Ajukan Praperadilan, Eks Bupati Talaud Tuding KPK Langgar HAM
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ajukan Praperadilan, Eks Bupati Talaud Tuding KPK Langgar HAM

Jumat, 7 Mei 2021 | 21:49 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip mengajukan upaya hukum praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Gugatan praperadilan ini diajukan Sri Wahyumi atas langkah KPK yang kembali menetapkannya sebagai tersangka dan menahannya atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017.

Penetapan tersangka dan penahanan ini dilakukan KPK setelah Sri Wahyumi selesai menjalani masa pidana di Lapas Wanita Tangerang untuk perkara suap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019.

Teguh Samudera, kuasa hukum Sri Wahyumi, membeberkan alasan pihaknya mengajukan praperadilan terhadap KPK. Teguh menyebut upaya hukum ini ditempuh karena menduga terdapat pembunuhan karakter yang berimplikasi pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kliennya.

"Kami menduga telah terjadi peristiwa pembunuhan karakter yang berimplikasi pada pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada klien kami oleh penyidik KPK. Tidak sekadar kelalaian atau kekeliruan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, penyidik juga tidak menjalankan hukum acara yang ada sebagaimana mestinya," kata Teguh Samudera dalam keterangannya, Jumat (7/5/2021).

Teguh menilai, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan kliennya sebagai tersangka atas perkara dugaan penerimaan gratifikasi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 19, 184 KUHAP dan Pasal 5 huruf f UU 19/2019 tentang KPK mengenai, asas penghormatan terhadap HAM. Hal ini mengingat Sri Wahyumi ditangkap saat baru menghirup udara bebas dari Lapas Wanita Tangerang.

"Disinyalir proses penangkapan dan penahanan tersebut merupakan skenario terstruktur dalam menjerat klien kami, jika tidak ingin disebut balas dendam," kata Teguh.

Selain itu, Teguh menyoroti pernyataan KPK yang cenderung tendensius dan subjektif. Salah satunya, KPK menyebut Sri Wahyumi tidak kooperatif dan berprilaku labil. Menurutnya, sematan label tersebut mempengaruhi publik lewat pemberitaan media yang sumbernya sepihak. Hal itu dibuktikan dengan konferensi pers pihak KPK di depan awak media yang tidak dihadiri Sri Wahyumi selaku tersangka.

Tidak hanya melanggar KUHAP, Teguh menyebut penetapan tersangka, penangkapan dan penahanannya, KPK lewat penyidiknya sangat tidak profesional menjalankan tupoksinya.

"Hal ini terungkap dalam proses penangkapan klien kami didepan LP Wanita Tangerang, dimana oknum-oknum penyidik menunjukkan arogansinya yang kebablasan, mengakibatkan bekas-bekas lebam pada tubuh klien kami," beber Teguh.

"Berpijak dari kronologi singkat di atas, langkah hukum kongkret dari kesemuanya itu, kami memutuskan mengajukan Permohonan Pra Peradilan terkait Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan di PN Jakarta Selatan Rabu 5 Mei 2021 dan secara resmi telah diterima berkas permohonannya," kata Teguh menambahkan.

Sebelumnya, KPK menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. KPK meyakini penyidikan yang dilakukan terhadap Sri Wahyumi sudah sesuai dengan proses hukum yang berjalan di lembaga antikorupsi.

"Kami yakin bahwa seluruh proses penyidikan, penangkapan maupun penahanan yang kami lakukan terhadap yang bersangkutan telah sesuai mekanisme aturan hukum yang berlaku," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/5/2021).

Ali menjabarkan, sejauh ini pihaknya belum menerima pemberitahuan tentang gugatan praperadilan yang dimaksud. Nantinya, jika informasi tersebut sudah diterima akan diteruskan ke Biro Hukum KPK untuk ditindaklanjuti.

"KPK melalui Biro Hukum setelah menerima pemberitahuan akan segera susun jawaban dan akan menyampaikannya di depan sidang permohonan praperadilan dimaksud," kata Ali.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Periksa Wali Kota Cimahi, KPK Dalami Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

KPK memeriksa Wali Kota nonaktif Cimahi, Ajay Muhammad Priatna sebagai saksi kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Larangan Mudik, Dishub Probolinggo Cek Kendaraan di Beberapa Titik

Dishub Probolinggo mengecek kendaraan di beberapa titik dan sudah melakukan penyekatan di wilayah setempat saat larangan mudik.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Tes Wawasan Kebangsaan KPK, BKN Libatkan BIN dan BNPT

KPK mengklaim bukan penyelenggara asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

NASIONAL | 7 Mei 2021

Materi Tes ASN Pegawai KPK Diduga Lecehkan Perempuan

Aliansi Gerak Perempuan dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks) mengecam tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Transportasi di Wilayah Aglomerasi Tetap Beroperasi untuk Kebutuhan Esensial

Pelarangan mudik di wilayah algomerasi bukan berarti aktivitas transportasi juga dilarang.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Longsor Putus Jalan Lintas Barat Riau-Sumbar

Tanah longsor di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau memutus akses Jalan Lintas Barat Riau-Sumatera Barat, Jumat (7/5/2021) petang.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Pemudik Ini Harus Dikarantina Justru Karena Dilaporkan Istri

Seorang pemudik Wagiman mengaku dikarantina di GOR Satria Purwokerto setelah istrinya melaporkan kedatangannya dari Jakarta ke Ketua RT.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Eks Pimpinan: Isu Taliban di KPK Hoax Politik

Eks pimpinan KPK Busyro Muqoddas menegaskan, narasi adanya taliban di tubuh lembaga antikorupsi merupakan isu hoax politik.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Korsel Dukung Pengembangan Perpustakaan di Indonesia

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menjalin nota kesepahaman dengan National Library of Korea (NLK) dalam pengembangan kapasitas ilmu perpustakaan.

NASIONAL | 7 Mei 2021

Olly Dondokambey Apresiasi Bantuan Sembako Pegadaian dan Baznas Sulut

Pegadaian menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat Sulut dan NTB.

NASIONAL | 7 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS