Peneliti LIPI: Label Teroris Meningkatkan Eskalasi Kekerasan di Papua
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Peneliti LIPI: Label Teroris Meningkatkan Eskalasi Kekerasan di Papua

Jumat, 7 Mei 2021 | 16:57 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Irine Hiraswari Gayatri mengingatkan, pemberian label teroris kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) justru akan lebih meningkatkan kekerasan di Papua. Menurut Irine, pihaknya sering menyampaikan usulan.

“Label teroris meningkatkan eskalasi kekerasan di Papua, LIPI sendiri sudah sering sampaikan usulan, termasuk usulan dialog Papua-Jakarta,” kata Irine Hiraswari Gayatri dalam diskusi “Mengkaji Penyematan Label Teroris Kepada KKB Papua: Solusi atau Masalah?” di Jakarta, Jumat (7/5/2021).

Menurut Irine untuk menyelesaikan konflik di Papua, sangat membutuhkan pendekatan non militeristik. Semua dilakukan agar eskalasi kekerasan di Papua dapat dihentikan, bukan sebaliknya.

“Label teroris malah akan timbulkan ketakutan kepada masyarakat luas, apalagi tidak ditentukan mana yang teroris mana yang tidak,” ujar Irine

Sementara itu, pengacara hak asasi manusia (HAM) Papua Gustaf Kawer menilai, penetapan status teroris merupakan langkah mundur pemerintah. Menurut Gustaf, seharusnya memang pemerintah lebih mengedepankan upaya dialog dalam menghadapi kelompok tersebut.

“Pemerintah kenapa tidak menempuh cara-cara dialog. Kita di Papua punya tokoh-tokoh. Penetapan status (teroris), pemerintah terkesan menutupi pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua,” kata Gustaf.

Gustaf mengingatkan dalam rangkaian pelanggaran HAM di Papua justru polanya dilakukan oleh TNI dan Polisi. Seharusnya, pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan itu terlebih dahulu.

Dijelaskan, dari data Human Rights Commission, khusus di daerah pegunungan ada sekitar 4.146 kasus kekerasan dalam jangka waktu satu tahun terakhir. Sementara di daerah pesisir ada lebih dari 700 kasus kekerasan.

“Desain pemerintah terlalu cepat menetapkan status teroris. Setelah penetapan status, ada tekanan operasi militer. Di puncak itu sudah ada banyak orang mengungsi,” ucap Gustaf.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Komnas HAM: Pemerintah Harus Buka Ruang Dialog kepada Masyarakat Papua

Pemerintah diharapkan dapat membuka ruang pintu dialog seluas-luasnya dalam menyikapi eskalasi kekerasan di Papua.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Kemdagri Minta Daerah Lakukan Percepatan Penerapan SPM Trantibumlinmas

ASN di daerah diminta melakukan percepatan penerapan standar pelayanan minimal dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Kontak Tembak TNI-Polri dengan KKB Buat Warga Mengungsi

Kapolda Papua mengakui bahwa kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata (KKB ) dengan anggota TNI-Polri di Ilaga mengakibatkan warga setempat mengungsi.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Arteria Minta Permenperin 3/2021 Ditinjau Ulang

Legislator PDI Perjuangan Arteria Dahlan meminta Permenperin Nomor 3 Tahun 2021 ditinjau ulang karena banyak merugikan UMKM dan industri mamin di Jawa Timur.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Warga Nekad Mudik Lebaran, Pemerintah Siapkan 381 Pos Penyekatan

Pemerintah memperkirakan masih ada sekitar 17,2 juta atau 7% warga yang nekat mu dik pada masa lebaran 2021 ini.

NASIONAL | 7 Mei 2021

648 Kendaran Diputar Balik di Tol Jakarta-Cikampek

Dari 648 kendaraan yang diputar balik di Tol Jakarta-Cikampek, 88% diantaranya merupakan kendaraan pribadi dan 12% kendaraan penumpang.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Aqua dan Sekolah.mu Hadirkan Edukasi Digital “Sampahku, Tanggung Jawabku” bagi Siswa SD

Aqua bekerja sama dengan wadah edukasi digital, Sekolah.mu, meluncurkan program belajar “Sampahku, Tanggung Jawabku” (Samtaku) dalam format digital.

NASIONAL | 7 Mei 2021

PA GMNI: Pendidikan dan Ristek Kunci Peradaban

Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) menilai pendidikan, riset dan teknologi memegang peran kunci dalam pembangunan peradaban.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Azis Syamsuddin Tak Penuhi Panggilan KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin tak memenuhi panggilan KPK dengan alasan ada kegiatan lain.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Wali Kota Berupaya Larang Gubernur Banten Mudik ke Tangerang

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah pun meminta gubernur Banten yang memiliki rumah pribadi di Pinang, Tangerang, untuk tidak pulang berhari raya di Pinang.

NASIONAL | 7 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS