Soal Aliran Dana ke Bitcoin, Kuasa Hukum Bentjok Minta Penegak Hukum Tak Beropini
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Soal Aliran Dana ke Bitcoin, Kuasa Hukum Bentjok Minta Penegak Hukum Tak Beropini

Jumat, 23 April 2021 | 20:51 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Bob Hasan, kuasa hukum Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro (Bentjok), mengklaim tidak tahu menahu mengenai aliran dana dugaan korupsi PT Asabri ke dalam bentuk bitcoin. Bob bahkan menilai pernyataan Direktur Penyidikan Jampidsus Febrie Ardiansyah baru-baru ini tentang adanya aliran dana dugaan korupsi PT Asabri ke dalam bentuk bitcoin itu sebagai opini pribadi dari penyidik.

"Wah, saya baru tahu ada tudingan tersebut. Kami pun tidak tahu ada aliran dana ke bitcoin. Kejaksaan harusnya jangan beropini dan fitnah ke publik," kata Bob Hasan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat (23/4/2021).

Pernyataan itu disampaikan lantaran Kejaksaan hingga saat ini belum menyelesaikan perhitungan kerugian negara. Bob menilai, opini yang salah dikhawatirkan bisa menjadi bumerang bagi institusi kejaksaan. Untuk itu, Bob menyarankan agar Kejaksaan dalam memberikan pernyataan harus menjaga objektivitasnya sebagai penegak hukum. Sebab jika berasumsi dalam penegakan hukum, maka bisa berdampak negatif pada politik, sosial, dan ekonomi.

Menurutnya, penyidik tidak boleh sembarangan beropini maupun menyita jika tidak ada kaitannya dengan kejahatan. Hal ini penting, katanya, agar proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum tidak mengganggu sektor perekonomian.

"Penegak hukum pun wajib tidak melupakan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga akhirnya terdapat putusan peradilan dari hakim pemeriksa perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)," katanya.

Diberitakan, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur PT Indodax Nasional Indonesia untuk menelusuri dugaan aliran dana korupsi PT Asabri mengalir ke perusahaan jual beli bitcoin tersebut.

"Karena diperiksa sebagai saksi, pasti adalah, pasti ada tersangka yang dicurigai memakai fasilitas itu," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah, di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (16/4/2021).

Kejagung memeriksa OAD selaku Direktur PT Indodax Nasional, untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan didalami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asabri.

Selain OAD, penyidik Jampidsus memeriksa empat orang saksi lainnya yakni SH selaku nominee, MM selaku karyawan swasta dan ACA selaku karyawan PT Henan Putihrai Aset Manajemen.

"Apakah ini dalam kepentingan menyimpan atau menyembunyikan, nah ini sedang diperdalam," ujar Febrie.

Terkait siapa tersangka yang dimaksud menggunakan fasilitas bitcoin di PT Indodax Nasional, Febrie mengatakan, terkait dengan Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat yang juga jadi tersangka dalam kasus korupsi Jiwasraya.

"Tetap terkait tersangka khusus Benny Tjokro dan Heru Hidayat," ucap Febrie.

Dalam kasus ini, penyidik Kejagung menaksir nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 23,73 triliun. Kerugian negara di kasus ini jauh lebih besar dari kasus Jiwasraya.

Sejauh ini Jampidsus telah menetapkan sembilan tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Sembilan tersangka tersebut adalah Dirut PT Asabri periode 2011 sampai Maret 2016 Mayjen Purn. Adam Rachmat Damiri, Dirut PT Asabri periode Maret 2016 Juli 2020 Letjen Purn Sonny Widjaja, Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008 Juni 2014 Bachtiar Effendi, serta Direktur PT Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019 Hari Setiono.

Berikutnya Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012, Januari 2017 Ilham W Siregar, Dirut PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo, Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Baik Benny maupun Heru merupakan tersangka dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

Selain itu, Kejagung telah menyematkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap tiga tersangka, yakni Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, dan Jimmy Sutopo.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Larangan Mudik, Pemkot Bandung Terapkan Penyekatan di Tujuh Titik

Pemerintah Kota Bandung menyiapkan penyekatan arus mudik di tujuh titik, mulai dari gerbang tol hingga sejumlah jalur pintu keluar masuk kota tersebut.

NASIONAL | 23 April 2021

Penyidiknya Terjerat Suap, Firli Janji Benahi Sistem di KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berjanji akan membenahi sistem yang ada di lembaga antikorupsi.

NASIONAL | 23 April 2021

BPPT Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala

BPPT membantu pencarian KRI Nanggala dengan meminjamkan alat magnetometer yang dipasangkan di KN SAR Arjuna milik Basarnas.

NASIONAL | 23 April 2021

Patuhi PKPU, 28 Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Minta Maaf

Sebanyak 28 anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) menyatakan tunduk pada skema perdamaian PKPU.

NASIONAL | 23 April 2021

ICW Yakin Penyidik KPK Tak Main Sendiri dalam Perkara Wali Kota Tanjungbalai

ICW meyakini penyidik KPK tidak 'bermain' sendiri dalam kasus dugaan suap penangangan perkara Wali Kota Tanjungbalai

NASIONAL | 23 April 2021

KRI Nanggala Sudah Lolos Uji Selam Statis dan Dinamis

KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan utara Pulau Bali, sudah lolos uji selam statis dan dinamis sebelum berangkat ke daerah latihan.

NASIONAL | 23 April 2021

KLHK Dorong Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pemerintah tengah melakukan berbagai upaya Rehabilitasi Hutan RHL sebagai bagian dari inisiatif untuk memperkuat daya dukung DAS.

NASIONAL | 23 April 2021

TNI AL: Pengoperasian Kapal Selam KRI Nanggala Melalui Prosedur Ketat

Pelaksanaan pengoperasian kapal selam KRI Nanggala-402 melalui prosedur yang ketat dan tidak sembarangan.

NASIONAL | 23 April 2021

Beri Perhatian Besar Soal Penanganan Bencana, Megawati Bukan Hendak Cari Nama

Megawati meminta agar para pejabat negara pusat dan pemerintahan daerah perlu diskusi, duduk, dan membuat keputusan bersama soal penanganan bencana.

NASIONAL | 23 April 2021

Ini Tips Nadiem Makarim untuk Tumbuhkan Minat Baca Anak

Nadiem Anwar Makarim memberikan tips penting untuk menumbuhkan minat baca anak-anak.

NASIONAL | 23 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS