Pengamat: Perppu No 1/2020 Salah Satu Skenario Penyelamatan Negara
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengamat: Perppu No 1/2020 Salah Satu Skenario Penyelamatan Negara

Sabtu, 8 Mei 2021 | 19:45 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang sekarang sudah disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 merupakan salah satu skenario penyelamatan negara.

Karyono menyebut, lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu disebabkan situasi dan kondisi negara dalam keadaan darurat menghadapi serangan virus corona yang berdampak sistemik dan multidimensi. Pada realitasnya, penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dinyatakan secara resmi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi tersebut semakin meluas ke sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Karyono yang juga pengamat sosial politik ini mengungkapkan penyebaran virus corona pada waktu itu menunjukkan peningkatan signifikan dan telah menimbulkan banyak korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

"Kondisi kedaruratan itu memerlukan langkah extra ordinary. Salah satunya menerbitkan Perppu sebagai alas hukum untuk mengatasi keadaan," tegasnya.

UU 2 Tahun 2020 tersebut adalah tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Karyono tidak memungkiri, bahwa Perppu No.1/2020 yang sudah disahkan menjadi undang-undang ini masih menimbulkan pro dan kontra. Khususnya BAB V Ketentuan Penutup Pasal 27 ayat 3 yang ditafsirkan sebagai bentuk kekebalan hukum terhadap pejabat tertentu yang melaksanakan kebijakan.

Soal kekebalan hukum terhadap pejabat tertentu yang mengambil keputusan tidak bisa diperkarakan secara hukum menurut Karyono bukan hal baru.

"Itu bukan hal baru. Banyak UU yang mengatur seperti itu. Misalnya UU tentang Bank Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 50-51 juga mengatur soal itu. Pejabat yang melaksanakan tugasnya dengan itikad baik tidak bisa di pidanakan," tutur Karyono.

Tak hanya itu Karyono juga menyebut sejumlah aturan yang mengatur soal pelaksanaan tugas yang tidak bisa dipidanakan antara lain dia menyebut aturan itu ada di UU Ombusman, UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Pengampunan Pajak juga di UU Advokat.

Namun demikian, bukan berarti UU No.2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu No.1 tahun 2020 ini bisa dimanfaatkan untuk melindungi tindak pidana korupsi. Demikian sebaliknya, aparat penegak hukum juga harus istikamah dalam melaksanakan perintah undang-undang ini.

"Jadi semua pihak harus on the right track dalam mengimplementasikan peraturan dan undang-undang," pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Walikota Jakarta Utara dan Taspen Serahkan SK Pensiun kepada 13 ASN

Sebanyak 13 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara yang memasuki masa purnabakti terhitung 1 Oktober 2021 menerima secara simbolis Surat Keputusan (SK) Pensiun Aparatur Sipil Negara dan Surat Keputusan (SK) Pensiun Janda/Duda/Yatim, yang diselenggarakan oleh Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara

NASIONAL | 27 September 2021

Polresta Malang Kota Gagalkan Peredaran Ribuan Botol Miras

Polresta Malang Kota, menggagalkan peredaran ribuan minuman keras (miras) jenis arak Bali.

NASIONAL | 27 September 2021

Nadiem: Baru 40% Sekolah Terapkan PTM Terbatas

Nadiem Anwar Makarim mengatakan, saat ini baru 40% sekolah terapkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas

NASIONAL | 27 September 2021

2,8% Sekolah Jadi Klaster Covid-19, Nadiem: Data Kumulatif sejak 2020

Nadiem Anwar Makarim mengatakan, data yang beredar 2,8% satuan pendidikan yang menjadi klaster Covid-19 merupakan data kumulatif yang dilaporkan sejak 2020

NASIONAL | 27 September 2021

LSM di Sulut Minta Aparat Daerah Konsisten Berantas PETI

LSM di Sulut mengapresiasi ketegasan KLHK dan Bareskrim Polri dalam menghentikan aktivitas PETI.

NASIONAL | 27 September 2021

Kabareskrim: Pabrik Obat Ilegal di DIY Beromzet Rp 2 Miliar Per Hari

Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan, pabrik obat ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta, diperkirakan mampu mendapatkan omzet sebesar Rp 2 miliar per hari

NASIONAL | 27 September 2021


Cucu Pahlawan Nasional Moh Yamin Masuk Calon Pewaris Takhta Mangkunegaran Solo

KRMH Roy Rahajasa Yamin disebut-sebut menjadi salah satu calon pewaris takhta Mangkunegaran Solo.

NASIONAL | 27 September 2021

BPIP Desak Pemerintah Usut Tuntas Kekerasan terhadap Ulama

BPIP menyayangkan terjadinya aksi kekerasan terhadap ulama, tenaga kesehatan, dan guru di sejumlah daerah di Tanah Air.

NASIONAL | 27 September 2021

Atasi Over Crowded Lapas, Ini Saran Wamenkumham

RUU Pas, RUU KUHP serta RUU Narkotika harus segera disahkan guna mengurangi kelebihan kapasitas di Lapas dan Rutan.

NASIONAL | 27 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Lionel Messi


# Kebakaran Lapas Tangerang


# SUN



TERKINI
Data Kasus Positif Kumulatif dan Suspek Covid-19 sampai 27 September 2021

Data Kasus Positif Kumulatif dan Suspek Covid-19 sampai 27 September 2021

BERITA GRAFIK | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings