Terungkap, Edhy Prabowo Tidak Puas Kuota Awal Eksportir Benur
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Terungkap, Edhy Prabowo Tidak Puas Kuota Awal Eksportir Benur

Rabu, 21 April 2021 | 19:03 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo disebut tidak puas dengan ditetapkannya kuota awal bagi para perusahaan untuk melakukan pengelolaan hingga ekspor benih bening lobster alias benur yang berjumlah 139 juta ekor. Hal itu diungkapkan mantan Dirjen Perikanan Tangkap KKP, M Zulficar Mochtar saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan suap izin ekspor benur dengan terdakwa Edhy Prabowo dan dua staf khususnya Andreau Misanta Pribadi dan Safri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Mulanya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan kepada Zulficar Mochtar mengenai kuota awal bagi para perusahaan yang mendapat jatah budidaya hingga ekspor benur.

"Berdasarkan surat dari Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia tanggal 8 April itu diarahkan kepada menteri itu menggambarkan bahwa yang bisa dikelola bukan bisa diekspor, yang bisa dikelola 139 juta," kata Zulficar dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Zulficar menjelaskan penentuan kuota 139 juta itu berasal dari rekomendasi Komnas Kajiskan (Komite nasional pengkajian sumber daya ikan) dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM).

"Jadi Komnas Kajiskan ini komite nasional yang dibentuk setiap tahun oleh Menteri yang berisi individu-individu yang memiliki kecakapan keilmuan dalam bidang stok menajemen sumber daya perikanan, ini yang merekomendasikan kepada BRSDM, BRSDM baru bisa mengeluarkan rekomendasi ini," jelasnya.

Namun, kata Zulficar, Edhy Prabowo dianggap tidak puas dengan penetapan kuota awal sebesar 139 juta. Bahkan banyak pihak yang tidak puas termasuk di dalamnya penasihat dan staf khusus Edhy.

"Setahu saya banyak pihak yang tidak puas, jadi pak menteri sebagian penasihat kemudian sebagian tim yang dibentuk, jadi pak menteri itu ada tim penasihat, ada juga tim pemangku kepentingan, ada staf ahli, ada staf khusus itu sebagian tidak merasa puas dengan angka ini karena mereka sering merujuk ke nilai miliaran-miliaran yang seharusnya ada tersebut," ungkapnya.

Hal itu terungkap, kata Zulficar, usai dirinya menghadiri rapat koordinasi di Widya Chandra pada tanggal 12 Mei. Dalam rapat tersebut Edhy digambarkan cukup kesal dengan keputusan dan penetapan kuota hanya untuk 139 juta saja. Menurut Edhy saat itu, kata Zulficar jumlah kuota seharusnya dapat lebih dari yang ditetapkan tersebut.

"Jadi saya menangkap ada ketidakpuasan dan beberapa penasihat menggambarkan hal yang sama artinya sebenarnya mereka berharap benih lobster ini bisa memberikan manfaat ekonomi yang signifikan tapi kalau hanya 100 juta, 139 juta tidak seperti yang diharapkan karena kondisinya katanya sangat banyak," katanya.

Selang beberapa bulan, kata Zulficar, terjadi penambahan kuota dengan total 418 juta. Namun Zulficar mengaku tidak mengetahui proses penambahan kuota tersebut karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Dirjen Perikanan Tangkap KKP.

"Saya belakangan baru dapat informasi dari media bahwa bulan September itu ada perubahan kuota baru di mana jumlah yang dibolehkan itu menjadi 418 juta. Ini berdasarkan keputusan menteri yang ditandatangani oleh pak Sekjen kalau tidak salah, menggambarkan sekarang 418 juta tapi saya tidak ikut lagi diprosesnya, hanya tahu disitu," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Azis Syamsuddin Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 M untuk Amankan Kasusnya

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin diduga menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk mengurus kasus dugaan korupsi yang menyeret namanya.

NASIONAL | 25 September 2021

Jadi Tersangka Suap dan Ditahan KPK, Azis Syamsuddin Pilih Bungkam

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin memilih bungkam setelah menjadi tersangka dan ditahan KPK. Azis menjadi tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 25 September 2021

KPK Langsung Jebloskan Azis Syamsuddin ke Rutan Polres Jakarta Selatan

KPK manahan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin di Rutan Polres Jakarta Selatan. Azis telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 25 September 2021

Ketua KPK Umumkan Penetapan Tersangka Azis Syamsuddin

Ketua KPK Firli Bahuri mengumumkan penetapan tersangka Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin. Azis dijerat atas kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 25 September 2021

Setelah Diperiksa, Azis Syamsuddin Diborgol dan Pakai Rompi Tahanan KPK

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin rampung diperiksa penyidik KPK. Azis terlihat diborgol dan mengenakan rompi tahanan KPK.

NASIONAL | 25 September 2021

Hari Tani Nasional, Refleksi Kinerja Positif Pertanian Indonesia

Kemtan memastikan berbagai program yang sedang berjalan saat ini sedikit banyaknya sudah memberi dampak besar terhadap kesejahteraan petani.

NASIONAL | 25 September 2021

Indonesia Dinilai Kekurangan Penulis Best Seller

Pandemi covid-19 yang telah berlangsung lebih dari satu tahun merupakan kondisi mewah yang diidamkan bagi penulis dan penikmat buku.

NASIONAL | 24 September 2021

Komnas HAM: Aduan Terhadap Perwira Polisi Layak Ditindaklanjuti

Komnas HAM menilai laporan terhadap AKBP Gafur Siregar atas dugaan kesewenangan membuka kembali kasus yang telah di-SP3 layak untuk ditindaklanjuti.

NASIONAL | 24 September 2021

Aparat Bekuk Ali Kalora Berdasar Hasil Pendalaman dan Pemetaan

Densus 88 Polri mengungkap kerja Satgas Madago Raya membekuk pentolan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Ali Kalora berdasarkan pendalaman dan pemetaan.

NASIONAL | 24 September 2021

Unwira Segera Buka Prodi Teknologi Pangan dan Pendidikan Komputer

Unwira segera membuka prodi baru yang dibutuhkan masyarakat NTT, antara lain teknologi pangan dan pendidikan komputer.

NASIONAL | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Azis Syamsuddin Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 M untuk Amankan Kasusnya

Azis Syamsuddin Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 M untuk Amankan Kasusnya

NASIONAL | 19 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings