Kuasa Hukum Heru Hidayat Tolak Rencana Kejagung Lelang Aset Kasus Asabri
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kuasa Hukum Heru Hidayat Tolak Rencana Kejagung Lelang Aset Kasus Asabri

Minggu, 9 Mei 2021 | 15:06 WIB
Oleh : Fana F Suparman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Tim kuasa hukum Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat menolak dan keberatan dengan rencana Kejaksaan Agung (Kejagung) melelang sejumlah aset sitaan kasus Jiwasraya dan Asabri. Heru diketahui merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya dan tersangka kasus dugaan korupsi di PT Asabri.

"Kami dari pihak Pak Heru Hidayat telah menyatakan menolak dan keberatan atas tindakan tersebut," kata salah seorang kuasa hukum Heru Hidayat, Kresna Hutauruk dalam keterangannya, Minggu (9/5/2021).

Kresna menyebut terdapat sejumlah aset yang disita penyidik tidak ada kaitannya dengan perkara. Bahkan terdapat sejumlah aset yang bukan milik tersangka dan aset yang didapat kliennya di luar tempus perkara. Dicontohkan, sejumlah kapal yang telah disita Kejaksaan Agung merupakan milik perusahaan terbuka yang mayoritas sahamnya dimiliki publik.

"Sehingga lelang sebelum putusan berkekuatan hukum tetap tersebut jelas merugikan masyarakat. Akibat lainnya tentu akan memberatkan klien kami karena pasti para pemilik aset yang tidak terima akan menggugat. Ada juga barang-barang yang statusnya sedang dijaminkan ke bank, sehingga jelas ada hak-hak pihak ketiga yang harus dilindungi. Apalagi barang tersebut bukanlah barang yang mudah rusak dan membahayakan, sehingga pemeliharaannya masih bisa dititipkan kepada perusahaan atau bank yang bersangkutan," katanya.

Dalam kesempatan ini, Kresna menilai pelelangan yang dilakukan kejaksaan sangat prematur. Dikatakan, Pasal 45 KUHAP tidak bisa dijadikan alasan penyidik untuk melelang bila dasar kepemilikan atas aset tersebut dikesampingkan. Untuk itu, Kresna memastikan pihaknya akan melawan dan melakukan tindakan hukum jika lelang tetap dilaksanakan sebelum putusan hukum tetap.

"Lelang tersebut sangat prematur, sebab apabila nantinya putusan menyatakan aset tersebut tidak terkait (perkara) Asabri, maka akan sangat merugikan masyarakat umum dalam hal ini investor pemilik aset, sehingga walaupun sudah berbentuk uang pasti nilainya tidak akan sama dengan nilai barangnya. Apabila kejaksaan tetap akan memaksakan lelang, kami akan melawan dengan segala tindakan hukum yang dapat kami tempuh," katanya.

Menanggapi polemik tersebut, pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mendorong seluruh pihak yang masih peduli dengan reformasi penegakan hukum di Kejaksaan untuk melakukan eksaminasi nasional terhadap kasus tersebut. Dikatakan, eksaminasi diperlukan demi penegakan hukum yang lebih baik.

"Eksaminasi nasional perlu dilakukan untuk dapat menguji proses hukum tersebut, agar sesuai dengan hukum acara yang berlaku," katanya.

Suparji mengatakan, eksaminasi nasional diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, Suparji juga mengajak para akademisi dan pemerhati hukum untuk melakukan eksaminasi nasional segera sehingga dapat memberi kontribusi positif dalam proses penegakan hukum tersebut.

"Selain itu, eksaminasi nasional ini juga dapat memberikan angin segar terhadap perbaikan iklim investasi, utamanya di pasar modal, yang saat ini seperti porak poranda," katanya.

Pengamat kejaksaan Fajar Trio Winarko menyebut eksaminasi nasional kasus tersebut menjadi bagian dukungan niat baik Presiden Jokowi untuk menegakan hukum seadil-adilnya kepada masyarakat.

"Saya rasa wajib dilakukan. Karena hasil eksaminasi kasus Jiwasraya dan Asabri bisa langsung diserahkan ke Presiden Jokowi sebagai bahan masukan kinerja Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajarannya," kata Fajar.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemkab Klungkung Gencarkan Vaksinasi Covid-19 di Nusa Penida

Berdasarkan data dari Dinas Catatan Sipil, sasaran vaksinasi untuk warga Nusa Penida berjumlah 46.941 orang.

NASIONAL | 9 Mei 2021

Iluni UI Minta Status Tersangka Peserta Demo Hardiknas Dicabut

Ketua Umum Iluni UI Andre Rahadian menyebut penangkapan tersebut melanggar kebebasan bereskpresi masyarakat yang sudah berjalan sesuai peraturan.

NASIONAL | 9 Mei 2021

Soal Perseteruan Edy vs Bobby, M Qodari: Bakal Berlangsung Lama

M Qodari melihat tiga hal yang memiliki potensi konflik antara Edy Rahmayadi dengan Bobby Nasution akan berlangsung panjang dan besar.

NASIONAL | 9 Mei 2021

Kempupera Terapkan Teknologi Lapisan Ferosemen untuk Program Bedah Rumah

Kempupera menggunakan teknologi lapisan ferosemen untuk menguatkan struktur rumah masyarakat yang mendapatkan bantuan Program BSPS atau Bedah Rumah.

NASIONAL | 9 Mei 2021

Gubernur Jatim: Tenang Mak-mak Harga Kebutuhan Pokok Stabil

Gubernur Khofifah mengapresiasi pengelola pasar yang menerapkan sistem digitalisasi terhadap pantauan harga kebutuhan pokok dan dipasang di pintu masuk.

NASIONAL | 9 Mei 2021

Rombongan Masyarakat Nekat Mudik dengan Kapal Laut, Digagalkan Patroli Kemhub

Sekelompok masyarakat yang melakukan upaya mudik menggunakan kapal service boat dari wilayah pesisir Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

NASIONAL | 9 Mei 2021

Kasus Sate Beracun, Praktisi Hukum Sebut Pasal Pembunuhan Berencana Tak Bisa Digunakan

Pasal 340, pelaku sangat mengenal korban, bahkan bisa saja teman dekat atau orang terdekat dan merencanakan untuk melakukan perbuatannya.

NASIONAL | 9 Mei 2021

Longsor di Jalan Sumbar-Riau, Pasokan Listrik di 15 Desa Terputus

Akses jalan terputus akibat tanah longsor menjadi kendala kami dalam upaya perbaikan gangguan jaringan listrik.

NASIONAL | 9 Mei 2021

Puan Pantau Larangan Mudik di Pelabuhan Bakauheni

Ketua DPR Puan Maharani memantau pelaksanaan pelarangan mudik di Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Minggu (9/5/2021).

NASIONAL | 9 Mei 2021

Kemhub Tegaskan Larangan Mudik Lokal Sudah Sesuai Permenhub

Di wilayah aglomerasi pun mudik dilarang, yang diperbolehkan adalah aktivitas yang esensial, dan transportasi masih akan melayani dengan pembatasan.

NASIONAL | 9 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS