Kemdagri Ajak Pemangku Kepentingan Perkuat Sinergisitas Bangun Papua dan Papua Barat
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

UU Otsus Papua

Kemdagri Ajak Pemangku Kepentingan Perkuat Sinergisitas Bangun Papua dan Papua Barat

Senin, 3 Mei 2021 | 16:34 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) memperkuat sinergisitas dan bergotong-royong untuk meningkatkan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Hal itu disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kemdagri Akmal Malik saat hadir mewakili Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Pansus DPR dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Senin (3/5/2021).

Menanggapi masukan dan aspirasi dalam Rapat Pansus, Akmal Malik mengapresiasi semua pihak atas aspirasi mengenai kebijakan afirmatif untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Kami menyimak dan mencatat dengan baik aspirasi yang disampaikan dan mengelaborasi dalam pembahasan dengan DPR . Mari saling memberi masukan konstruktif untuk hadirkan kebijakan dan implementasi Otsus Papua yang semakin baik,” kata Akmal Malik.

Agenda Rapat Pansus ini, yaitu menerima masukan dan aspirasi dari Pemda Provinsi, MRP Papua Barat, DPRP Papua Barat, Insan Kampus, Para Kepala Daerah, Perwakilan DPRD Kab/Kota, DPRD Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, dan seluruh pemangku kepentingan di Papua Barat mengenai implementasi dan RUU perubahan UU Otsus Papua.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memberikan apresiasi kepada Pansus DPR, Kemdagri dan perwakilan Pemerintah yang hadir dalam acara rapat Pansus tersebut atas upaya kebijakan dan teknokrasi untuk keberlangsungan Otonomi Khusus Papua.

"Mewakili masyarakat dan Pemda Papua Barat, kami mendukung dan berharap keberlangsungan Otsus Papua yang memang bermanfaat dalam pembangunan di Papua Barat,” kata Dominggus Mandacan.

Merespons harapan Gubernur Papua Barat, Pimpinan Pansus DPR Komarudin Watubun menjelaskan, dalam desain UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, bahwa Otsus Papua itu tidak berhenti sampai dengan 2021, melainkan hanya dana Otsusnya saja.

“Untuk menjamin keberlanjutan dana Otsus dan pelaksanaan Otsus yang lebih baik, saat ini DPR RI dan Pemerintah memandang perlu dilakukan melalui instrumen hukum, perubahan UU Otsus Papua,” ungkap Komarudin Watubun.

Senada dengan Gubernur Papua Barat, Rektor Unipa Meky Sagrim menjelaskan betapa pentingnya kehadiran Otsus Papua dengan alokasi Dana Otsus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Tambahan Infrastruktur bagi Pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Kita berharap untuk Pendanaan Otsus itu dilanjutkan. Kita tidak bisa bayangkan, bagaimana jadinya pembangunan Papua Barat kalau barang itu stop,” terang Meky Sagrim.

Selanjutnya, Ketua DPR Papua Barat, Ketua MRP Papua Barat, dan Perwakilan DPRD Kabupaten/Kota Papua Barat, masing-masing menyampaikan masukan secara tertulis. Para pihak tersebut, memiliki pandangan yang sama, bahwa dalam rangka revisi UU Otsus, penting bagi pemerintah dan DPR memperluas ruang diskusi kepada komponen pemerintahan daerah dan masyarakat menyampaikan masukannya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Balitbang Hukum dan HAM Gelar ICLHR ke-2

ICLHR ke-2 mengajak praktisi, akademisi dan pengambil kebijakan dari seluruh dunia untuk berpikir bagaimana membangun kembali hukum dan HAM di era tatanan baru.

NASIONAL | 3 Mei 2021

Selama Larangan Mudik, Kereta Bandara Soetta dan Kualanamu Tidak Beroperasi

Kereta Bandara Railink yang beroperasi di Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Kualanamu akan berhenti beroperasi di masa larangan mudik.

NASIONAL | 3 Mei 2021

Penghentian Penyidikan Kasus SKL BLBI, KPK Hargai Permohonan Praperadilan

KPK menghargai upaya praperadian yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait SP3 yang diterbitkan.

NASIONAL | 3 Mei 2021

Kasus Alat Antigen Bekas, Polda Sumut Telusuri Aliran Dana

Polda Sumut menelusuri aliran dana dari kasus penggunaan alat uji cepat antigen bekas yang dilakukan oleh eks pegawai PT Kimia Farma Diagnostik.

NASIONAL | 3 Mei 2021

Distribusi Logistik dan Perjalanan Dinas Dikecualikan dari Larangan Mudik

Ketua KPCPEN sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan larangan mudik tidak berlaku bagi distribusi logistik dan perjalanan dinas.

NASIONAL | 3 Mei 2021

Satai Sianida Tewaskan Anak Ojek Daring di Bantul

Polda Yogyakarta menyatakan bahwa satai beracun yang disantap N (10) mengandung racun Kalium Sianida.

NASIONAL | 3 Mei 2021

Kementerian Agama: Tidak Mudik Sama dengan Berjihad

Wamenag Zainut Tauhid Sa'adi menyatakan bahwa tidak mudik Lebaran pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang sama dengan berjihad untuk kemanusiaan.

NASIONAL | 3 Mei 2021

ICW Sebut Klarifikasi Lili Pintauli Soal Komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai Ambigu

ICW menilai, klarifikasi Pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar, terkait dugaan adanya komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial, dinilai tak jelas

NASIONAL | 3 Mei 2021

Mendagri Tegaskan Penerapan PPKM Mikro Harus Sampai ke Tingkat Desa

Mendagri Tito Karnavian menegaskan penerapan PPKM Mikro harus sampai ke tingkat desa.

NASIONAL | 3 Mei 2021

KKB Jadi Organisasi Teror, Polri Akan Kenakan UU Antiterorisme

Mabes Polri siap mengenakan UU Antiterorisme terhadap kelompok kriminal bersenjata yang telah resmi dikategorikan organisasi teror.

NASIONAL | 3 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS