Ini Alasan MK Batalkan Izin Tertulis Dewas untuk Penyadapan dan Penggeledahan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini Alasan MK Batalkan Izin Tertulis Dewas untuk Penyadapan dan Penggeledahan

Selasa, 4 Mei 2021 | 21:39 WIB
Oleh : Yustinus Paat / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan kewenangan dari Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan izin tertulis kepada pimpinan KPK ketika hendak melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Pimpinan KPK hanya memberitahukan ke Dewas saat melakukan tindakan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

Hakim konstitusi Aswanto menyampaikan sejumlah alasan MK mencabut izin tertulis dari Dewas tersebut. MK, kata Aswanto, mengakui bahwa Dewas KPK sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 secara inheren adalah bagian dari internal KPK yang bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

“Sebagai salah satu unsur dari KPK, Dewan Pengawas bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dalam pengertian demikian, kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis dengan Pimpinan KPK sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing,” ujar Aswanto saat membacakan pertimbangan hukum MK dalam putusan uji materi UU KPK yang disiarkan Youtub MK, Selasa (4/5/2021).

KPK, kata Aswanto, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yudisial bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk di dalamnya ketika KPK melakukan penyadapan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan orang (hak privasi), yang merupakan bagian dari tindakan pro-justitia. Namun, tindakan pengawasan tersebut tidak harus mendapat izin dari Dewas karena Dewas bukanlah aparat penegak hukum.

“Adanya ketentuan yang mengharuskan KPK untuk meminta izin kepada Dewas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan checks and balances karena pada dasarnya Dewas bukanlah aparat penegak hukum sebagaimana kewenangan yang dimiliki pimpinan KPK dan karenanya tidak memiliki kewenangan yang terkait dengan pro-justitia,” jelas dia.

Menurut MK, tutur Aswanto, izin Dewas merupakan bentuk intervensi terhadap aparat penegak hukum oleh lembaga yang melaksanakan fungsi di luar penegakan hukum. Selain itu, izin dewas tersebut merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum, khususnya kewenangan pro-justitia yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum.

“Sebab, tindakan-tindakan penegakan hukum yang di dalamnya mengandung upaya-upaya paksa yang kerap kali beririsan dengan perampasan kemerdekaan orang/barang adalah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang secara kelembagaan telah tertata dalam pelembagaan criminal justice system,” jelas Aswanto.

Begitu juga, kata Aswanto, untuk tindakan penggeledahan dan penyitaan yang merupakan tidakan pro-justitia, tidak perlu lagi mendapatkan izin dewas. Yang diperlukan, kata Aswanto, hanya diberitahukan kepada dewas ketika melakukan tindakan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

“KPK hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penyadapan dilakukan, sedangkan terhadap penggeledahan dan/atau penyitaan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya dilakukan penggeledahan dan/atau penyitaan,” pungkas Aswanto.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemdikbudristek: 407.000 Sekolah dan 56 Juta Siswa Terdampak Pandemi

Kemdikbudristek menyatakan jumlah sekolah yang terdampak Covid-19 di Indonesia sebanyak 407.000 sekolah dan 3,4 juta guru serta 56 juta siswa.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Peningkatan Kesejahteraan Awak Kapal Perikanan Dinilai Mendesak

Jumlah awak kapal perikanan (AKP) di Indonesia, termasuk nelayan buruh, diperkirakan mencapai 2 juta orang.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Dukung Larangan Mudik, Jasa Marga Kendalikan Transportasi di Jalan Tol

Jasa Marga siap mendukung kebijakan Pemerintah meniadakan mudik pada Hari Raya Idulfitri 1442 H dengan memberlakukan pengendalian transportasi di jalan tol.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Tertangkap Tangan, Pencuri Ponsel di Bogor Babak Belur Diamuk Massa

Tertangkap tangan mencuri telepon selular (ponsel) di dalam rumah warga Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, pelaku NR (34) babak belur diamuk massa.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Larangan Mudik, Bupati Bogor Minta Para Camat Proaktif

Ade Yasin meminta agar aparat wilayah kecamatan agar proaktif mengedukasi dan pengawasan terkait larangan mudik.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Temui Kapolri, Menkominfo Bahas Sinergi Pembangunan Infrastruktur TIK

Menkominfo bertemu Kapolri guna membahas sinergi guna membangun dan menjaga infrastruktur TIK agar lebih merata di seluruh Indonesia.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Soal Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan, MK: KPK Tak Perlu Izin ke Dewas

MK mencabut kewenangan Dewas KPK terkait izin tertulis soal penyadapan, penggeledahan dan penyitaaan.

NASIONAL | 4 Mei 2021

BPBD: Luncuran Awan Panas Sinabung Teramati dengan Jarak 1.000 Meter

Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali mengalami erupsi pada Selasa pukul 06.00 WIB.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Epidemiolog: Karantina Pendatang dari Luar Negeri Tidak Cukup 5 Hari

Periode karantina selama 5 hari yang ditetapkan pemerintah untuk pendatang dari luar negeri, sama sekali tidak memadai.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Bangun Infrastruktur Komunikasi, Kemkominfo Gandeng Polri

Kemkominfo meminta bantuan Polri dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di daerah 3T.

NASIONAL | 4 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS