ICJR: Pencabutan Kewenangan Dewas KPK Jadi Momentum Revisi KUHAP
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

ICJR: Pencabutan Kewenangan Dewas KPK Jadi Momentum Revisi KUHAP

Rabu, 5 Mei 2021 | 11:08 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memberikan izin penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan sebagai putusan yang tepat.

Hal ini lantaran putusan tersebut mengklarifikasi kedudukan Dewas KPK yang tidak termasuk sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Namun, ICJR menilai putusan itu belum cukup memperbaiki sistem akuntabilitas untuk memperkuat pengawasan yudisial terhadap upaya paksa yang dilakukan penegak hukum. Untuk itu, ICJR mendorong dilakukannya revisi atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Langkah reformasi selanjutnya yang masih perlu dilakukan yakni memperbaiki sistem akuntabilitas untuk memperkuat pengawasan yudisial terhadap upaya paksa melalui revisi KUHAP," kata peneliti ICJR, Iftitahsari dalam keterangannya, Rabu (5/5/2021).

Diketahui, MK melalui putusannya nomor 70/PUU-XVII/2019 mengabulkan sebagian permohonan uji materil terhadap UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK. Beberapa poin permohonan yang dikabulkan oleh MK, antara lain, mengenai pencabutan kewenangan Dewan Pengawas KPK untuk memberikan izin penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 12B, 37B ayat (1) huruf b, dan 47 ayat (2) UU 19/2019.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim MK, kewenangan yang dimiliki Dewas KPK tersebut telah tumpang tindih dengan kewenangan dalam penegakan hukum (pro justitia) yang seharusnya hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum. Dewas KPK sebagai lembaga ekstra yudisial tidak boleh diberi kewenangan-kewenangan yudisial/pro Justitia seperti yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa yang beririsan dengan perampasan hak atau kemerdekaan orang/barang.

Sebab kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang secara kelembagaan telah tertata dalam sistem peradilan pidana. Majelis Hakim MK lebih lanjut dalam putusannya juga menjelaskan bahwa kewenangan Dewas KPK terkait upaya paksa penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan hanya sebatas untuk fungsi pengawasan.

Dalam konteks ini, penyidik KPK wajib mengirimkan pemberitahuan mengenai pelaksanaan upaya paksa yang dilakukannya tersebut kepada Dewas KPK hingga maksimal 14 hari sejak penyadapan dilakukan dan maksimal 14 hari sejak penggeledahan/penyitaan selesai dilakukan. Mekanisme ini menurut Majelis Hakim MK tetap diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan upaya paksa tersebut.

Iftitahsari mengatakan, sebagai bentuk pengawasan, kaidah dalam putusan MK masih jauh dari konsep ideal sistem akuntabilitas dalam sistem penegakan hukum pidana. Pengawasan terhadap upaya paksa seharusnya diletakkan pada lembaga pengadilan.

"Namun saat ini pengawasan yudisial melalui lembaga pengadilan terhadap upaya paksa masih belum efektif," katanya.

Dipaparkan, riset yang dilakukan ICJR pada 2014 mengenai lembaga praperadilan menemukan berbagai keterbatasan fungsi lembaga tersebut baik dari segi pengaturan dalam KUHAP maupun penerapannya sehingga akhirnya lebih banyak menguji persoalan-persoalan administratif daripada yang substansial.

Selain itu, dalam konteks penyadapan, KUHAP pun bahkan juga masih belum mengatur mengenai izin penyadapan yang harus dimintakan ke pengadilan. "Sehingga putusan MK yang merombak kewenangan Dewas KPK ini pun juga tidak menjawab persoalan krisis akuntabilitas terhadap upaya paksa yang saat ini dihadapi oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karenanya, ICJR mendorong agar DPR dan Pemerintah segera menginisiasi pembahasan revisi KUHAP," katanya.

Dikatakan, dalam rancangan RKUHAP 2012, tim penyusun telah mencoba memperkenalkan konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin pelaksanaan upaya paksa mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hingga penyadapan. Kehadiran lembaga HPP melalui revisi KUHAP ini akan mampu mengatasi sebagian persoalan krisis akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

"Sedangkan pada bagian yang lain, masalah kewenangan aparat penegak hukum yang eksesif dalam pelaksanaan berbagai bentuk upaya paksa juga masih menjadi catatan tersendiri yang juga perlu diselesaikan melalui perubahan KUHAP," jelasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Survei Kemhub Ungkap 18 Juta Orang Masih Berencana Mudik

"Setelah dilakukan pelarangan (mudik) turun menjadi 7%. Itu pun cukup banyak, 18 juta,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

NASIONAL | 5 Mei 2021

Cegah Pemudik, Mulai Besok Kepolisian Gelar Operasi Ketupat 2021

Kabarhakam Polri, Komjen Pol Arief Sulistyanto menjelaskan, mulai besok, Kamis (6/5/2021), pihaknya sudah akan menggelar operasi ketupat 2021

NASIONAL | 5 Mei 2021

Pengamat Ingatkan Penegak Hukum Mengenai UU 2/2020

Penegak hukum diminta untuk tidak meluputkan hal sangat penting yang mendasari dan menjiwai turunnya Perppu dan Undang-undang nomor 2 tahun 2020.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Kepolisian Tambah Titik Penyekatan Mudik, Mulai Berlaku Besok

Kepolisian menambah jumlah titik penyekatan di sejumlah daerah dalam menghadapi adanya kemungkinan pemudik yang nekat pulang ke kampung halaman

NASIONAL | 5 Mei 2021

Gelar Operasi Ketupat, Polri Dirikan 381 Pos Penyekatan

Polri bersama TNI, dan Pemda siap menggelar Operasi Ketupat 2021 dalam rangka operasi kemanusiaan dan pengamanan Idulfitri 1442 Hijriah.

NASIONAL | 5 Mei 2021

2 Terdakwa Penyuap Eks Mensos Juliari Hadapi Sidang Vonis Hari Ini

Pengadilan Tipikor Jakarta akan menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 dengan terdakwa Harry Van Sidabukke

NASIONAL | 5 Mei 2021

Satgas: Empat ABK India Positif Covid-19 di Dumai

Keempat ABK berkebangsaan India itu dinyatakan positif terpapar virus corona baru setelah mereka menjalani tes usap dari tenaga medis.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Halmahera Barat

Pusat gempa berada di laut 48 kilometer barat laut Halmahera Barat.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Guru yang Lumpuh Bukan Disebabkan Vaksinasi, Jokowi Tetap Berikan Bantuan

Komda KIPI Jawa Barat mengatakan bahwa penyakit yang diderita guru Susan Antela tidak ada kaitannya dengan pemberian vaksin.

NASIONAL | 5 Mei 2021

Pelabuhan Merak Terpantau Lancar Sebelum Pemberlakuan Larangan Mudik

Menjelang larangan mudik Lebaran yang berlaku mulai besok, Kamis (6/5/2021), Pelabuhan Merak Banten mulai dipenuhi kendaraan pribadi.

NASIONAL | 5 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS