Modernisasi Alutsista, Antara Kebutuhan dan Tantangan
Logo BeritaSatu
Tragedi KRI Nanggala-402

Modernisasi Alutsista, Antara Kebutuhan dan Tantangan

Minggu, 2 Mei 2021 | 14:47 WIB
Oleh : Fana F Suparman / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Tragedi kapal selam KRI Nanggala-402 meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia, terutama bagi keluarga 53 prajurit yang turut menjadi korban. Di sisi lain, tragedi itu juga patut dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki TNI agar kecelakaan serupa tidak terulang kembali.

Karamnya KRI Nanggala-402 menambah panjang daftar alutsista yang mengalami kecelakaan. Pada 2020 saja terdapat tiga alutsista TNI yang mengalami kecelakaan, yakni KRI Teluk Jakarta-541 yang tenggelam di perairan Masalembu, Jawa Timur pada 14 Juli 2020; pesawat tempur Hawk 209 TNI AU yang jatuh di dekat Kampar, Riau, pada 16 Juni 2020; dan helikopter MI-17 HA5141 TNI AD yang jatuh saat latihan di Kendal, Jawa Tengah, 6 Juni 2020.

Usia yang uzur menjadi salah satu faktor penyebab rentetan kecelakaan yang dialami alutsista TNI tersebut. Padahal, untuk menjaga kedaulatan negara, dibutuhkan kondisi prima di sektor pertahanan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan, seharusnya memiliki alutsista yang andal agar visi Poros Maritim Dunia yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa terwujud.

KRI Nanggala merupakan satu dari sekian banyak alutsista TNI yang berusia tua. Kapal selam itu dibeli Indonesia pada 1981. Kapal selam berbobot 1.200 ton ini dipesan pada 1977 dan selesai dibangun oleh perusahaan pembuat kapal Howaldtswerke-Deutsche Werft dari Kiel, Jerman pada 6 Juli 1981. Dengan demikian, KRI Nanggala telah berusia lebih dari 40 tahun.

KRI Teluk Jakarta yang tenggelam pertengahan tahun lalu dibangun oleh VEB Peenewerft, Wolgast, Jerman Timur, pada 1979 untuk Angkatan Laut Jerman Timur dengan nomor lambung 615. Kapal berjenis Frosch-I/Type 108 ini kemudian dibeli pemerintah untuk TNI AL dan masuk armada pada 1994. Dengan kata lain, kapal tersebut berusia 41 tahun saat tenggelam. Sedangkan, pesawat tempur Hawk 209 yang diproduksi British Aerospace atau sekarang BAE Systems didatangkan secara bergelombang sejak 1996 hingga 1999 atau setidaknya telah berusia 21 tahun.

Modernisasi Alutsista, Antara Kebutuhan dan Tantangan

Ketua DPR, Puan Maharani selain menyampaikan duka mendalam bagi awak KRI Nanggala yang gugur, juga meminta TNI menganalisis detail mengenai sebab hilangnya kontak kapal selam tersebut. Puan berharap peristiwa karamnya kapal selam seperti yang dialami KRI Nanggala tak terulang kembali.

“Diidentifikasi penyebabnya, apakah faktor usia kapal atau sebab lainnya? Jika karena usia kapal selam yang sudah tua, maka alutsista TNI AL harus dimodernisasi,” kata Puan di Jakarta, Kamis (22/4/2021).

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel. Dikatakan, peristiwa KRI Nanggala seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh alutsista, terutama milik TNI AL. Sebagai negara maritim, Rachmat Gobel mengatakan, Indonesia membutuhkan kekuatan TNI AL yang prima. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang sejati karena memiliki lebih dari 13.000 pulau.

Selain itu, kata Gobel, Indonesia juga negara perlintasan dengan titik lintas yang banyak. Banyak kapal niaga dan kapal perang dari berbagai negara yang melintasi Indonesia. Sejumlah di antaranya berupa laut dalam. Bahkan, beberapa lokasi merupakan hot spot karena berdekatan dengan wilayah sengketa maupun wilayah perompak dan kejahatan lainnya. “Karena itu, Indonesia butuh armada laut yang prima dalam berbagai jenisnya,” kata Gobel.

Anggaran Besar
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengakui peremajaan alutsista membutuhkan anggaran yang besar. Dalam pengalokasian anggaran, pemerintah kerap menghadapi dilema untuk memilih antara alokasi untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat atau membangun sistem pertahanan. Namun, dengan peristiwa KRI Nanggala, Prabowo menyatakan, peremajaan alutsista menjadi hal yang mendesak.

"Memang perlu meremajakan. Banyak alutsista kita memang karena keterpaksaan, dan karena kita mengutamakan pembangunan kesejahteraan, kita belum modernisasi. Tetapi, sekarang ini mendesak, kita harus modernisasi alutsista lebih cepat lagi. Saya yakin dalam waktu dekat alutsista bisa dimodernisasi, tiga matra," kata Prabowo dalam konferensi pers, Kamis (22/4/2021).

Modernisasi Alutsista, Antara Kebutuhan dan Tantangan

Dikatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan dirinya bersama pimpinan TNI untuk menyusun rencana induk pembangunan sistem pertahanan 25 tahun ke depan. Prabowo menargetkan rencana induk mengenai kemampuan total pertahanan Indonesia itu akan rampung dalam dua atau tiga pekan mendatang dan segera disampaikan ke Presiden Jokowi.

"Insyaallah, dalam dua tiga minggu ini saya bersama Panglima TNI dan para kepala staf akan merampungkan dan menyampaikan kepada Presiden. Intinya, memang kita akan investasi lebih besar tanpa memengaruhi usaha pembangunan kesejahteraan. Kami sedang merumuskan pengelolaan pengadaan alutsista untuk lebih tertib dan efisien," katanya.

Dengan rencana induk ini, Prabowo mengatakan, modernisasi alutsista untuk tiga matra dapat dilakukan secara komprehensif dan efisien. Prabowo menekankan pentingnya alutsista yang tangguh dan personel TNI yang andal dalam menjaga kedaulatan negara.

"Dalam rangka melaksanakan modernisasi alutsista untuk tiga angkatan akan dilakukan dengan suatu upaya komprehensif dan upaya yang sangat efisien, tetapi di sisi lain kita ingin punya TNI yang andal," katanya.

Sebagai bagian dari peremajaan alutsista, Indonesia saat ini telah kedatangan tiga unit kapal selam hasil kerja sama dengan Korea Selatan. Tiga kapal selam tersebut sedang dalam tahap uji coba. Sambil proses peremajaan itu berjalan, kata Prabowo, TNI akan memanfaatkan dan merawat alutsista yang ada untuk dipergunakan seefektif dan seefisien mungkin.

"Kita memang rencananya akan modernisasi dan mengadakan armada yang baru, yang mutakhir, dan ini sedang dilakukan. Tetapi, sementara itu, alutsista yang ada harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Memang dari dulu kita selalu mendahulukan kepentingan rakyat, kepentingan umum, sehingga TNI selalu siap untuk menghadapi keadaan dengan alat yang ada. Dirawat sebaik-baiknya dan digunakan dengan seefisien mungkin," katanya.

Pernyataan tersebut tampaknya ditindaklanjuti dengan digelarnya rapat terbatas secara tertutup antara Menhan Prabowo dan Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (28/4/2021). Rapat itu dikabarkan membahas mengenai peta jalan modernisasi alutsista. "Salah satunya tentang roadmap modernisasi alutsista," kata Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat dikonfirmasi Kamis (29/4/2021).

Meski menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kedaulatan negara dan sekaligus menjaga keselamatan prajurit, pemerintah diminta berhati-hati dalam proses modernisasi alutsista. Hal ini mengingat anggaran besar yang perlu disiapkan untuk modernisasi alutsista. Jangan sampai proses modernisasi alutsista menjadi celah terjadinya korupsi.

Peringatan itu salah satunya disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International Indonesia (TII) periode 2018-2020, Dadang Trisasongko. Menurut Dadang, dari data yang dikeluarkan Transparency Internasional, korupsi di sektor pertahanan Indonesia berada di peringkat dua dari bawah.
Transparency Internasional juga mengeluarkan indeks antikorupsi sektor pertahanan.

"Di situ Indonesia berada di level D, dua dari bawah rankingnya," kata Dadang Trisasongko dalam diskusi LP3ES Seri Negara Hukum bertema "Jokowi dan Menakar Komitmen Politik Pemberantasan Korupsi" di Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Dari hasil penelitian Transparency Internasional terungkap, masalah utama korupsi di sektor pertahanan terletak pada tata kelola pengadaan alutsista dan pengelolaan keuangan. "Dua itu yang penting. Alutsista, menurut saya, sampai sekarang masih mempunyai masalah besar. Dulu, waktu saya bertemu Juwono Sudarsono ketika menjadi Menhan juga mengeluh. Banyak senior yang ikut bermain sebagai calo alat-alat perang," ujar Dadang.

Dadang meyakini, permasalahan yang sama masih terjadi di sektor pertahanan Indonesia saat ini. Namun, lantaran jarang ada aparat penegak hukum yang bisa “masuk”, maka kondisi tersebut tidak bisa terkuak. "Dugaan saya sekarang juga masih banyak (korupsi di sektor pertahanan). Artinya, militer juga masih mempunyai masalah internal," kata Dadang.

Kekuatan Militer
Dari sisi kekuatan dan jumlah, militer Indonesia sebenarnya cukup mumpuni. Sebuah situs militer berbasis statistik, Global Firepower pada awal tahun ini merilis daftar kekuatan militer sejumlah negara bertajuk “2021 Military Strength Ranking”. Berdasarkan data itu, kekuatan militer Indonesia berada pada peringkat ke-16 dunia dengan Power Index sebesar 0,2697.
Di Asia, Indonesia hanya berada di bawah Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Pakistan, dan Iran. Sementara, di Asia Tenggara, Indonesia berada pada posisi puncak disusul Vietnam (peringkat 24 dunia), Thailand (26), Myanmar (38), Singapura (40), Malaysia (44), Filipina (48), Kamboja (94), dan Laos (118).

Modernisasi Alutsista, Antara Kebutuhan dan Tantangan

Namun, dari sisi modernisasi alutsista, Indonesia tidak mampu berbicara banyak dengan negara lain, bahkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Hal ini tidak terlepas dari masih minimnya anggaran pertahanan Indonesia dibandingkan negara-negara tersebut.

Jika dibandingkan dengan negara lain, terutama negara tetangga, anggaran pertahanan Indonesia memanng masih kecil. Berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), pada 2017 anggaran pertahaan Indonesia sebesar 0,81% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara, Singapura 3,32%, Brunei Darussalam sebesar 2,88%, Myanmar 2,48%, Vietnam 2,29%, Kamboja 2,09%, Thailand 1,42%, Filipina 1,39%, dan Malaysia 1,13% dari PDB. Bahkan, anggaran pertahanan Timor Leste lebih besar dari Indonesia, yakni 0,91% dari PDB mereka.

Memang di tengah pandemi ini tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan anggaran pertahanan agar bisa menyamai negara-negara tetangga yang luas wilayah dan jumlah penduduknya jauh di bawah Indonesia. Pemerintah saat ini tengah fokus berjibaku menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 yang juga dirasakan seluruh dunia dan tidak mudah untuk diatasi.

Meski demikian, ketika pandemi selesai dan perekonomia mulai membaik, persoalan modernisasi alutsisa ini harus tetap menjadi perhatian pemerintah mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang besar. Ancaman pertahanan dan keamanan Indonesia juga tidak sedikit, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, saat ini dan pada masa mendatang.

Di dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 tahun 2012 tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama disebutkan adanya ancaman aktual dan potensial yang membayangi Indonesia. Ancaman aktual yang dimaksud adalah terorisme, separatisme, pelanggaran di wilayah perbatasan dan pulau terluar, bencana alam, beragam kegiatan ilegal, konflik horizontal, kejahatan siber, dan kelangkaan energi. Sementara, ancaman potensial, antara lain pemanasan global, beragam kegiatan ilegal di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), pencemaran lingkungan, pandemi, krisis finansial, agresi militer, serta kelangkaan air bersih dan pangan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jokowi Sebut Korupsi Harus Ditangani secara Extraordinary

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, korupsi merupakan extra ordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa bagi pemerintahan maupun masyarakat Indonesia.

NASIONAL | 9 Desember 2021

KPK Terima 1.838 Laporan Gratifikasi Sepanjang 2021

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 1.838 laporan gratifikasi dari para penyelanggara negara sepanjang 2021.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Sepanjang 2021, KPK Tetapkan 121 Tersangka

Sepanjang 2021, lembaga antikorupsi telah menerbitkan 109 surat perintah penyidikan. Dari angka itu, KPK menetapkan 121 tersangka.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Hari Antikorupsi, Presiden Sebut Kasus Kakap BLBI dan Asabri

Presiden Jokowi menyebut kasus korupsi Jiwasraya, Asabri, dan BLBI dalam amanatnya pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Kamis (9/12/2021).

NASIONAL | 9 Desember 2021

Firli Sebut Jokowi Pemimpin Orkestrasi Pemberantasan Korupsi

Firli Bahuri mengatakan Jokowi sebagai pemimpin orkestrasi gerakan antikorupsi di Indonesia.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Denny JA: Perlu Upaya Sistematis Mengurangi Pembajakan

Di acara  Indonesia International Book Fair (IIBF) 2021, Denny JA meminta perlu ada upaya yang sistematis untuk mengurangi pembajakan.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Presiden: Pemberantasan Korupsi Dinilai Belum Baik

Presiden Jokowi meminta aparat penegak hukum termasuk KPK jangan cepat berpuas diri karena upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Hari Antikorupsi, Jokowi ke KPK Disambut Firli Bahuri

Presiden Jokowi tiba di Gedung KPK untuk menghadiri puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Kamis (9/12/2021).

NASIONAL | 9 Desember 2021

Menkominfo Dorong STMM Kembangkan Kolaborasi Global

Lulusan Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta diminta dapat memanfaatkan peluang pekerjaan di sektor industri teknologi digital.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Ketua KPK Diundang Hadiri Pelantikan Novel Dkk

MAKI mengirimkan surat permohonan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk hadir saat pelantikan Novel Baswedan dan kawan-kawan (dkk).

NASIONAL | 9 Desember 2021


TAG POPULER

# Cynthiara Alona


# Omicron


# Kecelakaan di Ruas Semarang-Demak


# Hari Antikorupsi


# Ilham Habibie



TERKINI
Ridwan Kamil Masih Pilih Partai untuk Berlabuh

Ridwan Kamil Masih Pilih Partai untuk Berlabuh

POLITIK | 1 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings