Pakar: UU Nomor 2 Tahun 2020 Hilangkan Mens Rea Saat Pandemi Covid-19
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar: UU Nomor 2 Tahun 2020 Hilangkan Mens Rea Saat Pandemi Covid-19

Selasa, 4 Mei 2021 | 05:47 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Tugas hukum dan perundangan-undangan bukanlah membuat orang takut, melainkan menata dan memberikan kepastian hukum agar sesuatu bisa berjalan dengan baik, normal dan maslahat. Demikian pula Undang-undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020, yang diadakan terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan di masa pandemi Covid-19.

Menurut Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Dr. Agus Surono, SH, MH, guna menangani berbagai implikasi dan dampak pandemi Covid-19, yang juga besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan pembiayaan dan belanja negara, pemerintah memberlakukan UU No 2/2020 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2020.

Dengan pemberlakuan UU tersebut, kata Prof Agus, pemerintah bisa melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian, termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

“Nah, dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang sangat penting, berkaitan dengan soal unsur kerugian negara dan mens rea, yang dalam khazanah delik korupsi bisa diartikan sebagai niat jahat subjek hukum untuk melakukan tindak pidana,” kata Prof Agus.

Menurut dia, dengan kalimat lain mens rea artinya sikap batin seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Menurut Agus, pengelolaan keuangan negara di masa pandemi dan darurat—antara lain pelaksanaan bantuan sosial—tidak bisa dikatagorikan sebagai mens rea. Pasalnya, kata Agus, pengelolaan keuangan pemerintah dalam masa-masa darurat seperti itu berkaitan dengan doktrin Freies Ermessen atau diskresioner power.

“Doktrin dalam bidang pemerintahan ini intinya, dalam kondisi darurat, kondisi yang ada memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan. Dalam masa darurat, keputusan pemerintah haruslah lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya (doelmatigheid) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (rechtmatigheid),” kata Agus.

Lebih jauh Agus mengurai bahwa Undang-undang No 2/2020 itu pun dapat menghilangkan adanya unsur kerugian negara dan mens rea, terutama terkait adanya pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu karena yang dimaksud dengan unsur kerugian negara dan mens rea dalam hukum pidana hanyalah jika pada bentuk penyalahgunaan itu terdapat penyimpangan asas Doelgerichte (seperti pelanggaran conflict of interest atau adanya kickback dan bribery), yang perbuatan pelakunya akan dikategorikan sebagai parameter negatif yang bernuansa jahat (dolus malus) yang memperkuat sifat melawan hukum (Wederrechtelijk) baik formil maupun materiel dalam ranah Hukum Pidana (Korupsi).

Guna dapat dikatakan memenuhi syarat unsur-unsur kerugian negara, juga harus terpenuhi kondisi sebagai berikut: 1) unsur kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya 2) akibat perbuatan melawan hukum 3) sengaja maupun tidak sengaja.

“Jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 maka, unsur perbuatan melawan hukum juga mencakup pengertian melawan hukum secara materiil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila ketiga unsur tersebut di atas tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikualifikasi adanya unsur kerugian negara,” kata Prof Agus.

Karena itu, menurut Prof Agus, terkait pelaksanakan kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah, selama tidak terdapat penyimpangan asas doelgerichte yaitu berupa adanya conflict of interest atau adanya kickback dan bribery, maka hal itu bukanlah adanya perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan delik korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jelang Lebaran, Pelni Siapkan Kapal Penumpang dengan Syarat Tertentu

PT Pelni menyiapkan 26 armada kapal dan 45 trayek kapal perintis di seluruh Indonesia dalam rangka menyambut Lebaran 2021 dengan syarat tertentu.

NASIONAL | 3 Mei 2021

BNPT: Tasawuf Agama Jadi "Vaksin" Radikalisme

Radikal terorisme mengatasnamakan Islam ini sejatinya adalah fitnah bagi Islam.

NASIONAL | 3 Mei 2021

Dunia Usaha di Malang Tumbuh Positif

Kegiatan dunia usaha di Malang tumbuh positif setelah dilakukan survei kegiatan dunia usaha (SKDU).

NASIONAL | 3 Mei 2021

Antisipasi Lonjakan Covid-19, Wali Kota Makassar Rakor Kepala Daerah

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia.

NASIONAL | 3 Mei 2021

Jelang Lebaran, Andi Sudirman Sidak Pusat Perbelanjaan di Makassar

Andi Sudirman Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa titik pusat perbelanjaan Kota Makassar.

NASIONAL | 3 Mei 2021

Angkie Yudistia: Bukan Sekadar Hafalan, Pancasila Harus Aplikatif dalam Kehidupan

Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) merevisi PP 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan disambut gembira banyak kalangan.

NASIONAL | 3 Mei 2021

BPIP: Pancasila Harus Masuk Kurikulum SD Hingga Perguruan Tinggi

Anggota Dewan Pengarah BPIP Rikard Bangun mengatakan bahwa Pancasila harus masuk ke dalam proses pengajaran anak didik dari SD hingga perguruan tinggi.

NASIONAL | 3 Mei 2021

Turut Berduka, Komunitas B'Brothers Gelar Doa Bersama untuk Kru Nanggala 402

Selain doa bersama untuk kru Nanggala 402, B'Broters juga memberikan bantuan sosial bagi anak yatim dan membagi-bagikan takjil kepada pengendara yang lewat.

NASIONAL | 3 Mei 2021

Puluhan Pegawai KPK Tak Lolos Tes ASN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan para pegawai dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)

NASIONAL | 3 Mei 2021

Peringati Hari Bumi, JTZ Ajak Anak Muda Birukan Langit

Kampanye #BirukanLangit tahun ini dirancang untuk lebih dekat kepada kaum milenial.

NASIONAL | 3 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS