Keseimbangan Ekonomi dan Pembatasan Aktivitas, Cara Jokowi Tangani Covid-19
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Keseimbangan Ekonomi dan Pembatasan Aktivitas, Cara Jokowi Tangani Covid-19

Selasa, 4 Mei 2021 | 22:02 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com Pengamat politik dan pegiat media dan media sosial Ninoy Karundeng menilai Indonesia adalah salah satu negara besar terbaik mengatasi pandemi Covid-19. Keberhasilan pemerintahan Joko Widodo menangani pandemi Covid-19 dilakukan berkat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, artinya rakyat harus makan, dengan kepentingan kesehatan, artinya pembatasan aktivitas masyarakat, dilakukan secara tepat.

“Sejak awal untuk mencegah penyebaran Covid-19, urusan politik menjadi tantangan yang luar biasa. Jokowi menjadi target untuk dijatuhkan. Pada awal pandemi, pro-kontra soal lockdown dan PSBB menjadi polemik,” kata Ninoy Karundeng di Jakarta Selasa (4/5/2021).

Jokowi, lanjut Ninoy Karundeng, dengan tegas menolak memberlakukan lockdown. Lockdown membuat konsekuensi seluruh rakyat dilarang melakukan aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Jokowi menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang memiliki dasar hukum kekarantinaan kesehatan.

Dasar hukum menjadi pertimbangan penting untuk menghindari serangan politik. Politisasi harus dihindari. Jokowi pun memahami karakter masyarakatnya yang bandel, tidak patuh serta ngeyel.

Untuk mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat, Jokowi memberikan bantuan sosial. Aneka Bantuan Presiden seperti sembako dibagikan kepada masyarakat. Kegiatan ekonomi tetap berlangsung dengan menerapkan Protokol Kesehatan. Hasilnya, ekonomi Indonesia tidak mengalami kehancuran.

Langkah Jokowi untuk mengatasi pandemik Covid-19 membuahkan hasil. Angka statistik menunjukkan angka sebaran virus dapat dikendalikan. Pelayanan kesehatan stabil di seluruh rumah sakit.

Persediaan vaksin dan gerakan pemberian vaksin Covid-19 berlangsung lancar. Karena Jokowi jauh-jauh hari telah memborong vaksin dari berbagai negara. Persediaan vaksin memadai.

India adalah produsen vaksin besar dunia yang menghasilkan 75 juta vaksin per bulan, justru mengalami hambatan untuk pemberian vaksin kepada penduduknya. Akibatnya, India menjadi salah satu negara paling buruk dalam menangani Covid-19. Rumah sakit kehabisan oksigen. Kremasi massal di lapangan terbuka menjadi pemandangan yang mengerikan. Itu tidak terjadi di Indonesia.

“Untuk mengatasi berbagai tantangan politik dan ekonomi, Jokowi mengeluarkan Perppu Perppu No 1 / 2020. Perppu ini telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang sangat penting karena menjadi acuan untuk bertindak cepat dalam situasi krisis,” ujar Ninoy Karundeng.

Menurut Ninoy Karundeng, pembuat keputusan harus dilindungi dari kriminalisasi akibat pengambilan keputusan di luar kebiasaan. Pelaksanaan pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan sepanjang dilakukan dengan itikad baik dilindungi oleh undang-undang, yakni Undang-undang No 2 tahun 2020 tersebut.

Berdasarkan undang-undang tersebut, para pejabat dan pemegang otoritas, sepanjang memiliki itikad baik, kebal hukum. Artinya, secara hukum mereka tidak bisa dituntut secara perdata dan pidana, bahkan tidak bisa di-PTUN-kan.

“Misalnya, terkait dengan pasokan barang seperti APD (alat pelindung diri), masker, tabung oksigen, ventilator, pejabat yang membuat komitmen tidak bisa dituntut ketika harga barang dinilai terlalu mahal. Publik masih ingat, Pemprov DKI Jakarta menjual masker seharga Rp300 ribu per boks. Yang berlaku saat itu hukum ekonomi. Tidak ada yang salah dengan harga masker tersebut,” kata Ninoy Karundeng.

Lebih lanjut dipakarkan oleh Ninoy, termasuk juga terkait penyediaan bahan sembilan bahan pokok (sembako) untuk bantuan sosial (Bansos). Berdasarkan UU No 2/2020, penyediaan bahan sembako pun diputuskan untuk melakukan tindakan darurat; menangani krisis.

Pemenuhan stok untuk penyaluran bansos harus diperhatikan. Merek dan produsen barang menjadi isu yang tidak penting. Yang terpenting barang kriteria kesehatan, untuk keperluan darurat.

Jokowi mengantisipasi dengan memberikan perlindungan hukum. Para pembuat keputusan yang bertindak berdasarkan UU No 2/2020, sesuai dengan pasal 27 ayat 1.

Terkait biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah termasuk bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis bukan merupakan kerugian negara.

“Artinya, jika ada pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dalam kondisi darurat yang harganya tinggi di luar harga yang berlaku sebelum pandemi, hal ini merupakan kewajaran dalam keadaan darurat. Pengadaan barang harus segera diadakan,” kata Ninoy.

Tak dapat dibayangkan, lanjut Ninoy Karundeng, jika pejabat pembuat keputusan menunggu harga normal. Yang akan terjadi adalah jatuh banyak korban bergelimpangan.

Untuk mengatasi semua itu, Jokowi memberikan perlindungan hukum melalui UU No 2/2020. Inilah esensi dari dikeluarkannya undang-undang ini.

“Namun demikian, jika ditemukan adanya praktik kick-back alias kongkalikong dan korupsi, tidak ada ampun. Kasus kick-back Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi masalah karena mengambil bagian dari keuntungan pemasok barang. Praktik yang jelas memenuhi unsur korupsi yang layak dicokok oleh KPK,” tegas Ninoy.

Dengan adanya perlindungan hukum ini, maka Indonesia menjadi salah satu negara yang secara ekonomi tidak hancur-hancuran. Pun penanganan pandemik Covid-19 terkontrol dengan baik. Menjadi kewajiban kita patuh pada aturan, seperti larangan mudik Lebaran.

“Kita selayaknya bangga memiliki Presiden Jokowi yang antisipatif. Dia mengeluarkan Perppu No 1/2020, yang disahkan menjadi UU No 2/2020, sebagai bagian dari penanganan Covid-19 secara komprehensif, dalam koridor hukum, politik, dan ekonomi,” pungkas Ninoy Karundeng.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jadi Tersangka KPK, Petinggi Bank Panin Diduga Suap Eks Pejabat Pajak Rp 25 Miliar

KPK tetapkan Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak periode 2016-2019 sebagai tersangka.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Ratusan Pemudik Terpantau Padati Stasiun Kiaracondong Bandung

Ratusan pemudik mulai memadati Stasiun Kiaracondong Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/5/20210)

NASIONAL | 4 Mei 2021

Ini Alasan MK Batalkan Izin Tertulis Dewas untuk Penyadapan dan Penggeledahan

MK batalkan kewenangan Dewas KPK untuk memberikan izin tertulis kepada pimpinan KPK ketika hendak melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Kemdikbudristek: 407.000 Sekolah dan 56 Juta Siswa Terdampak Pandemi

Kemdikbudristek menyatakan jumlah sekolah yang terdampak Covid-19 di Indonesia sebanyak 407.000 sekolah dan 3,4 juta guru serta 56 juta siswa.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Peningkatan Kesejahteraan Awak Kapal Perikanan Dinilai Mendesak

Jumlah awak kapal perikanan (AKP) di Indonesia, termasuk nelayan buruh, diperkirakan mencapai 2 juta orang.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Dukung Larangan Mudik, Jasa Marga Kendalikan Transportasi di Jalan Tol

Jasa Marga siap mendukung kebijakan Pemerintah meniadakan mudik pada Hari Raya Idulfitri 1442 H dengan memberlakukan pengendalian transportasi di jalan tol.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Tertangkap Tangan, Pencuri Ponsel di Bogor Babak Belur Diamuk Massa

Tertangkap tangan mencuri telepon selular (ponsel) di dalam rumah warga Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, pelaku NR (34) babak belur diamuk massa.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Larangan Mudik, Bupati Bogor Minta Para Camat Proaktif

Ade Yasin meminta agar aparat wilayah kecamatan agar proaktif mengedukasi dan pengawasan terkait larangan mudik.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Temui Kapolri, Menkominfo Bahas Sinergi Pembangunan Infrastruktur TIK

Menkominfo bertemu Kapolri guna membahas sinergi guna membangun dan menjaga infrastruktur TIK agar lebih merata di seluruh Indonesia.

NASIONAL | 4 Mei 2021

Soal Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan, MK: KPK Tak Perlu Izin ke Dewas

MK mencabut kewenangan Dewas KPK terkait izin tertulis soal penyadapan, penggeledahan dan penyitaaan.

NASIONAL | 4 Mei 2021


TAG POPULER

# Ragunan


# KKB


# Varian Covid-19


# Vaksinasi Covid-19


# India



TERKINI

Wali Kota Bitung: Jadikan Momen Idulfitri untuk Bangkit Lawan Covid-19

NASIONAL | 9 menit yang lalu










TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS