Pakar: UU Nomor 2 Tahun 2020 Hilangkan Mens Rea Saat Pandemi Covid-19
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar: UU Nomor 2 Tahun 2020 Hilangkan Mens Rea Saat Pandemi Covid-19

Selasa, 4 Mei 2021 | 05:47 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Tugas hukum dan perundangan-undangan bukanlah membuat orang takut, melainkan menata dan memberikan kepastian hukum agar sesuatu bisa berjalan dengan baik, normal dan maslahat. Demikian pula Undang-undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020, yang diadakan terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan di masa pandemi Covid-19.

Menurut Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Dr. Agus Surono, SH, MH, guna menangani berbagai implikasi dan dampak pandemi Covid-19, yang juga besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan pembiayaan dan belanja negara, pemerintah memberlakukan UU No 2/2020 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2020.

Dengan pemberlakuan UU tersebut, kata Prof Agus, pemerintah bisa melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian, termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

“Nah, dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang sangat penting, berkaitan dengan soal unsur kerugian negara dan mens rea, yang dalam khazanah delik korupsi bisa diartikan sebagai niat jahat subjek hukum untuk melakukan tindak pidana,” kata Prof Agus.

Menurut dia, dengan kalimat lain mens rea artinya sikap batin seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Menurut Agus, pengelolaan keuangan negara di masa pandemi dan darurat—antara lain pelaksanaan bantuan sosial—tidak bisa dikatagorikan sebagai mens rea. Pasalnya, kata Agus, pengelolaan keuangan pemerintah dalam masa-masa darurat seperti itu berkaitan dengan doktrin Freies Ermessen atau diskresioner power.

“Doktrin dalam bidang pemerintahan ini intinya, dalam kondisi darurat, kondisi yang ada memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan. Dalam masa darurat, keputusan pemerintah haruslah lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya (doelmatigheid) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (rechtmatigheid),” kata Agus.

Lebih jauh Agus mengurai bahwa Undang-undang No 2/2020 itu pun dapat menghilangkan adanya unsur kerugian negara dan mens rea, terutama terkait adanya pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu karena yang dimaksud dengan unsur kerugian negara dan mens rea dalam hukum pidana hanyalah jika pada bentuk penyalahgunaan itu terdapat penyimpangan asas Doelgerichte (seperti pelanggaran conflict of interest atau adanya kickback dan bribery), yang perbuatan pelakunya akan dikategorikan sebagai parameter negatif yang bernuansa jahat (dolus malus) yang memperkuat sifat melawan hukum (Wederrechtelijk) baik formil maupun materiel dalam ranah Hukum Pidana (Korupsi).

Guna dapat dikatakan memenuhi syarat unsur-unsur kerugian negara, juga harus terpenuhi kondisi sebagai berikut: 1) unsur kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya 2) akibat perbuatan melawan hukum 3) sengaja maupun tidak sengaja.

“Jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 maka, unsur perbuatan melawan hukum juga mencakup pengertian melawan hukum secara materiil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila ketiga unsur tersebut di atas tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikualifikasi adanya unsur kerugian negara,” kata Prof Agus.

Karena itu, menurut Prof Agus, terkait pelaksanakan kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah, selama tidak terdapat penyimpangan asas doelgerichte yaitu berupa adanya conflict of interest atau adanya kickback dan bribery, maka hal itu bukanlah adanya perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan delik korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Penyidik Polda Papua Segera Minta Keterangan Nakes Gerald Sokoy

Setelah diserahkan pihak KKB ke Pemda Pegunungan Bintang, Sabtu (25/9/2021) tenaga kesehatan Gerald Sokoy akan dimintai keterangan oleh penyidik Polda Papua.

NASIONAL | 26 September 2021

Lamongan Dipilih Jadi Pilot Project Penanganan Kemiskinan Ekstrem Nasional

“Desa-desa mandiri lainnya juga punya potensi beragam yang akan segera ditangani demi Lamongan Megilan dan Desa Berjaya,” tandas Yuhronur.

NASIONAL | 26 September 2021

KY Ungkap 150 Hakim di Jatim Dilaporkan atas Dugaan Pelanggaran Etik

Ketua KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan pihakna menerima aduan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh sedikitnya 150 hakim di Jawa Timur.

NASIONAL | 26 September 2021

Menko Polhukam Diminta Bentuk Tim Investigasi Terkait Polemik Ijazah Jaksa Agung

Menko Polhukam Mahfud MD diminta membentuk tim investigasi terkait polemik latar pendidikan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

NASIONAL | 26 September 2021

Kini Sekolah Jaringan IDN Bisa Bayar SPP Lewat Shopee

2.522 lembaga pendidikan yang tergabung di Jaringan IDN berupa sekolah, kampus, pesantren, PKBM, dan bimbel bisa melakukan pembayaran pendidikan melalui Shopee.

NASIONAL | 26 September 2021

Dua Ormas Bentrok di Perbatasan Cianjur-Sukabumi, Satu Tewas

Bentrokan antar ormas di perbatasan Cianjur-Sukabumi menyebabkan satu orang tewas.

NASIONAL | 26 September 2021


Mendagri Minta Kabupaten Banggai Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mendagri Tito Karnavian, Kabupaten Banggai memiliki potensi luar biasa seperti dari sektor pangan yang tetap bisa tumbuh positif di tengah pandemi.

NASIONAL | 26 September 2021

Kasus Sengketa Tanah Rocky Gerung, Camat dan BPN Silang Pendapat

Camat Babakan Madang maupun kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor saling silang pendapat terkait kasus tanah Rocky Gerung.

NASIONAL | 26 September 2021

PJI, Citi, AIG, dan Marsh Dorong Pengusaha Muda Manfaatkan Digitalisasi

Prestasi Junior Indonesia (PJI) mengimplementasikan edukasi kewirausahaan JA Company Program bagi 323 pelajar SMA/SMK di Jakarta dan Bandung.

NASIONAL | 26 September 2021


TAG POPULER

# Update Covid-19


# Literasi Perdamaian


# Rocky Gerung vs Sentul City


# Lionel Messi


# Kiwirok



TERKINI
Liga Spanyol: Tumbangkan Elche, Real Sociedad Tempati Posisi Kedua

Liga Spanyol: Tumbangkan Elche, Real Sociedad Tempati Posisi Kedua

BOLA | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings