Pakar: UU UU 2/2020 Lindungi Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar: UU UU 2/2020 Lindungi Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik

Jumat, 7 Mei 2021 | 14:33 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Polemik tentang risiko para pelaksana kebijakan di lapangan terkait masa kedaruratan akibat pandemi kembali mengemuka. Kali ini pakar hukum Universitas Indonesia, Dr. Sonyendah Retnaningsih,SH, MH, turut urun suara. Menurut pakar hukum tersebut, pihak ketiga yang telah membantu program pemerintah di kala pandemi, seyogyanya dilindungi, dan memang telah dilindungi dengan perangkat aturan hukum yang berlaku.

Menurut Sonyendah, seharusnya semua pihak mengembalikan persoalan pada musabab atau raison d’etre terbitnya aturan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan di masa pandemi Covid-19, melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 menjadi Undang-undang.

“Salah satu latar belakangnya, pandemi Covid-19 telah berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional,” kata Sonyendah. Adapun penyelamatan itu terfokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian, termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat terdampak.

Salah satu pelaksanaan, melalui jaring pengaman sosial, dilakukan dengan bantuan pangan nontunai (BPNT) atau bansos sembako, yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial, dalam pengadaannya bekerja sama dengan pihak ketiga, baik swasta, koperasi, BUMN dan lainnya.

“Dalam pengadaan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga, karena dalam situasi Pendemi-Covid 19, maka selama pelaksanaannya dilakukan dengan itikad baik, yang didasarkan adanya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 (syarat sahnya perjanjian) dan 1338 ayat (1) yakni asas kebebasan berkontrak KUHPerdata, maka Pihak Ketiga tersebut wajib untuk dilindungi secara hukum,” kata Sonyendah melalui keterangan tertulis, Jumat (7/5/2021).

Sonyendah menunjuk bahwa yang dimaksud beritikad baik itu diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. “Pasal ini memberi makna bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai kepatutan dan keadilan,” kata dia.

Iktikad baik dalam jual beli merupakan faktor penting sehingga penjual/pembeli yang beriktikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar, sedangkan pihak yang tidak beriktikad baik patut merasakan akibat dari ketidakjujurannya tersebut.

Selanjutnya, kata Sonyendah, pelaksanaannya pun harus sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1339 KUHPerdata. “Pasal itu menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan,” kata dia.

Ia menegaskan, dalam KUHPerdata, kepatutan adalah tiang hukum yang wajib ditegakkan. Sebagai asas, kepatutan memiliki peran dan fungsi antara lain menambah atau mengenyampingkan isi perjanjian. “Untuk itu, isi perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak harus dijalankan dengan iktikad baik,”kata pakar hukum dari Universitas Indonesia tersebut.

Ia juga menunjuk istilah “Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik” itu dalam lingkup pidana terdapat beberapa ketentuan, antara lain, dalam Pasal 19 dan Penjelasan Pasal 38 ayat (7) UU Pemberantasan Tipikor. Konvensi PBB tahun 2003 yang diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 juga memuat kewajiban negara melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik. Menurut Sonyendah, konvensi ini menyebutkan negara wajib mengatur dengan cara membuat aturan hukum yang melindungi pihak ketiga yang beritikad baik dalam perkara tindak pidana korupsi.

Selain itu juga terdapat Putusan MK No.021/PUU-III/2005, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law, dan perlindungan atas hak milik pihak ketiga yang beritikad baik. “Dengan merujuk pertimbangan hukum putusan MK tersebut, jelas perampasan harta kekayaan pihak ketiga yang melanggar prinsip due process of law, melanggar hak asasi (hak milik) dan bentuk ketidakadilan,” kata dia.

Sonyendah juga mengingatkan, dalam konteks kondisi Pandemi Covid-19, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, juga memberikan perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik, dimana tujuan dibuatnya undang-undang tersebut dalam mengatasi masalah pandemi pandemi Covid-19, khususnya dalam mengatasi jaminan pengaman sosial melalui bantuan pangan.

Yang jelas, kata dia, selama pelaksanaan kebijakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Doktrin Freis Ermessen yang lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya (doelmatigheid) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (rechtmatigheid) tercapai, maka Pelaksana Kegiatan tersebut diberikan perlindungan secara hukum, termasuk juga Pihak Ketiga yang menyediakan pangan non tunai tersebut.

“Oleh karena tidak adanya mens rea (niat jahat) bahkan justru dengan adanya iktikad baik dari pelaksana kebijakan dalam pengadaan bantuan pangan non tunai/sembako atau oleh Pihak Ketiga dalam situasi pandemi Covid-19 tersebut, yang diwujudkan dengan tidak adanya penyimpangan asas doelgerichte yaitu berupa tidak adanya conflict of interest atau tidak adanya kickback atau tidak adanya suap (bribery), maka Pelaksana Kebijakan maupun Pihak Ketiga yang membantu menyediakan bantuan pangan non tunai wajib diberikan perlindungan hukum,” kata Sonyendah.

Itu disebabkan hal itu bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan delik korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Yuk, Bangun Kemampuan Numerasi Anak Lewat Kompetisi MEMO

Kemampuan numerasi perlu terus diasah lewat latihan-latihan soal yang memakai konsep higher order thinking skills (HOTS).

NASIONAL | 6 Mei 2021

Wali Kota Solo Izinkan Mudik Lokal

"Mengenai pemudik lokal nanti kami koordinasikan lagi, sejauh ini masih kami perbolehkan," kata Gibran di Solo.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Larangan Mudik, Dinas Pariwisata Bali Fokus Gaet Wisatawan Lokal

Dinas Pariwisata Provinsi Bali mendukung langkah pemerintah pusat yang melakukan larangan mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Larangan Mudik, Jumlah Penumpang di Seluruh Moda Transportasi Turun Drastis

Data Kemhub terkait larangan mudik, jumlah penumpang angkutan darat (bus) turun sekitar 75% dibanding hari biasa, mobil dan motor ke luar Jabodetabek turun 48%.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Larangan Mudik, 23.000 Kendaraan Diputar Balik

Polri melakukan penyekatan di sejumlah ruas jalan sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah yang meniadakan mudik Lebaran.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Larangan Mudik, Penerbangan ke Bandara El Tari Kupang Berhenti Sementara

Larangan mudik, sejumlah maskapai menghentikan sementara penerbangan ke Bandara El Tari Kupang.

NASIONAL | 7 Mei 2021

TNI AD Bantah Kerahkan Tank untuk Penyekatan Larangan Mudik

Keberadaan tank dan sejumlah prajurit TNI di lokasi tersebut untuk melakukan latihan.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Kumpul Dana Puluhan Juta, Warga Manggarai Bergotong Royong Memperbaiki Jalan Rusak

Ruas jalan yang rusak parah tersebut menghubungkan warga desa ke Kecamatan Rahong Utara.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Praktik Tambang Ilegal Marak, Warga Berau Resah

Terdapat 11 titik praktik tambang illegal di Berau, Kalimantan Timur yang membuat warga merasa resah.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Waspada Cuaca Ekstrem Diprakirakan di 22 Wilayah Ini

Perlu diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau badai petir dan angin kencang di berbagai wilayah.

NASIONAL | 7 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS