KPK Tetapkan Eks Pejabat Ditjen Pajak Tersangka Suap
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Tetapkan Eks Pejabat Ditjen Pajak Tersangka Suap

Selasa, 4 Mei 2021 | 17:38 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak periode 2016-2019 serta Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak sebagai tersangka kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Tak hanya itu, dalam kasus ini, KPK juga menjerat Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations; Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin; dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak terkait pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama.

"Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data serta ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada bulan Februari 2021, dengan menetapkan enam tersangka," kata Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Firli memaparkan, Angin bersama-sama dengan Dadan Ramdani diduga menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak. Tak hanya itu, pemeriksaan perpajakan yang dilakukan keduanya juga tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Angin bersama Dadan diduga memeriksa pajak terhadap tiga wajib pajak, yaitu PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Bank Panin untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Terkait hasil pemeriksaan pajak untuk tiga wajib pajak itu, Angin Prayitno Aji dan Dadan diduga menerima suap dari Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi sebagai perwakilan PT Gunung Madu Plantations sebesar Rp 15 miliar pada periode Januari hingga Februari 2018. Angin dan Dadan juga diduga menerima suap sebesar SGD 500 ribu yang diserahkan Veronika Lindawati selaku perwakilan PT Bank Panin Indonesia Tbk dari total komitmen sebesar Rp 25 miliar.

"Kurun waktu bulan Juli-September 2019 sebesar total SGD 3 juta diserahkan oleh AS (Agus Susetyo) sebagai perwakilan PT JB (Jhonlin Baratama)," tambah Firli.

Atas perbuatannya, Angin dan Dadan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Ryan, Aulia, Veronika, dan Agus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menteri Ida Fauziyah Minta Para Pekerja Patuhi Larangan Mudik

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta para pekerja tidak mudik, menaati ketentuan yang diberlakukan pemerintah guna menekan angka penularan Covid-19.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Forum Senior Papua Kecam Aksi Kekerasan KKB

Aksi kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua menuai kecaman dari Forum Senior Papua dan Elemen Generasi Milenial.

NASIONAL | 4 Mei 2021

MK Tolak Uji Materi UU Pers

MK memutuskan tidak menerima uji materi UU Pers.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Screening Kedatangan Pekerja Migran Diperketat, Pangdam dan Kapolda Turun Tangan

Para pangdam diminta untuk bekerja sama dengan kapolda di daerah masing-masing untuk mengintegrasikan seluruh instansi pusat yang ada di daerah.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Polri Tambah Titik Sekat Larangan Mudik

Polri menambah titik sekat dalam pengamanan Lebaran Idul Fitri 2021 untuk mencegah arus mudik.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Dukungan terhadap Kesetaraan Gender Tingkatkan Kesinambungan Bisnis

Peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan pada 2025 yang diprediksi mencapai 25% akan mampu meningkatkan angka PDB sebesar 2,9%.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Larangan Mudik, 3.000 Bus Tetap Beroperasi dengan Syarat

Terdapat 3.000 bus yang tetap beroperasi selama peniadaan mudik pada 6-17 Mei 2021.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Geledah 3 Rumah Azis Syamsuddin, KPK Sita Sejumlah Barang

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga rumah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di tiga lokasi berbeda di Jakarta Selatan.

NASIONAL | 4 Mei 2021

MK Tolak Uji Formil UU KPK yang Diajukan Agus Raharjo Cs

MK menolak uji formil terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh 13 tokoh antikorupsi.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Pulang ke Tanah Air, Pekerja Migran Diminta Ikuti Aturan Berlaku

Pekerja Migran yang pulang ke Tanah Air harus menunjukkan surat negatif hasil tes PCR saat kedatangan, karantina dan PCR pasca karantina.

NASIONAL | 4 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS