Keseimbangan Ekonomi dan Pembatasan Aktivitas, Cara Jokowi Tangani Covid-19
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Keseimbangan Ekonomi dan Pembatasan Aktivitas, Cara Jokowi Tangani Covid-19

Selasa, 4 Mei 2021 | 22:02 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com Pengamat politik dan pegiat media dan media sosial Ninoy Karundeng menilai Indonesia adalah salah satu negara besar terbaik mengatasi pandemi Covid-19. Keberhasilan pemerintahan Joko Widodo menangani pandemi Covid-19 dilakukan berkat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, artinya rakyat harus makan, dengan kepentingan kesehatan, artinya pembatasan aktivitas masyarakat, dilakukan secara tepat.

“Sejak awal untuk mencegah penyebaran Covid-19, urusan politik menjadi tantangan yang luar biasa. Jokowi menjadi target untuk dijatuhkan. Pada awal pandemi, pro-kontra soal lockdown dan PSBB menjadi polemik,” kata Ninoy Karundeng di Jakarta Selasa (4/5/2021).

Jokowi, lanjut Ninoy Karundeng, dengan tegas menolak memberlakukan lockdown. Lockdown membuat konsekuensi seluruh rakyat dilarang melakukan aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Jokowi menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang memiliki dasar hukum kekarantinaan kesehatan.

Dasar hukum menjadi pertimbangan penting untuk menghindari serangan politik. Politisasi harus dihindari. Jokowi pun memahami karakter masyarakatnya yang bandel, tidak patuh serta ngeyel.

Untuk mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat, Jokowi memberikan bantuan sosial. Aneka Bantuan Presiden seperti sembako dibagikan kepada masyarakat. Kegiatan ekonomi tetap berlangsung dengan menerapkan Protokol Kesehatan. Hasilnya, ekonomi Indonesia tidak mengalami kehancuran.

Langkah Jokowi untuk mengatasi pandemik Covid-19 membuahkan hasil. Angka statistik menunjukkan angka sebaran virus dapat dikendalikan. Pelayanan kesehatan stabil di seluruh rumah sakit.

Persediaan vaksin dan gerakan pemberian vaksin Covid-19 berlangsung lancar. Karena Jokowi jauh-jauh hari telah memborong vaksin dari berbagai negara. Persediaan vaksin memadai.

India adalah produsen vaksin besar dunia yang menghasilkan 75 juta vaksin per bulan, justru mengalami hambatan untuk pemberian vaksin kepada penduduknya. Akibatnya, India menjadi salah satu negara paling buruk dalam menangani Covid-19. Rumah sakit kehabisan oksigen. Kremasi massal di lapangan terbuka menjadi pemandangan yang mengerikan. Itu tidak terjadi di Indonesia.

“Untuk mengatasi berbagai tantangan politik dan ekonomi, Jokowi mengeluarkan Perppu Perppu No 1 / 2020. Perppu ini telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang sangat penting karena menjadi acuan untuk bertindak cepat dalam situasi krisis,” ujar Ninoy Karundeng.

Menurut Ninoy Karundeng, pembuat keputusan harus dilindungi dari kriminalisasi akibat pengambilan keputusan di luar kebiasaan. Pelaksanaan pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan sepanjang dilakukan dengan itikad baik dilindungi oleh undang-undang, yakni Undang-undang No 2 tahun 2020 tersebut.

Berdasarkan undang-undang tersebut, para pejabat dan pemegang otoritas, sepanjang memiliki itikad baik, kebal hukum. Artinya, secara hukum mereka tidak bisa dituntut secara perdata dan pidana, bahkan tidak bisa di-PTUN-kan.

“Misalnya, terkait dengan pasokan barang seperti APD (alat pelindung diri), masker, tabung oksigen, ventilator, pejabat yang membuat komitmen tidak bisa dituntut ketika harga barang dinilai terlalu mahal. Publik masih ingat, Pemprov DKI Jakarta menjual masker seharga Rp300 ribu per boks. Yang berlaku saat itu hukum ekonomi. Tidak ada yang salah dengan harga masker tersebut,” kata Ninoy Karundeng.

Lebih lanjut dipakarkan oleh Ninoy, termasuk juga terkait penyediaan bahan sembilan bahan pokok (sembako) untuk bantuan sosial (Bansos). Berdasarkan UU No 2/2020, penyediaan bahan sembako pun diputuskan untuk melakukan tindakan darurat; menangani krisis.

Pemenuhan stok untuk penyaluran bansos harus diperhatikan. Merek dan produsen barang menjadi isu yang tidak penting. Yang terpenting barang kriteria kesehatan, untuk keperluan darurat.

Jokowi mengantisipasi dengan memberikan perlindungan hukum. Para pembuat keputusan yang bertindak berdasarkan UU No 2/2020, sesuai dengan pasal 27 ayat 1.

Terkait biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah termasuk bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis bukan merupakan kerugian negara.

“Artinya, jika ada pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dalam kondisi darurat yang harganya tinggi di luar harga yang berlaku sebelum pandemi, hal ini merupakan kewajaran dalam keadaan darurat. Pengadaan barang harus segera diadakan,” kata Ninoy.

Tak dapat dibayangkan, lanjut Ninoy Karundeng, jika pejabat pembuat keputusan menunggu harga normal. Yang akan terjadi adalah jatuh banyak korban bergelimpangan.

Untuk mengatasi semua itu, Jokowi memberikan perlindungan hukum melalui UU No 2/2020. Inilah esensi dari dikeluarkannya undang-undang ini.

“Namun demikian, jika ditemukan adanya praktik kick-back alias kongkalikong dan korupsi, tidak ada ampun. Kasus kick-back Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi masalah karena mengambil bagian dari keuntungan pemasok barang. Praktik yang jelas memenuhi unsur korupsi yang layak dicokok oleh KPK,” tegas Ninoy.

Dengan adanya perlindungan hukum ini, maka Indonesia menjadi salah satu negara yang secara ekonomi tidak hancur-hancuran. Pun penanganan pandemik Covid-19 terkontrol dengan baik. Menjadi kewajiban kita patuh pada aturan, seperti larangan mudik Lebaran.

“Kita selayaknya bangga memiliki Presiden Jokowi yang antisipatif. Dia mengeluarkan Perppu No 1/2020, yang disahkan menjadi UU No 2/2020, sebagai bagian dari penanganan Covid-19 secara komprehensif, dalam koridor hukum, politik, dan ekonomi,” pungkas Ninoy Karundeng.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Kepala LAN: Widyaiswara Jadi Garda Terdepan Penyiapan ASN Unggul di Era Digital Learning

Birokrasi meninggalkan cara-cara lama dalam bekerja demi mencapai efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi

NASIONAL | 21 September 2021

PTM di Semarang, 7 Guru dan Siswa Tertular Covid-19

Ada tujuh guru dan siswa dikonfirmasi tertular Covid-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Semarang

NASIONAL | 21 September 2021

Prihatin Tragedi Kiwirok, Ratusan Nakes Gelar Aksi Bakar Lilin di Jayapura

Para nakes di antaranya berasal dari organisasi IDI, Patelki, HAKLI, Persagi, IBI, IAKMI, IAI dan PPNI.

NASIONAL | 21 September 2021

RIsma Jabarkan Strategi Percepatan Penanganan Kemiskinan

Di hadapan anggota Komite III DPD, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memaparkan strategi Kemsos mengakselerasi penanganan kemiskinan

NASIONAL | 21 September 2021

Pemuda Papua Sebut Pemimpin Idola, Sandiaga: Saya Hanya Orang Biasa

Salah seorang pemuda terharu dan menegaskan kalau Sandiaga adalah sosok pemimpin idola.

NASIONAL | 21 September 2021

Mendikbudristek Respons Positif Pemberdayaan SAD yang Diusung Universitas Jambi

Mendikbud Nadiem Makarim akan melihat dari dekat pemberdayaan suku anak dalam (SAD) di Sarolangun, Jambi terutama pada aspek pendidikannya.

NASIONAL | 21 September 2021

Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Cak Nanto: Main Hakim Sendiri Tidak Dibenarkan

Cak Nanto menyebut tindakan penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kece, tidak dapat dibenarkan.

NASIONAL | 21 September 2021

DPR Tetapkan 7 Hakim Agung, Herman Herry: Selamat Bekerja

DPR telah menetapkan tujuh hakim agung dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

NASIONAL | 21 September 2021

MPR Dukung Langkah TNI-Polri Tumpas KKB

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendukung langkah TNI-Polri menumpas KKB di Papua.

NASIONAL | 21 September 2021

Fadli Zon: Pemerintah Harus Memperkuat Alutsista

Fadli Zon mengatakan pemerintah harus lebih keras lagi dalam mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara.

NASIONAL | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Horison Grand Serpong Insiasi Sejumlah Program untuk Tingkakan Okupansi

Horison Grand Serpong Insiasi Sejumlah Program untuk Tingkakan Okupansi

GAYA HIDUP | 41 detik yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings