Tes Wawasan Kebangsaan KPK, BKN Libatkan BIN dan BNPT
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tes Wawasan Kebangsaan KPK, BKN Libatkan BIN dan BNPT

Jumat, 7 Mei 2021 | 20:18 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim bukan penyelenggara asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, asesmen tersebut diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Demikian juga, butir pertanyaan yang ditanyakan kepada para pegawai dalam asesmen tersebut, kata Ali, disusun oleh BKN bersama sejumlah lembaga terkait.

"Dalam penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan merupakan penyelenggara asesmen," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (7/5/2021).

Ali mengatakan, dalam penyelenggaraan TWK tersebut, BKN melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (DISPSIAD), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Dikatakan Ali, seluruh alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama lembaga-lembaga tersebut. Dalam pelaksanaan wawancara terdapat pertanyaan yang dikembangkan dari tes tertulis sebelumnya.

"Sebelum melaksanakan wawancara telah dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara dari beberapa lembaga tersebut," katanya.

Ali mengakui, terdapat beberapa pertanyaan berkaitan dengan tata cara beribadah dan pilihan hidup berkeluarga yang diajukan kepada pegawai. Hal itu didapat dari informasi yang diterima dari pegawai KPK. KPK turut menerima masukan dari publik perihal relevansi beberapa materi dalam wawancara yang tidak berhubungan dengan tupoksi lembaga antirasuah.

"Dan ini menurut kami bisa menjadi masukan bagi penyelenggara asesmen," katanya.

Ali menggarisbawahi, asesmen TWK difokuskan untuk mengukur penguatan integritas dan netralitas ASN. Sementara mengenai aspek kompetensi, tidak dilakukan tes kembali lantaran para pegawai KPK telah memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas sejak awal direkrut.

"Adapun mengenai aspek kompetensi, perlu kami tegaskan kembali, pegawai KPK pada saat rekrutmen awal sudah memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas sehingga aspek ini tidak dilakukan tes kembali," katanya.

Sebelumnya, Aliansi Gerak Perempuan dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks) mengecam TWK terhadap pegawai KPK. Hal ini salah satunya lantaran terdapat sejumlah pertanyaan yang cenderung seksisme dan diskriminatif.

Dari temuan Gerak Perempuan, terdapat beberapa pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya tes tersebut, yakni mengenai wawasan kebangsaan. Terdapat pertanyaan yang seksisme dan bermuatan pelecehan, seperti terkait status perkawinan yang ditanyakan kepada pegawai perempuan KPK yang belum menikah. Selain itu, terdapat pertanyaan soal hasrat seksual, seperti 'masih ada hasrat atau tidak?'. Lalu pertanyaan terkait kesediaan menjadi istri kedua, dan pertanyaan tentang 'kalau pacaran ngapain saja?'. Ditegaskan Aliansi Gerakan Perempuan, pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada kaitannya dengan tugas, peran, dan tanggung jawab pegawai KPK.

"Dan tidak layak ditanyakan dalam sesi wawancara. Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang bernuansa seksis karena didasari oleh anggapan yang menempatkan perempuan sebatas pada fungsi dan peran organ reproduksinya dan sangat menghakimi privasi dari pegawai KPK tersebut," kata Perwakilan Aliansi Gerak Perempuan, Prilly, dalam keterangannya, Jumat (7/5/2021).

Dikatakan, pertanyaan dan pernyataan yang seksis ini juga menunjukkan buruknya perspektif gender dari aparatur negara. Hal ini bertentangan juga dengan Pasal 28G (1) 1945 & amandemennya mengatur 'Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi'.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Materi Tes ASN Pegawai KPK Diduga Lecehkan Perempuan

Aliansi Gerak Perempuan dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks) mengecam tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Transportasi di Wilayah Aglomerasi Tetap Beroperasi untuk Kebutuhan Esensial

Pelarangan mudik di wilayah algomerasi bukan berarti aktivitas transportasi juga dilarang.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Longsor Putus Jalan Lintas Barat Riau-Sumbar

Tanah longsor di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau memutus akses Jalan Lintas Barat Riau-Sumatera Barat, Jumat (7/5/2021) petang.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Pemudik Ini Harus Dikarantina Justru Karena Dilaporkan Istri

Seorang pemudik Wagiman mengaku dikarantina di GOR Satria Purwokerto setelah istrinya melaporkan kedatangannya dari Jakarta ke Ketua RT.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Eks Pimpinan: Isu Taliban di KPK Hoax Politik

Eks pimpinan KPK Busyro Muqoddas menegaskan, narasi adanya taliban di tubuh lembaga antikorupsi merupakan isu hoax politik.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Korsel Dukung Pengembangan Perpustakaan di Indonesia

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menjalin nota kesepahaman dengan National Library of Korea (NLK) dalam pengembangan kapasitas ilmu perpustakaan.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Olly Dondokambey Apresiasi Bantuan Sembako Pegadaian dan Baznas Sulut

Pegadaian menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat Sulut dan NTB.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Kepri Batasi Waktu Operasio Kedai dan Pusat Perbelanjaan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membatasi waktu operasi kedai, kafe, restoran, dan pusat belanja hingga pukul 22.00.

NASIONAL | 7 Mei 2021

75 Pegawai KPK Gagal Tes ASN, Tjahjo Kumolo: Tak Benar Ada Saling Lempar Tanggung Jawab

Tjahjo Kumolo menepis adanya saling lempar tanggung jawab dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

NASIONAL | 7 Mei 2021

Picu Kerumunan, Pertandingan Sepakbola di Sorong Dibubarkan Polisi

Kepolisian Resor Sorong Kota yang didukung pemerintah kota Sorong membubarkan pertandingan sepakbola di lapangan hoky kampung yang disaksikan ratusan penonton.

NASIONAL | 7 Mei 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS