Soal KKB, Aliensi Milenial Pertanyakan Sikap Komnas HAM
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Soal KKB, Aliensi Milenial Pertanyakan Sikap Komnas HAM

Jumat, 30 April 2021 | 10:09 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beriasatu.com - Pelabelan pemerintah untuk kelompok separatis Papua yang terus melakukan kekejian dan sadisme massal sebagai kelompok teroris menerbitkan dukungan dari kalangan mahasiswa dan milenial. Mereka juga mempertanyakan sikap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dianggap memakai standar ganda dalam menilai kasus-kasus terkait hak asasi manusia di Papua.

Dukungan atas ketegasan pemerintah Presiden Joko Widodo untuk mencap kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai teroris itu ditegaskan Koordinator Nasional Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Nurkhasanah. Tidak hanya menegaskan dukungan penuh dan menuntut pemerintah untuk lebih meningkatkan intensitas dan ketegasan dalam memerangi kelompok separatis-teroris tersebut, Nurkhasanah juga memertanyakan sikap Komnas HAM.

“Yang menjadi pertanyaan kami selama ini, dan berpuncak pada penolakan Komnas HAM soal labelisasi teroris untuk kelompok separatis tersebut, mengapa Komnas HAM seperti memakai standar ganda,” kata Nurkhasanah melalui keterangan, Jumat (30/4/2021).

Menurut dia, manakala terjadi penembakan guru, pembunuhan tukang ojek, pembakaran gedung sekolah tempat anak-anak Papua membangun jiwa mereka untuk masa depan, bahkan pembunuhan kepala BIN Daerah Papua baru-baru ini, tak terdengar suara apa pun dari Komnas HAM.

“Namun begitu kepentingan kelompok separatis terganggu, mengapa Komnas HAM seolah baru sadar tentang tugas mereka mengawal pelaksanaan dan penghormatan akan HAM? Kemana saja mereka selama ini? Janganlah work from home karena pandemi Covid-19 lantas dijadikan alasan,” kata koordinator AMMI itu, sedikit menyindir.

Nurkhasanah menegaskan, dengan mengedepankan sikap seperti itu, wajar bila di masyarakat sikap tersebut menampilkan sikap seakan-akan Komnas HAM hanya mengakui hak-hak asasi para personel kelompok separatis. Sementara warga Papua yang selama ini dirugikan hak-hak dasar mereka yang paling utama, yakni keamanan dan hak berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup, tidak mereka akui.

“Padahal, bukankah warga Papua juga punya hak asasi untuk hidup aman, hak untuk dapat bekerja mencari penghidupan dengan tenang tanpa rongrongan kelompok separatis? Janganlah Komnas HAM hanya bicara kalau kepentingan kelompok separatis terganggu, karena dengan begitu akan wajar kalau rakyat mempertanyakan sikap adil Komnas HAM,” kata Nurkhasanah.

Dia juga mempertanyakan pernyataan salah seorang Komisioner Komnas HAM yang menilai langkah pelabelan teroris itu tidak tepat karena yang seharusnya dilakukan adalah pendekatan soft approach.

“Lha, kemana saja Komnas HAM selama ini? Bukankah operasi pemulihan yang selama ini dilakukan BIN Daerah Papua dan Satgas Nemangkawi itu soft approach? Dalam pengamatan kami Otoritas di Papua itu senantiasa mendekati warga dan selalu mencari jalan damai untuk memulihkan situasi,” kata Nurkhasanah

Karena itu, menurut Nurkhasanah, justru karena sikap kelompok separatis teroris Papua yang gelap mata, negara juga perlu sesekali melakukan operasi yang lebih tegas, yang khusus ditujukan untuk memerangi kelompok separatis-teroris tersebut.

Karena itulah AMMI mendukung penuh pelabelan teroris kepada gerombolan pengacau keamanan di Papua tersebut. Ia berharap, pelabelan itu mendatangkan konsekuensi logis yang harus diterima kelompok pengacau tersebut, yakni operasi keamanan yang lebih intensif, terukur dan terarah.

“Misalnya, semacam operasi penumpasan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sama-sama berniat memisahkan diri dari NKRI, walaupun yang dikedepankan adalah operasi penegakan hukum dengan Polri yang di depan namun didukung penuh pasukan TNI ,”kata dia.

Nurkhasanah yakin, bila kelompok separatis-teroris Papua bisa diatasi, maka keamanan dan kedamaian yang terwujud di Papua akan menjadi jembatan emas untuk berlanjutnya pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

“Pembangunan itu, baik pembangunan ekonomi, maupun pembangunan sosial-pendidikan, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga Papua,” kata dia. Prasyarat paling penting untuk itu, kata dia, tak lain dan tak bukan adalah kondisi keamanan, yang mustahil terwujud bila senantiasa dirongrong kelompok separatis-teroris tersebut.

Untuk itu AMMI mendukung sepenuhnya sikap tegas Presiden Jokowi yang memerintahkan penegakan hukum dengan segera menangkap pelaku pembunuhan, tak lama setelah terjadinya pembunuhan Kepala BIN Daerah Papua oleh kelompok separatis-teroris tersebut. Respons Presiden Jokowi itu, kata Nurkhasanah, mencerminkan ketegasan Presiden untuk menindak pelaku kejahatan, yakni pembunuhan dan terror dengan cara menangkapnya, sambil tetap memegang sikap adil dengan tetap menyandarkan penangkapan dalam koridor operasi yustisial.

Sebagaimana diketahui, Komnas HAM melalui ketuanya Ahmad Taufan Damanik, dan salah satu komisionernya, Choirul Anam, menentang pelabelan teroris yang dilakukan pemerintah untuk kelompok pengacau keamanan bersenjata di Papua.

Anam mempertanyakan alasan pelabelan teroris tersebut.

"Selama ini apakah ada evaluasi kenapa masih terjadi kekerasan, baku tembak dan jatuhnya korban semakin banyak. Harusnya itu dievaluasi dan jadi bahan pijakan membuat kebijakan baru,” kata Anam.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Siti Nurbaya: Keterpaduan Implementasi Multiusaha Kehutanan dan NEK Perlu Diintegrasikan

"Pengembangan diversifikasi usaha di sektor kehutanan ini mengintegrasikan pemanfaatan kawasan, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu," kata Siti.

NASIONAL | 30 April 2021

Tumpas KKB, Perlu Intelijen yang Kuat

Rahmat menyarankan, sebelum mampu menumpas hingga ke akar-akarnya, lebih baik rangkul rakyat di sekitar lokasi agar seksama melihat gerak-gerik KKSB.

NASIONAL | 30 April 2021

Keluarga Prajurit KRI Nanggala 402 Diterima Bekerja di Kementerian Sosial

Risma menyatakan, kesempatan mendapatkan pekerjaan juga terbuka bagi keluarga prajurit KRI Nanggala 402 lainnya.

NASIONAL | 30 April 2021

Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang Diprakirakan Terjadi di 20 Wilayah Indonesia

Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara pada umumnya bergerak dari timur laut hingga timur dengan dengan kecepatan berkisar 5-15 knot.

NASIONAL | 30 April 2021

Ini Penjelasan Pakar soal Fenomena Alam Pascabencana Siklon Seroja di NTT

Bencana badai Siklon Tropis Seroja di NTT mengubah kondisi tata air permukaan seperti munculnya mata air, danau, dan gundukan menyerupai pulau.

NASIONAL | 30 April 2021

Memiles Bantu Belajar Pengusaha UMKM dengan Gelar Entrepreneur Day

Perusahaan aplikasi iklan di Indonesia dengan produk bernama Memiles berupaya membantu mempromosikan produk UMKM melalui iklan digital.

NASIONAL | 29 April 2021

Pakar: PelabelanTeroris pada KKB Melegitimasikan Musuh Bersama

pelabelan teroris terhadap KKB Papua mengesahkan kepada semua pihak untuk bersatu memberantas secara cepat, tegas, terukur dan tuntas.

NASIONAL | 29 April 2021

LAN Selenggarakan Laboratorium Inovasi di Lombok Utara dan Kepulauan Tanimbar

LAN terus berupaya mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) mengakselerasi inovasi sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan

NASIONAL | 29 April 2021

BMKG: Waspada Potensi Siklon Tropis April-Mei dan November-Desember

Menurutnya, sejak 2008 terdapat 11 siklon tropis yang sangat dekat dengan Indonesia.

NASIONAL | 29 April 2021

Majalah MIX Marcomm Gelar Penghargaan Indonesia MarComm & CorComm Dream Team 2021

Majalah MIX MarComm untuk pertama kalinya menggelar program “Indonesia MarComm & CorComm Dream Team 2021”.

NASIONAL | 29 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS