Regulasi Pemerintah Penting untuk Dukung Perdagangan Karbon di Indonesia
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Regulasi Pemerintah Penting untuk Dukung Perdagangan Karbon di Indonesia

Rabu, 21 April 2021 | 20:41 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Perdagangan karbon (carbon trading) menjadi tren secara global. Jenis perdagangan ini merupakan kegiatan jual-beli sertifikat yang diberikan kepada negara yang berhasil mengurangi emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Pada awal 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan potensi pendapatan tambahan dari transaksi jual-beli sertifikat emisi karbon Rp 350 triliun. Hal ini mendorong pemerintah menyiapkan aturan dalam bentuk Peraturan Presiden.

CEO Landscape Indonesia, Agus P Sari menyebutkan terdapat sektor potensial yang dimiliki Indonesia dan bisa dikembangkan untuk menyambut era perdagangan karbon. “Dua sektor utama yang berpotensi untuk pasar karbon di Indonesia di antaranya sektor lahan dengan subsektor gambut dan mangrove. Kedua, sektor energi,” kata Agus ketika menjadi pembicara dalam Katadata Earth Day Forum 2021 yang digelar Rabu (22/4/2021).

Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih menjadi batu sandungan penerapan perdagangan jenis ini.

Agus menilai, landasan peraturan menjadi sangat penting agar perdagangan karbon dapat memberikan keuntungan maksimal bagi negara. Di antaranya kebutuhan mengaturnya secara sektoral di setiap kementerian. Ia juga memperingatkan pentingnya debirokratisasi dengan melihat karbon ini sebagai komoditas baru, sehingga harus tunduk pada aturan pasar.

“Kita masih menunggu dua hal. Keputusan yang akan menjadi rulebook mengenai pasar karbon secara global, dan Perpres yang mengatur mengenai pasar karbon di Indonesia,” ungkapnya dalam sesi presentasi.

Sementara dua terakhir terkait transparansi rantai pasok dan investasi terkait perdagangan karbon. Sebagai investasi yang setara dengan jenis investasi konvensional, menurutnya regulasi pemerintah yang jelas akan menarik investor.

Adapun perdagangan karbon selama ini dijalankan melalui beberapa mekanisme. Di antaranya Clean Development Mechanism (CDM) yang diatur oleh Protokol Kyoto dan Joint Credit Mechanism (JCM). Pasca-Perjanjian Paris 2015, wacana perdagangan karbon semakin menguat, termasuk di Indonesia.

Selama ini CDM dijalankan melalui mekanisme offset, yakni pihak pembeli memperoleh kredit Certified Emission Reduction (CER) dari proyeknya. Menurut direktur Utama Geo Dipa, Ricki Ibrahim yang juga menjadi narasumber di forum yang sama, CDM selama ini hanya dinikmati developer asing.

“Persiapan regulasi dan konsultasi harus ada. Dari segi konsultan misalnya, kami dulu harus mengeluarkan biaya lebih US$2 juta untuk menyewa dari luar (asing), dan ini menyedihkan,” kata dia. Walhasil, dengan naiknya tren perdagangan karbon dalam negeri ini bisa mendorong munculnya ahli serta regulasi nasional yang saling melengkapi untuk mendukung industri ini," ujarnya.

Ricky menambahkan, jika dilihat keseriusan pemerintah menuju transisi energi, perdagangan karbon bisa menjadi pelengkap dari upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sebagai bentuk upaya win-win solution, menurut dia, pemerintah harus menyatukan regulasi untuk mempermudah implementasi di lapangan sehingga hasilnya bisa optimal memberi manfaat kepada masyarakat.

Perdagangan karbon juga terbukti memberi manfaat baik dari segi ekonomi dan lingkungan. Dharsono Hartono, CEO PT Rimba Makmur Utama yang juga aktif dalam proyek Katingan Mentaya, proyek pendanaan karbon untuk mencegah perubahan iklim di Kalimantan Tengah, memaparkan manfaat perdagangan karbon dirasakan cukup nyata dalam 15 tahun terakhir.

Adapun dari proyek ini, dapat mencegah pelepasan GRK setara dengan 7,5 juta tCO2e dalam setahun. Proyek ini juga melindungi satu kawasan hutan rawa gambut utuh terbesar di Asia Tenggara, seluas lebih dari 157.000 hektare.

Selama ini Rimba Makmur berfokus untuk bermitra dengan masyarakat, mendorong cara melakukan tranformasi untuk mengubah kegiatan deforestasi di masyarakat. “Bahu membahu supaya terjadi kenaikan produktifitas tanpa harus merusak hutan,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dakwaan Juliari: Cita Citata Terima Rp 150 Juta, Hotma Sitompoel Rp 3 Miliar

Jaksa KPK membeberkan pihak-pihak yang turut kecipratan aliran uang dari kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19.

NASIONAL | 21 April 2021

Kemhan Monitor Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Kemhan terus memonitor pencarian kapal selam KRI Nanggala – 402 dari jajaran Armada II Surabaya yang hilang kontak saat melaksanakan latihan penembakan senjata

NASIONAL | 21 April 2021

Angkie Yudistia: Mindset Terhadap Disabilitas Harus Diubah

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia ada 38 juta jiwa.

NASIONAL | 21 April 2021

Hilang, Kapal Selam KRI Nanggala-402 Dibuat di Jerman

Kapal Selam KRI Nanggala-402 dibuat galangan kapal Howaldtswerke di Kiel, Jerman Barat, dan memasuki masa dinas aktif pada 1981.

NASIONAL | 21 April 2021

Terungkap, Edhy Prabowo Tidak Puas Kuota Awal Eksportir Benur

Edhy Prabowo disebut tidak puas dengan ditetapkannya kuota awal bagi para perusahaan untuk melakukan pengelolaan hingga ekspor benih bening lobster.

NASIONAL | 21 April 2021

Peringatan Hari Kartini, Politikus PKS: Perhatikan Pendidikan untuk Perempuan

Netty Prasetiyani Heryawan meminta pemerintah memperhatikan pendidikan untuk perempuan.

NASIONAL | 21 April 2021

Dua Perusahaan Disebut Lakukan Ekspor Benur Secara Ilegal

Dalam persidangan, Rabu (21/4/2021) terungkap terdapat dua perusahaan yang melakukan ekspor benur secara ilegal.

NASIONAL | 21 April 2021

Ketua IFCC: Isu Perubahan Iklim dan Kelestarian Akan Menentukan Masa Depan Ekonomi Indonesia

Korporasi besar Indonesia yang memakai produk olahan hasil hutan juga perlu sadar, mereka tidak bisa lagi lalai terhadap isu pengelolaan hutan lestasi.

NASIONAL | 21 April 2021

Pengamanan Idulfitri, Kapolri: Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

Kapolri menegaskan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam menghadapi persiapan pengamanan hari raya Idulfitri 2021.

NASIONAL | 21 April 2021

Kebakaran Kilang Balongan Naik Penyidikan, Polisi: Ada Kesalahan atau Kealpaan

Hasil gelar perkara kebakaran Kilang Minyak Pertamina, Balongan ditemukan adanya tindak pidana. Status perkara dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

NASIONAL | 21 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS