Materi Tes ASN Pegawai KPK Diduga Lecehkan Perempuan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Materi Tes ASN Pegawai KPK Diduga Lecehkan Perempuan

Jumat, 7 Mei 2021 | 19:55 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Aliansi Gerak Perempuan dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks) mengecam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini salah satunya lantaran terdapat sejumlah pertanyaan yang cenderung seksisme dan diskriminatif.

"Gerak Perempuan dan Kompaks mengecam keras pelaksanaan tes alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diwarnai beberapa tes dan pertanyaan tidak etis yang bernuansa seksis, mengandung bias agama, bias rasisme, dan diskriminatif," kata Perwakilan Aliansi Gerak Perempuan, Prilly, dalam keterangannya, Jumat (7/5/2021).

Dibeberkan, dari temuan Gerak Perempuan, terdapat beberapa pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya tes tersebut, yakni mengenai wawasan kebangsaan. Terdapat, pertanyaan yang seksisme dan bermuatan pelecehan, seperti terkait status perkawinan yang ditanyakan kepada pegawai perempuan KPK yang belum menikah.

"Dari informasi yang kami dapatkan, salah satu pegawai KPK harus menghabiskan waktu 30 menitnya untuk menjawab pertanyaan seperti ini," katanya.

Selain itu, terdapat pertanyaan soal hasrat seksual, seperti 'masih ada hasrat atau tidak?'. Lalu pertanyaan terkait kesediaan menjadi istri kedua, dan pertanyaan tentang 'kalau pacaran ngapain saja?'. Ditegaskan Aliansi Gerakan Perempuan, pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada kaitannya dengan tugas, peran, dan tanggung jawab pegawai KPK.

"Dan tidak layak ditanyakan dalam sesi wawancara. Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang bernuansa seksis karena didasari oleh anggapan yang menempatkan perempuan sebatas pada fungsi dan peran organ reproduksinya dan sangat menghakimi privasi dari pegawai KPK tersebut," tegasnya.

Dikatakan, pertanyaan dan pernyataan yang seksi ini juga menunjukkan buruknya perspektif gender dari aparatur negara. Hal ini bertentangan juga dengan Pasal 28G (1) 1945 dan amendemennya mengatur "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi," Prilly menambahkan.

Selain pertanyaan yang seksisme dan cenderung bermuatan pelecehan seksual, pertanyaan terkait kehidupan menjalankan ajaran agama dan pertanyaan rasisme tak pantas diajukan dalam sesi wawancara tersebut.

"Gerak Perempuan sebagai aliansi yang menyuarakan penolakan terhadap kekerasan kepada perempuan bersama Kompaks menilai bahwa proses tes peralihan tidak dilakukan secara profesional dan etis, terutama pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi, seksis, dan diskriminatif," katanya.

Untuk itu, Gerak Perempuan dan Kompaks menuntut kepada pimpinan KPK untuk membatalkan hasil tes. Selain itu, mereka juga menuntut Dewan Pengawas KPK memberikan sanksi berat kepada Ketua KPK dan pimpinan KPK yang membentuk peraturan Komisi KPK dan melakukan tes ini serta pihak-pihak terkait.

"Kepada Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang menerbitkan Keppres pengangkatan pimpinan KPK untuk menindak pimpinan KPK yang melakukan pelecehan terhadap pegawai KPK peserta tes melalui asesmen wawasan kebangsaan," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Transportasi di Wilayah Aglomerasi Tetap Beroperasi untuk Kebutuhan Esensial

Pelarangan mudik di wilayah algomerasi bukan berarti aktivitas transportasi juga dilarang.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Longsor Putus Jalan Lintas Barat Riau-Sumbar

Tanah longsor di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau memutus akses Jalan Lintas Barat Riau-Sumatera Barat, Jumat (7/5/2021) petang.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Pemudik Ini Harus Dikarantina Justru Karena Dilaporkan Istri

Seorang pemudik Wagiman mengaku dikarantina di GOR Satria Purwokerto setelah istrinya melaporkan kedatangannya dari Jakarta ke Ketua RT.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Eks Pimpinan: Isu Taliban di KPK Hoax Politik

Eks pimpinan KPK Busyro Muqoddas menegaskan, narasi adanya taliban di tubuh lembaga antikorupsi merupakan isu hoax politik.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Korsel Dukung Pengembangan Perpustakaan di Indonesia

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menjalin nota kesepahaman dengan National Library of Korea (NLK) dalam pengembangan kapasitas ilmu perpustakaan.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Olly Dondokambey Apresiasi Bantuan Sembako Pegadaian dan Baznas Sulut

Pegadaian menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat Sulut dan NTB.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Kepri Batasi Waktu Operasio Kedai dan Pusat Perbelanjaan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membatasi waktu operasi kedai, kafe, restoran, dan pusat belanja hingga pukul 22.00.

NASIONAL | 7 Mei 2021

75 Pegawai KPK Gagal Tes ASN, Tjahjo Kumolo: Tak Benar Ada Saling Lempar Tanggung Jawab

Tjahjo Kumolo menepis adanya saling lempar tanggung jawab dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

NASIONAL | 7 Mei 2021

Picu Kerumunan, Pertandingan Sepakbola di Sorong Dibubarkan Polisi

Kepolisian Resor Sorong Kota yang didukung pemerintah kota Sorong membubarkan pertandingan sepakbola di lapangan hoky kampung yang disaksikan ratusan penonton.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Aparat Gabungan TNI-Polri Buru KKB di Ilaga

Aparat gabungan TNI-Polri terus memburu kelompok teroris KKB wilayah Pegunungan Illaga Papua.

NASIONAL | 7 Mei 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS