Logo BeritaSatu

Kasus Perampasan Tanah, Guru Besar IPB Kirim Surat ke Jokowi dan Kapolri

Rabu, 5 Mei 2021 | 21:19 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Guru besar IPB Prof Ing Mokoginta akhirnya membuat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Surat itu harus dibuat Mokoginta karena kasus perampasan tanah milikinya di Kotamobagu, Manado, Sulawesi Utara, tak kunjung ditangani.

Dikatakan, kasus perampasan tanah keluarganya sudah ada surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) sejak Rabu (28/4/2021), tetapi sampai saat ini belum ada pihak kejaksaan yang menanganinya. Surat terbuka Mokoginta itu dibacakan di kantor Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Jakarta, di sela-sela wawancara pembuatan buku kesaksian para korban mafia tanah dari seluruh Indonesia, Rabu (5/5/2021).

Ketua FKMTI SK Budiardjo mengingatkan para korban perampasan tanah untuk melengkapi data kepemilikan tanah. Perampasan tanah bukan perkara perdata melainkan pidana. Kelengkapan data ini penting untuk menunjukkan adanya tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh komplotan mafia tanah.

Menurutnya, para korban bisa saja dikriminalisasi oleh mafia tanah jika data kepemilikan tanahnya tidak lengkap. “Jadi, kelengkapan data kepemilikan awal sangat penting. Kita bisa melaporkan tindak pidana pemalsuan dokumen sehingga bisa diterbitkan oleh oknum BPN untuk mafia tanah. Jadi kita pun siap untuk adu data secara terbuka,” ujarnya.

Sekjen FKMTI, Agus Muldya meminta Presiden Jokowi dan jajaran di bawahnya mempercepat proses penyelesaian 11 kasus perampasan tanah yang sudah dilaporkan sejak 2 tahun lalu. Menurutnya, adu data secara terbuka untuk membuktikan kepemilikan tanah jauh lebih baik daripada timbul gesekan di antara warga.

“Jangan sampai terjadi letupan-letupan di berbagai daerah. Pak Presiden Jokowi harus segera menyelesaikan konflik lahan. Para korban siap mengadu data kepemilikan dan tidak perlu takut dikriminalisasi. Yang terbukti memalsukan dokumen sehingga bisa terbit sertifikat, itulah mafia tanahnya,” ujar Agus.

Berikut bunyi surat terbuka Prof Ing Mokoginta kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit:

“Yth Bpk Presiden RI, H Ir Joko Widodo dan Bpk Kapolri Jend Listyo Sigit Prabowo.
Perkenalkan saya, Prof Dr Ing Mokoginta, dair IPB Bogor. Saya bersama sama saudara saya mempunyai perkara perampasan hak milik tanah di Kotamobagu, yang kami laporkan ke Polda Sulut pertama kali pada Sept 2017.

Sudah 4 Kapolda berlalu dan sekarang adalah Kapolda yang ke-5 dan sudah 3 kali kami buat laporan dengan perkara yang sama, namun sampai saat ini belum juga tuntas. Tanah kami dengan sertifikat no 98/thn 1978, asal tanah adalah tanah adat, dirampas oleh sekelompok orang (Stella cs), dan untuk melegalisir tindakan mereka maka diterbitkanlah sertifikat baru di atas tanah tersebut pada thn 2009. Asal tanah mereka disebut tanah negara, padahal di Kotamobagu tidak ada tanah negara. Kemudian tanah tersebut dikavling-kavling dan dijual.

Sejak awal penanganan perkara ini, Kami menduga ada permainan oleh oknum. Sebagai contoh, laporan kami yang pertama (Lp 1) berakhir dengan SP3. Padahal, Propam Polda Sulut sudah menemukan pelanggaran kode etik dalam penanganan perkara dan 2 Wakapolda, Brigjen Jhony Asadoma serta Brigjen Karyoto sudah perintahkan agar perkara kami dilanjutkan, karena ini kasus pidana. Namun, tetap diabaikan penyidik.

Setelah kami peroleh Surat Pembatalan semua sertifikat lawan yang palsu atas keputusan PTUN dan Keputusan PK dari MA,maka kami buat laporan kedua (Lp 2) .Kami dipaksa untuk menerima Pasal 167 KUHP dan harus somasi sampai 2 kali dalam Sp2hp penyidik tetapi kami tolak. Akhirnya perkara di Sp3-kan.

Kami kemudian mengadu ke Bapak Kapolda Irjen Panca Putra Simanjuntak dan direspon. Beliau perintahkan, baik secara lisan maupun tulisan, kepada Direskrim Polda Sulut agar perkara ini dibuka kembali. Namun, karena ada rencana kepindahan Bpk Kapolda, Direskrim tetap tidak membuka kembali kasus yang kami laporkan. Kami juga sudah melapor ke Propam Mabes Polri. Tim A Propam Mabes Polri yang diketuai Kombes Daniel Mucharam menemukan pelanggaran kode etik penyidik dan saat ini sedang diproses.

Laporan kami yang ketiga sudah kami lengkapi lagi dengan bukti sertifikat induk lawan sebelum dipecah yang selama ini selalu disembunyikan oleh oknum BPN Kotamobagu. Pada laporan ini, yang kami laporkan adalah perampasan hak milik dan pemalsuan dokumen, tidak lagi penyerobotan atas tanah milik kami, karena kami selalu merasa dikelabui oleh penyidik. Penyelesaian perkara selalu dibengkokkan.

Sudah lima bulan berlalu, tetapi penyelesaian belum jelas. Ada kecenderungan dperlambat, sama seperti pada Lp1 dan Lp 2. Kami sudah bertemu dengan Bapak Kapolda Irjen Nana Sujana secara langsung, tetapi sampai saat ini tidak ada banyak kemajuan.

Oleh sebab itu, kami mohon kepada Bpk Presiden RI H Ir Joko Widodo di tengah kesibukan Bapak mengatasi pandemi, memulihkan ekonomi, dan bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberantas terorisme dan separatisme, tolong jangan lupakan perintah Bapak untuk memberantas mafia tanah hingga ke para bekingnya agar rakyat kecil seperti kami dapat mendapatkan keadilan.

Jangan sampai karena pihak terlapor dekat dengan seorang pengusaha di Manado, kasus ini hanya dijadikan ATM. Jika ini dibiarkan maka rakyat kecil di negeri ini akan semakin tertindas oleh mafia perampas tanah anti-Pancasila.

Bantulah kami yang tidak punya banyak uang untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Atas bantuan dan perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Anies Dukung Total Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengucapkan selamat kepada Heru Budi Hartono yang dikabarkan telah ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI.

NEWS | 7 Oktober 2022

Kasus Lukas Enembe, Masyarakat Diminta Waspadai Provokasi

Masyarakat Papua diminta mewaspadai provokasi terkait kasus Lukas Enembe yang bisa membuat situasi menjadi tidak kondusif.

NEWS | 7 Oktober 2022

Jalan Protokol Kota Bekasi Digenangi Banjir Sedalam 50 Cm

Jalan protokol di Kota Bekasi terpantau terendam banjir sedalam 50 cm, Jumat (7/10/2022).

NEWS | 7 Oktober 2022

Kejagung Diminta Tak Buru-buru Umumkan Kerugian Negara Korupsi Surya Darmadi

Kejagung diminta tak tergesa-gesa menyampaikan nilai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi. 

NEWS | 7 Oktober 2022

Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Kabag Ops dan Kasat Samapta Polres Malang Belum Dicopot

Dua polisi tersangka tragedi Kanjuruhan belum dicopot dari jabatannya karena masih menunggu pemeriksaan minggu depan.

NEWS | 7 Oktober 2022

Besok, Puan Maharani Temui Airlangga Hartarto di Monas

Puan Maharani akan bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

NEWS | 7 Oktober 2022

Jokowi Pilih Pj Gubernur Pengganti Anies dalam Waktu Singkat

Presiden Jokowi memutuskan Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies dalam kurun waktu tiga hari saja.

NEWS | 7 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Jokowi Soroti Penggunaan Gas Air Mata

Presiden Jokowi memperhatikan penggunaan gas air mata yang dilakukan personel kepolisian saat terjadinya Tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 7 Oktober 2022

Baim Wong Mengeklaim Spontan Buat Konten Prank KDRT

Baim Wong mengeklaim spontan membuat konten prank KDRT bersama istrinya Paula Verhoeven. Konten prank KDRT itu membuat Baim Wong diperiksa polisi.

NEWS | 7 Oktober 2022

2 Jam Diguyur Hujan, Kota Bekasi Dikepung Banjir

Hujan yang mengguyur Kota Bekasi dan sekitarnya selama dua jam tadi menyebabkan sejumlah ruas jalan dan perumahan di Kota Bekasi terendam banjir.

NEWS | 7 Oktober 2022


TAG POPULER

# Jokowi Tak Salami Kapolri


# Banjir Jakarta


# MTsN 19 Jakarta


# Tersangka Tragedi Kanjuruhan


# Mamat Alkatiri


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Anies Dukung Total Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI

Anies Dukung Total Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI

NEWS | 10 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings