75 Pegawai KPK Gagal Tes ASN, Tjahjo Kumolo: Tak Benar Ada Saling Lempar Tanggung Jawab
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

75 Pegawai KPK Gagal Tes ASN, Tjahjo Kumolo: Tak Benar Ada Saling Lempar Tanggung Jawab

Jumat, 7 Mei 2021 | 17:49 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo menepis adanya saling lempar tanggung jawab dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini terkait kegagalan 75 pegawai KPK lolos dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Tidak benar ketua KPK dan menteri PAN dan RB saling lempar tanggung jawab. KPK memutuskan mengenai status 75 orang yang TMS (tidak memenuhi syarat) dan untuk tindak lanjut proses administrasi, baik yang MS (memenuhi syarat) maupun TMS, akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB serta BKN (Badan Kepegawaian Negara),” kata Tjahjo, Jumat (7/5/2021).

Tjahjo menjelaskan TWK dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi (perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Tjahjo menyatakan KPK bekerja sama dengan BKN.

“BKN membuat Tim di luar Kementerian PAN dan RB serta BKN. BKN sebagai penyelenggara didukung Kementerian PAN dan RB. Dengan dasar peraturan KPK tersebut, dari 1.357 pegawai KPK yang diusulkan, 1.349 pegawai dengan sukarela hadir ikut tes di BKN,” ucap Tjahjo.

Menurut Tjahjo, hasil tes lengkap termasuk hasil wawancara telah diserahkan kepala BKN kepada sekretaris jenderal KPK. Penyerahan itu disaksikan olehnya, ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK, ketua dan wakil ketua KPK, serta ketua KASN.

“Sebagaimana perkom KPK dimaksud, maka yang mengumumkan hasil tes adalah KPK dan sudah benar pernyataan pers oleh ketua KPK. Dengan dasar yang jelas Perkom KPK tersebut, keputusan selanjutnya ada di KPK karena ini masalah internal KPK,” demikian Tjahjo.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pelaksanaan asesmen pegawai KPK bekerja sama dengan BKN, telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Perkom KPK 1/2021. Peraturan tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tentang KPK.

Menurut Firli, berdasarkan landasan hukum tersebut maka, syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus asesmen TWK untuk menjadi ASN harus setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Selain itu, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan.

“Memiliki integritas dan moralitas yang baik,” kata Firli.

Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi menilai kegagalan 75 pegawai KPK merupakan hal yang biasa dan lumrah. Untuk itu, Hendardi meminta kegagalan para pegawai lembaga antikorupsi dalam tes yang menjadi syarat alih status menjadi ASN tersebut tidak perlu diperdebatkan.

“Kabar tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK dalam alih status menjadi ASN adalah hal biasa dan tidak perlu memantik perdebatan. Ada yang lolos dan ada yang gagal adalah lumrah,” kata Hendardi.

Dikatakan, hal yang bisa dipastikan, pemerintah saat ini sedang giat menangani intoleransi dan radikalisme yang terus mengikis ideologi Pancasila di lingkungan ASN, TNI, Polri, universitas dan sekolah-sekolah, termasuk tentu saja KPK.

“Siapa pun yang dalam dirinya bersemai intoleransi dan radikalisme, maka bisa saja tidak lolos uji moderasi bernegara dan beragama,” tegas Hendardi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Picu Kerumunan, Pertandingan Sepakbola di Sorong Dibubarkan Polisi

Kepolisian Resor Sorong Kota yang didukung pemerintah kota Sorong membubarkan pertandingan sepakbola di lapangan hoky kampung yang disaksikan ratusan penonton.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Aparat Gabungan TNI-Polri Buru KKB di Ilaga

Aparat gabungan TNI-Polri terus memburu kelompok teroris KKB wilayah Pegunungan Illaga Papua.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Gubernur Jateng Apresiasi Pembangunan Masjid Agung Purwokerto

Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan apresiasi pembangunan Masjid Agung Purwokerto di Jalan Dr Ir Soekarno Purwokerto.

NASIONAL | 7 Mei 2021

School of Five, Upaya Membuat Siswa SD dan Madrasah Patuh Terapkan 3M

School of five merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk kampanye kebersihan tanggap covid-19 di sekolah dan diakui keberhasilannya di beberapa negara.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Gubernur Banten Kembali Perpanjang PPKM Mikro

PPKM Mikro di Provinsi Banten kembali diperpanjang hingga 17 Mei mendatang.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Peneliti LIPI: Label Teroris Meningkatkan Eskalasi Kekerasan di Papua

Pemberian label teroris kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) justru akan lebih meningkatkan kekerasan di Papua.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Komnas HAM: Pemerintah Harus Buka Ruang Dialog kepada Masyarakat Papua

Pemerintah diharapkan dapat membuka ruang pintu dialog seluas-luasnya dalam menyikapi eskalasi kekerasan di Papua.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Kemdagri Minta Daerah Lakukan Percepatan Penerapan SPM Trantibumlinmas

ASN di daerah diminta melakukan percepatan penerapan standar pelayanan minimal dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Kontak Tembak TNI-Polri dengan KKB Buat Warga Mengungsi

Kapolda Papua mengakui bahwa kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata (KKB ) dengan anggota TNI-Polri di Ilaga mengakibatkan warga setempat mengungsi.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Arteria Minta Permenperin 3/2021 Ditinjau Ulang

Legislator PDI Perjuangan Arteria Dahlan meminta Permenperin Nomor 3 Tahun 2021 ditinjau ulang karena banyak merugikan UMKM dan industri mamin di Jawa Timur.

NASIONAL | 7 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS