KY dan PP Muhammadiyah Kerja Sama Wujudkan Peradilan Bersih
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KY dan PP Muhammadiyah Kerja Sama Wujudkan Peradilan Bersih

Selasa, 20 April 2021 | 20:11 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Yudisial (KY) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersepakat untuk bekerja sama mewujudkan peradilan bersih. Kerja sama ini diperkuat dengan audiensi yang dilakukan Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata bersama Anggota KY Amzulian Rifai dan Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar dengan Pimpinan PP Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Selasa (20/4/2021).

Rombongan KY diterima oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang didampingi oleh Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman dan Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto.

Mukti mengatakan, dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, KY menemui beberapa tantangan, salah satunya karena jumlah hakim yang diawasi tidak sebanding dengan SDM KY. Untuk itu, KY membutuhkan sinergisitas dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama organisasi masyarakat. Atas dasar itu, KY dan PP Muhammadiyah sepakat melanjutkan kerja sama berprinsip kemitraan dan saling memberi manfaat. Kerjasama ini dapat berupa penyempurnaan terhadap MoU yang sudah dibuat pada 2012.

“Partisipasi masyarakat sangat penting. Untuk itu, KY mengajak Muhammadiyah dan masyarakat luas untuk turut serta dalam pelaksanaan wewenang KY. Baik dalam rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) yang sedang berlangsung saat ini maupun dalam pengawasan dan advokasi hakim,” kata Mukti melalui keterangan pers, Selasa (20/4/2021).

Amzulian Rifai menyatakan sumber daya Muhammadiyah adalah yang terbesar di Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Amzulian mengajak Muhammadiyah melalui fakultas hukumnya untuk melakukan kerja sama di bidang riset. KY memiliki hasil penelitian dan analisis yang bisa dikembangkan bersama. Selain itu, terkait penelusuran rekam jejak CHA, jaringan Muhammadiyah yang luas dan tidak hanya terbatas di bidang pendidikan juga sangat penting untuk terlibat. Dalam bidang pengawasan hakim, Muhammadiyah punya banyak fakultas hukum yang dapat diberdayakan sebagai jejaring KY.

“Jika Muhammadiyah dapat ikut serta bersinergitas dalam ketiga aspek tersebut, maka hal itu akan sangat menjadi keistimewaan bagi pelaksanaan tugas KY," kata Amzulian.

Dalam kesempatan ini, Haedar Nashir memastikan Muhammadiyah akan mendukung semua hal yang sifatnya menjaga kebaikan. KY memang perlu punya instrumen terkait penelusuran rekam jejak hakim. Untuk itu, sudah sepatutnya KY memiliki jaringan yang banyak, karena semakin banyak jaringan semakin kaya informasi yang akan dihasilkan.

"Keberadaan KY adalah penting untuk ikut serta memberantas mafia peradilan," pungkas Haedar Nashir.

Setelah pertemuan tersebut, KY dan PP Muhammadiyah sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas berbagai peluang kerja sama. Termasuk di antaranya akan dituangkan dalam penyusunan MoU.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

3 Kader Demokrat Polisikan Tim Kuasa Hukum Kubu Moeldoko

Tim kuasa hukum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang dilaporkan ke pihak kepolisian terkait dugaan pemalsuan surat kuasa.

NASIONAL | 20 April 2021

KPK Ajak Napi Berperan dalam Pemberantasan Korupsi

KPK mengajak para narapidana kasus korupsi untuk turut berperan dalam pemberantasan korupsi.

NASIONAL | 20 April 2021

Soal Rencana Beli Peternakan Sapi di Belgia, Begini Kata Pengamat

Menurut Agus, kenyataannya memang kita ini setiap tahun harus impor daging sapi karena produksi daging sapi nasional belum mencukupi.

NASIONAL | 20 April 2021

Jadi Polemik, Kemdikbud Tarik Kamus Sejarah Indonesia dari Website Rumah Belajar

Kemdikbud sudah menurunkan atau menarik Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dari situs Rumah Belajar.

NASIONAL | 20 April 2021

Peran Kartini Masa Kini di Tengah Pandemi Kian Besar

Grant Thornton sangat mendukung peran wanita untuk selalu menggali potensi yang mereka miliki untuk memberikan kontribusi bagi dunia usaha dan menjadi inspirasi

NASIONAL | 20 April 2021

Sekolah Tatap Muka di Malang Berjalan Lancar, Dishub Cegah Kerumunan di Halte

Dishub mengantisipasi terjadinya kerumunan para penjemput maupun siswa yang menunggu di halte sekolah ketika jam pulang sekolah.

NASIONAL | 20 April 2021

Bamsoet: Segera Rampungkan Payung Hukum Pencairan THR

Pemerintah diharapkan segera mengeluarkan payung hukum pencairan tunjangan hari raya (THR).

NASIONAL | 20 April 2021

Akui Salah, Kemdikbud Minta Maaf Tak Cantumkan Nama KH Hasyim Asy'ari

Terkait substansi Kampus Sejarah Indonesia yang saat ini menjadi permasalahan, Kemdikbud sama sekali tidak ada niatan menghilangkan Syekh Hasyim Asy'ari.

NASIONAL | 20 April 2021

Ancaman Kejahatan Siber di Indonesia Terus Meningkat

Kejahatan di dunia siber hingga saat ini masih menjadi salah satu ancaman serius bagi Indonesia.

NASIONAL | 20 April 2021

Polri-Komnas HAM Perpanjang Kesepakatan Penegakan HAM

Polri dan Komnas HAM meneken perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) Selasa (20/4/2021) tentang penegakan HAM.

NASIONAL | 20 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS