LP Ma'arif Protes Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dari Kamus Sejarah Indonesia
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

LP Ma'arif Protes Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dari Kamus Sejarah Indonesia

Selasa, 20 April 2021 | 16:03 WIB
Oleh : Anselmus Bata / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU PBNU memprotes hilangnya nama KH Hasyim Asy'ari--pendiri Nahdlatul Ulama (NU)--dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Hal tersebut disampaikan Ketua LP Ma'arif NU, Z Arifin Junaidi melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (20/4/2021).

Menurutnya, hilangnya nama KH Hasyim Asy'ari dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 merupakan upaya sistematis mengaburkan sejarah bangsa, bahkan upaya pengaburan akar sejarah bangsa Indonesia. Penjelasan Dirjen Kebudayaan Kemdikbud Hilmar Farid bahwa naskah Kamus Sejarah Indonesia itu disusun pada 2017 justru menunjukkan adanya upaya sistematis dan terstruktur untuk menghilangkan jasanya bagi republik kita.

"Tidak logis argumen bahwa tim penulis lupa atau belum memasukkan nama KH Hasyim Asy'ari yang jasanya sangat besar bagi bangsa dan negara, padahal sosok yang merongrong NKRI masuk ke kamus tersebut," tegasnya.

Hal tersebut, lanjut Arifin Junaidi, merupakan upaya untuk menafikan peran KH Hasyim Asy'ari khususnya dan jam'iyah NU pada umumnya dalam sejarah pergerakan, eksistensi, dan pembangunan bangsa. Penghapusan itu juga bisa diartikan sebagai upaya mengeliminasi NU dari partisipasi dan kontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang.

"Upaya sekelompok kecil orang melakukan penghapusan itu menunjukkan ada segelintir orang yang ingin mencitrakan bahwa kita bangsa yang kerdil, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. LP Ma'arif NU PBNU meminta untuk mencantumkan KH Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia serta meminta pemerintah menindak keras pelaku penghapusan itu," tegas Arifin Junaidi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mendikbudristek Nadiem Makarim Menginap di Rumah Guru untuk Belajar

Nadiem bermalam di rumah seorang guru di Plaosan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, DI Yogyakarta.

NASIONAL | 17 September 2021

IDI: Serangan terhadap Nakes di Kiwirok Kejahatan Kemanusiaan Serius

IDI menyatakan bahwa serangan terhadap tenaga kesehatan di Kiwirok, Papua, merupakan kejahatan kemanusiaan serius.

NASIONAL | 17 September 2021

Kasus Asusila di Pringsewu, Pelaku Diganjar 7 Tahun 6 Bulan Penjara

Febri Wijaya alias Protol (29) diganjar hukuman penjara 7 Tahun 6 Bulan karena terbukti telah melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur

NASIONAL | 16 September 2021

LAN Serahkan Sertifikat Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan, Ini Daftarnya

LAN pada tahun 2021, kembali melakukan akreditasi tahap I terhadap 24 Lembaga Pelatihan

NASIONAL | 15 September 2021

Forum Rektor: Siapkan Perkuliahan Bauran dengan Melihat Kondisi Setempat

Forum Rektor Indonesia menyatakan para rektor menyambut baik persiapan perkuliahan tatap muka (PTM) terbatas yang dilaksanakan secara bertahap dan bersyarat.

NASIONAL | 15 September 2021

Kesalahan Pemkot Palu Laporkan Data BOR Berdampak Fatal

Rizal meminta Pemerintah Kota Palu betul-betul menjadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran berharga agar tidak kembali terulang.

NASIONAL | 16 September 2021

Jenazah Gabriela Belum Berhasil Dievakuasi dari Jurang di Kiwirok

Jenazah Gabriella belum bisa dievakuasi karena sejak pagi kawasan itu dilanda hujan dan berkabut sehingga menyulitkan untuk melakukan evakuasi.

NASIONAL | 16 September 2021

Dukung PTM, Pemda Diminta Percepat Penuntasan Vaksinasi Pendidik

Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 untuk pendidik dan tenaga kependidikan.

NASIONAL | 16 September 2021

Pemerintah Mulai Longgarkan Larangan Orang Asing Masuk Indonesia

Pemerintah mulai melonggarkan larangan orang asing masuk ke Indonesia dengan diterbitkannya Permenkumham 34/2021

NASIONAL | 16 September 2021

Tinjau PTM Terbatas di Banten, Wapres Sampaikan Pembelajaran Jarak Jauh Tak Optimal

Wapres menyatakan, PTM terbatas sangat penting dilakukan karena tidak optimalnya pembelajaran jarak jauh (PJJ)

NASIONAL | 16 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
LIB Berharap Tunggakan Gaji Klub Liga 2 Lunas Sebelum Kompetisi Dimulai

LIB Berharap Tunggakan Gaji Klub Liga 2 Lunas Sebelum Kompetisi Dimulai

BOLA | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings