Pengamat Ingatkan Penegak Hukum Mengenai UU 2/2020
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengamat Ingatkan Penegak Hukum Mengenai UU 2/2020

Rabu, 5 Mei 2021 | 10:40 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar dan praktisi hukum Miartiko Gea mengingatkan para penegak hukum untuk benar-benar mencermati Perppu no 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang no 2 tahun 2020. Miartiko meminta para penegak hukum memelajari dengan cermat Pasal 27 ayat 1 , 2 dan 3.

Miartiko, yang juga merupakan koordinator nasional Sipil Peduli Demokrasi (Kornas PD) itu meminta agar penegak hukum untuk tidak meluputkan hal-hal sangat penting yang mendasari dan menjiwai turunnya Perppu dan Undang-undang tersebut.

“Pada pasal dan ayat tersebut dikatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis,” kata Miartiko. “Jelas pula dikatakan bahwa hal itu bukan merupakan kerugian negara.”

Karena itu, kata Miartiko, dengan roh kebijakan tersebut, yakni mengurangi sebanyak mungkin dampak akibat terjadinya pandemi Covid-19, serta agar para pelaksana memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan atau sasarannya (doelmatigheid) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (rechtmatigheid), para pelaksana tidak dapat dituntut.

“Coba kita lihat Perppu No. 1/2020 pada Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Miartiko.

Menurut dia, jelas bahwa pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa para pejabat pengambil kebijakan pengadaan barang dan jasa sampai pada pejabat pelaksana pengadaan tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana jika memiliki itikad baik, antara lain tidak menerima suap dan kick back dari proses pengadaan tersebut.

“Bahkan perlindungan terhadap pejabat pada Perppu No. 1 tahun 2020 diperkuat dengan pasal 27 ayat 3-nya yang menegaskan tidak dapat juga digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara," kata dia.

Miartiko bahkan menjelaskan lebih mendetail. Menurut dia, jika ada suatu kasus pengadaan barang yang dilakukan dalam kondisi darurat seperti saat ini, dengan harga tinggi dan di atas harga yang berlaku sebelum pandemi, hal itu pun merupakan kewajaran dalam kondisi kedaruratan.

“Kalau menunggu harga normal baru melakukan pengadaan, artinya korban akan jatuh bergelimpangan. Karena itu, agar tidak terjadi, harus segera dilakukan pengadaan secepatnya. Inilah esensi dari dikeluarkannya Perppu no. 1 Tahun 2020 dan UU no 2 tahun 2020,” kata dia. “Itu sangat selaras dengan adagium hukum, Salus Populi Suprema Lex Esto, atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.”

Ia mencontohkan harga masker, sebelum dan sesudah pandemi. Jika sebelum pandemi hanya berharga Rp 35.000 per kotak, lalu manakala pandemi harganya melangit hingga mencapai Rp 500.000 per kotak. “Bahkan saat mulai mereda pun harga untuk merek ternama tersebut hanya turun sampai Rp 150.000, masih jauh di atas harga normal sebelum pandemi,” kata dia.

Artinya, jika Perppu No. 1/2020 dan UU no 2/2020 tidak diterbitkan, maka tidak ada pejabat yang berani membeli masker, walaupun benda itu termasuk barang yang amat vital dalam kondisi kedaruratan, karena dikhawatirkan dianggap terlalu mahal dan bisa diasumsikan terjadi korupsi atau mark-up harga.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kepolisian Tambah Titik Penyekatan Mudik, Mulai Berlaku Besok

Kepolisian menambah jumlah titik penyekatan di sejumlah daerah dalam menghadapi adanya kemungkinan pemudik yang nekat pulang ke kampung halaman

NASIONAL | 5 Mei 2021

Gelar Operasi Ketupat, Polri Dirikan 381 Pos Penyekatan

Polri bersama TNI, dan Pemda siap menggelar Operasi Ketupat 2021 dalam rangka operasi kemanusiaan dan pengamanan Idulfitri 1442 Hijriah.

NASIONAL | 5 Mei 2021

2 Terdakwa Penyuap Eks Mensos Juliari Hadapi Sidang Vonis Hari Ini

Pengadilan Tipikor Jakarta akan menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 dengan terdakwa Harry Van Sidabukke

NASIONAL | 5 Mei 2021

Satgas: Empat ABK India Positif Covid-19 di Dumai

Keempat ABK berkebangsaan India itu dinyatakan positif terpapar virus corona baru setelah mereka menjalani tes usap dari tenaga medis.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Halmahera Barat

Pusat gempa berada di laut 48 kilometer barat laut Halmahera Barat.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Guru yang Lumpuh Bukan Disebabkan Vaksinasi, Jokowi Tetap Berikan Bantuan

Komda KIPI Jawa Barat mengatakan bahwa penyakit yang diderita guru Susan Antela tidak ada kaitannya dengan pemberian vaksin.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Pelabuhan Merak Terpantau Lancar Sebelum Pemberlakuan Larangan Mudik

Menjelang larangan mudik Lebaran yang berlaku mulai besok, Kamis (6/5/2021), Pelabuhan Merak Banten mulai dipenuhi kendaraan pribadi.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Visi Integritas Dukung Stranas PK tentang Peningkatan Penerimaan Negara

Visi Integritas mendukung Tim Stranas PK memasukkan peningkatan penerimaan negara melalui Pembenahan PNBP dan Cukai dalam aksi pencegahan korupsi.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Larangan Mudik Lebaran, Jumlah Pemudik di Pelabuhan Merak Turun Drastis

PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Merak mencatat telah menyeberangkan 218.982 orang penumpang pada periode sepekan terakhir.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Ketua KPK Firli Bahuri: Mereka Selalu Memainkan Drama Playing Victim

Firli Bahuri menyatakan, pihak yang mendahului pengumuman resmi hasil TWK sebagai mereka yang selalu memainkan drama playing victim.

NASIONAL | 5 Mei 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS