Kompolnas: Penyidik KPK Terlibat Suap Harus Diberikan Sanksi Berat
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kompolnas: Penyidik KPK Terlibat Suap Harus Diberikan Sanksi Berat

Jumat, 23 April 2021 | 23:19 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyesalkan adanya oknum penyidik kepolisian yang bertugas di KPK diduga melakukan pemerasan Rp 1,3 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai dengan janji akan menghentikan pemeriksaan kasusnya di KPK.

"Tindakan ini jelas merupakan tindak pidana dan mencemarkan nama baik institusi Polri dan KPK," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (23/4/2021).

Poengky mengapresiasi kerja sama Polri dan KPK yang sigap menangkap AKP SR dan langsung memproses pidana serta akan memproses etik.

"Sebagai penyidik, seharusnya AKP SR bersikap profesional dan melawan kejahatan korupsi. Tetapi yang bersangkutan malah menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi," ucap Poengky.

Poengky menegaskan, terhadap tindakan seperti ini harus diberikan sanksi berat agar ada efek jera bagi pelaku dan bagi yang lain agar peristiwa seperti ini tidak terulang.

"Kalau kita melihat perbuatannya, apa yang dilakukan AKP SR diduga melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor, sehingga ancaman pidananya bisa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Kasus serupa pernah terjadi tahun 2005 dan pelakunya divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 200 juta," kata Poengky.

Sedangkan untuk dugaan pelanggaran etik yang nantinya akan diproses Propam Polri, lanjut Poengky, ancaman terberatnya adalah PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat).

Poengky menambahkan, pengawasan yang ketat dari atasan kepada anak buah, maupun dari rekan sejawat dan bawahan diharapkan dapat mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang ini.

"Pimpinan perlu melakukan pengawasan terhadap komunikasi dan tindakan-tindakan operasional anggota di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan," kata dia.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Organisasi Kemasyarakatan Diharapkan Mampu Jaga Kebinekaan

Dengan adanya medsos, seharusnya akan makin memudahkan silaturahmi, makin memperkuat dan mempererat persaudaraan.

NASIONAL | 23 April 2021

Pengamat: Awak Kapal Selam KRI Nanggala Terlatih untuk Menghemat Napas

DSAR 6 berbentuk seperti kapsul yang mampu menyelam hingga ratusan meter dan terhubung dengan kapal selam yang rusak atau tenggelam.

NASIONAL | 23 April 2021

Soal Aliran Dana ke Bitcoin, Kuasa Hukum Bentjok Minta Penegak Hukum Tak Beropini

Bob Hasan, kuasa hukum Benny Tjokrosaputro (Bentjok), mengklaim tidak tahu menahu mengenai aliran dana dugaan korupsi PT Asabri ke dalam bentuk bitcoin

NASIONAL | 23 April 2021

Larangan Mudik, Pemkot Bandung Terapkan Penyekatan di Tujuh Titik

Pemerintah Kota Bandung menyiapkan penyekatan arus mudik di tujuh titik, mulai dari gerbang tol hingga sejumlah jalur pintu keluar masuk kota tersebut.

NASIONAL | 23 April 2021

Penyidiknya Terjerat Suap, Firli Janji Benahi Sistem di KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berjanji akan membenahi sistem yang ada di lembaga antikorupsi.

NASIONAL | 23 April 2021

BPPT Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala

BPPT membantu pencarian KRI Nanggala dengan meminjamkan alat magnetometer yang dipasangkan di KN SAR Arjuna milik Basarnas.

NASIONAL | 23 April 2021

Patuhi PKPU, 28 Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Minta Maaf

Sebanyak 28 anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) menyatakan tunduk pada skema perdamaian PKPU.

NASIONAL | 23 April 2021

ICW Yakin Penyidik KPK Tak Main Sendiri dalam Perkara Wali Kota Tanjungbalai

ICW meyakini penyidik KPK tidak 'bermain' sendiri dalam kasus dugaan suap penangangan perkara Wali Kota Tanjungbalai

NASIONAL | 23 April 2021

KRI Nanggala Sudah Lolos Uji Selam Statis dan Dinamis

KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan utara Pulau Bali, sudah lolos uji selam statis dan dinamis sebelum berangkat ke daerah latihan.

NASIONAL | 23 April 2021

KLHK Dorong Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pemerintah tengah melakukan berbagai upaya Rehabilitasi Hutan RHL sebagai bagian dari inisiatif untuk memperkuat daya dukung DAS.

NASIONAL | 23 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS