KY Proses Pengaduan Terdakwa Kasus Jiwasraya
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KY Proses Pengaduan Terdakwa Kasus Jiwasraya

Kamis, 22 April 2021 | 12:22 WIB
Oleh : Fana F Suparman / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Juru bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting menyatakan, pihaknya sedang melakukan verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan administrasi terkait laporan tim penasehat hukum terdakwa kasus Jiwasraya.

"Benar, kami konfirmasi ada laporan dari penasehat hukum terdakwa kepada Komisi Yudisial. Saat ini, Komisi Yudisial sedang melakukan verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan, baik secara administrasi maupun kelengkapan", kata Miko, Kamis (22/4/2021).

Sebelumnya, terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (persero) Benny Tjokrosaputro mengadukan majelis hakim yang mengadili kasusnya ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Ia menilai hakim tak profesional dalam memutus status hukumnya di perkara korupsi Jiwasraya.

"Majelis Hakim tidak profesional, tidak didukung keahlian atas dasar pengetahuan, tidak memiliki keterampilan dan wawasan yang luas dalam menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Benny Tjokrosaputro dengan tindak pidana korupsi," kata Kuasa Hukum Benny Tjokrosaputro, Fajar Gora, seperti dikutip Antara.

Majelis Hakim yang diadukan ialah Rosmina sebagai ketua majelis,serta Ignatius Eko Purwanto, Susanti Arsi Wibawani, H Sigit Herman Binaji dan Sukartono sebagai anggota majelis. Menurut Gora, tidak profesionalnya hakim terlihat dari majelis hakim membuat "pertimbangan" putusan yang buruk dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Padahal, untuk menilai kualitas dan profesionalitas hakim ialah dengan melihat pertimbangan hukum dari suatu putusan yang dibuatnya. Ia menilai, ironis ketika Majelis Hakim menghukum penjara seumur hidup Benny Tjokrosaputro hanya dengan menggunakan SE Mahkamah Agung 7/2012 yang sebetulnya masih ditunda berlakunya. Bahkan sengaja dipenggal ketentuannya hanya sekadar untuk menghukum kliennya.

Ia mengibaratkan, Benny Tjokrosaputro telah dihukum penjara seumur hidup hanya dengan Surat Edaran di lingkungan Mahkamah Agung. Surat itu sebenarnya hanyalah petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dan bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan. Kekeliruan fatal yang dilakukan Majelis Hakim ketika memberikan pertimbangan hukum terkait unsur merugikan keuangan negara karena masih menggunakan delik formil.

Padahal setelah adanya putusan MK Nomor 25/ PUU-XIV/2016 dalam menghitung kerugian negara tidak lagi menggunakan delik formil tetapi menggunakan delik materiil.

"Artinya kerugian keuangan negara harus dibuktikan secara nyata dan tidak lagi bersifat potensi," ujarnya.

Dalam kasus Benny Tjokrosaputro, kata Gora, pertimbangan putusan Majelis Hakim secara jelas menyatakan tidak terbukti adanya kerugian negara secara nyata tetapi menghukumnya seumur hidup hanya dengan kerugian negara yang masih bersifat potensi atau belum nyata. Selain itu, Majelis Hakim dinilai tidak profesional karena dalam putusannya tidak mampu memisahkan harta benda yang dirampas negara merupakan milik pribadi atau milik perusahaan kliennya.

Padahal, yang diputus bersalah adalah Benny Tjokrosaputro sebagai pribadi. Akan tetapi dalam putusan harta benda yang tercatat dan terdaftar atas nama perusahaan Benny Tjokrosuanto maupun perusahaan milik pihak ketiga juga dirampas untuk Negara.

Di samping itu, dalam mengadili dan menghukum Benny Tjokrosaputro, Majelis Hakim tentunya harus dibekali, mengerti dan memahami pengetahuannya tentang pasar modal. Apabila syarat pengetahuan pasar modal tidak dimiliki, maka Majelis Hakim melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan.

Pelanggaran lain yang dilakukan Majelis Hakim ialah keliru atau salah dalam menilai alat bukti terkait unsur niat jahat. Fakta persidangan terungkap tidak ada hubungan kedekatan dan pertemuan yang intens atau sering terjadi antara Benny Tjokrosaputro dengan Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan dan pihak-pihak lainnya.

"Dengan demikian hukuman pidana penjara seumur hidup terhadap Benny Tjokrosaputro sangat terlihat hanya semata-mata bertujuan untuk menghukumnya dengan mengakomodir ekspektasi publik," ujar dia.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Suap Penurunan Nilai Pajak, KPK Sita Barang Bukti

Penyitaan dilakukan saat tim penyidik memeriksa Marlina pada Rabu, 21 April 2021 kemarin.

NASIONAL | 22 April 2021

Penyelundupan Narkotika, BNN Tangkap Oknum DPRD Bireun Aceh

"Saat ini tersangka dan barang bukti sedang dikembangkan untuk mengungkap dan memutus jaringan narkotika ini," katanya.

NASIONAL | 22 April 2021

Posko Crisis Center KRI Nanggala 402 Didirikan di Surabaya dan Banyuwangi

Posko Crisis Center didirikan untuk memudahkan koordinasi proses pencarian dan penyelamatan.

NASIONAL | 22 April 2021

KRI Rigel Dikerahkan Cari KRI Nanggala, Ini Daftar 53 Kru yang Hilang

Dari lima KRI yang dikerahkan, salah satunya adalah KRI Rigel 933 yang pernah dilibatkan dalam pencarian Sriwijaya Air.

NASIONAL | 22 April 2021

Bahas Kajian Tata Kelola Impor dan Buffer Stock, KPK Undang Mentan dan Mendag

Kedua kementerian ini memiliki kewenangan terkait importasi dan pengelolaan pangan di Indonesia.

NASIONAL | 22 April 2021

TNI Kerahkan 5 KRI dengan 400 Personel Cari KRI Nanggala

Selain itu, Kapuspen menjelaskan temuan-temuan terkait beredarnya pemberitaan tentang kapal selam KRI Nanggala-402 yang hilang kontak.

NASIONAL | 22 April 2021

Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala, Singapura dan Malaysia Kerahkan Kapal Penyelamat

Kapal penyelamat yang dikerahkan Singapura dan Malaysia untuk membantu pencarian KRI Nanggala 402 akan tiba dalam beberapa hari ke depan.

NASIONAL | 22 April 2021

Hari Bumi Jadi Momentum Apresiasi Masyarakat Adat dalam Mengelola SDA Indonesia

Mereka adalah kelompok terdekat dengan alam yang memegang teguh prinsip dan praktik pelestarian lingkungan.

NASIONAL | 22 April 2021

Produksi dan Konsumsi Biodiesel Harus Berkelanjutan

Pemerintah berambisi untuk untuk menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dengan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi.

NASIONAL | 22 April 2021

TNI: Komunikasi dengan KRI Nanggala Terputus Saat Penembakan Torpedo

Menurut dia, terjadinya lost contact di 60 mil Utara perairan Bali.

NASIONAL | 22 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS