai di tingkat PK Mahkamah Agung pun sudah memutuskan bahwa tanah tersebut milik keluarga kami. BPN sudah membatalkan sejumlah sertifikat turunan dari sertifikat Nomor 2567 tahun 2009 tersebut. Namun, tanah masih dikuasai pihak yang dilaporkan menyerobot. Bagaimana dengan nasib korban perampasan tanah yang buta hukum? Mereka akan semakin tertindas jika oknum dan pelakunya dibiarkan bebas," tambahnya.

Di tempat terpisah, Sekjen Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Agus Muldya Natakusuma mengatakan, keahlian anggota Polri dalam menyidik sebuah kasus sudah teruji dan termasuk teratas di antara kepolisian dunia. Hal ini dibuktikan dalam menangani kasus terorisme.

"Polisi bisa cepat bisa membongkar jaringan teroris dan menangkap pelakunya, maka seharusnya untuk kasus mafia tanah lebih mudah ditangani. Tanahnya tidak bisa sembunyi, seperti teroris, dan surat-surat tanah pun bisa dicek asal-usulnya siapa yang menerbitkan. Jadi, seharusnya polisi lebih mudah menangkap pelaku mafia tanah," ujar Agus.

Menurut Agus, kasus perampasan tanah rakyat masih banyak yang mengendap. Agus mengungkapkan, kasus mafia tanah yang sempat mengendap di Kotamobagu, Sulut, juga banyak terjadi di Jakarta dan sekitarnya.

Agus mencontohkan, tanah girik seluas 1 ha di Cengkareng milik ketua FKMTI SK Budiardjo juga menjadi sasaran mafia tanah. Pemiliknya sudah lapor polisi atas pemukulan dan hilangnya 5 kontainer di atas tanah giriknya.

Selain itu, tanah SHM milik Robert Sudjasmin di Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dibeli dari negara dengan nomor lelang 338 juga dikuasai oleh pihak lain. Padahal, kasus perampasan tanah itu sudah dilaporkan polisi sejak 1993 dengan bukti pemalsuan dokumen.

"Semoga pihak kepolisian di Polda Sulut dan daerah lain mengikuti arahan Kapolri. Sebagai salah satu polisi terbaik di dunia, Polri harusnya bisa profesional melakukan tugas dalam menindak mafia tanah dan mengembalikan hak tanah kepada pemilik yang sah," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kasus Positif dan Kematian Covid-19 di Jakarta sampai 4 Oktober 2022

Pergerakan kasus positif dan kematian Covid-19 di Jakarta sampai 4 Oktober 2022 berdasarkan data Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 4 Oktober 2022

Infografik penerima vaksin Covid-19 sampai 4 Oktober 2022 berdasarkan data Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia sampai 4 Oktober 2022

Infografik kasus aktif Covid-19 sampai 4 Oktober 2022 berdasarkan data Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Prevalensi Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi pada 4 Oktober

Infografik prevalensi tertinggi Covid-19 di 10 provinsi pada 4 Oktober 2022 berdasarkan data Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Data Positivity Rate Covid-19 sampai 4 Oktober 2022

Infografik positivity rate Covid-19 sampai 4 Oktober 2022 berdasarkan data Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Klub Spanyol Elche Pecat Pelatih Francisco Rodriguez

Rodriguez sudah menangani Elche sejak November 2021 dan dia sebelumnya berhasil mempertahankan Elche di kompetisi kasta tertinggi Spanyol, La Liga.

NEWS | 5 Oktober 2022

Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi pada 4 Oktober

Infografik kesembuhan terendah Covid-19 di 10 provinsi pada 4 Oktober 2022 berdasarkan data Kementerian Kesehatan.

NEWS | 4 Oktober 2022

Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 4 Oktober 2022

Infografik kasus positif dan kematian Covid-19 sampai 4 Oktober 2022 berdasarkan data Kementerian Kesehatan.

NEWS | 4 Oktober 2022

Kematian Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi pada 4 Oktober

Infografik kematian tertinggi Covid-19 tingkat provinsi pada 4 Oktober 2022 berdasarkan data Kementerian Kesehatan.

NEWS | 4 Oktober 2022

Prediksi Puncak Covid-19 Berdasarkan Data 4 Oktober 2022

Infografik prediksi puncak Covid-19 berdasarkan data 4 Oktober 2022 berdasarkan data Kementerian Kesehatan.

NEWS | 4 Oktober 2022


TAG POPULER

# Mamat Alkatiri


# Lesti Kejora


# Timnas U-17


# Formula E


# Tragedi Kanjuruhan


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia sampai 4 Oktober 2022

Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia sampai 4 Oktober 2022

NEWS | 8 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings