KPAI: SKB 3 Menteri Lindungi Anak dari Pemaksaan dan Pelarangan Seragam Khas Keagamaan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPAI: SKB 3 Menteri Lindungi Anak dari Pemaksaan dan Pelarangan Seragam Khas Keagamaan

Senin, 10 Mei 2021 | 14:39 WIB
Oleh : Natasia Christy Wahyuni / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan. KPAI mendukung penerapan SKB 3 Menteri karena melindungi anak-anak dari pemaksaan maupun pelarangan mengenakan seragam beratribut keagamaan.

SKB tentang Seragam Sekolah itu dinilai sudah sesuai dengan hak asasi manusia (HAM) dan sejalan dengan Undang-undang (UU) 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

“Negara harus melindungi anak-anak dari pemaksaan maupun pelarangan mengenakan seragam atribut kekhasan agama di sekolah negeri,” kata Komisioner KPAI, Retno Listyarti, kepada Beritasatu.com, Senin (10/5/2021).

Retno mengatakan ketentuan SKB menjamin pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Dia mencontohkan peserta didik maupun pendidik yang sudah mengenakan jilbab karena kesadaran dan keinginannya sendiri dapat menggunakan jilbab.

Sedangkan, bagi yang belum siap mengenakan atau tidak bersedia mengenakan jilbab juga diperbolehkan.

“Meskipun KPAI menghormati keputusan Majelis Hakim MA yang menangani perkara ini, namun KPAI menyayangkan keputusan Majelis Hakim atas uji materi yang membatalkan SKB 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri tahun 2021,” ujarnya.

Menurut Retno, SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah sudah tepat karena hanya berlaku di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dia mengatakan peserta didik yang bersekolah di sekolah negeri berasal dari berbagai suku maupun agama yang berbeda, sehingga sangat tidak tepat jika sekolah negeri mengatur ketentuan penggunaan seragam sekolah berdasarkan agama tertentu.

“Bahwa penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sudah seharusnya memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan, serta menyemai keragaman,” kata Retno.

Retno menegaskan sekolah negeri memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, serta membangun dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agama (Menag) terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan Pemda pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Putusan pengabulan itu terkait perkara nomor 17 P/HUM/2021 yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ganjar: Empat Kabupaten di Jateng Tutup Objek Wisata

Terima kasih untuk Kabupaten Magelang yang telah menutup semua objek wisatanya, kemudian Wonogiri, Kebumen, dan Kabupaten Kudus," kata Ganjar.

NASIONAL | 10 Mei 2021

Pemudik Membeludak, Aparat Tambah Personel dan Titik Penyekatan

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi membludaknya pemudik seperti yang terjadi di Pos Penyekatan Kedung Waringin Bekasi, Minggu (9/5/2021) malam.

NASIONAL | 10 Mei 2021

PP Muhammadiyah Tetapkan Idulfitri Jatuh pada 13 Mei

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak umat Islam memanfaatkan waktu yang tersisa pada Ramadan kali ini dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

NASIONAL | 10 Mei 2021

30 Kelurahan di Palembang Dibolehkan Menggelar Salat Idulfitri di Masjid

Sebanyak 30 kelurahan yang diizinkan menggelar salat id di Palembang terdiri dari 15 kelurahan zona kuning dan 15 kelurahan zona hijau.

NASIONAL | 10 Mei 2021

Polri Tangkap Pria Berinisial W Ajak Masyarakat Mudik

"Yang bersangkutan sudah ditangkap," kata Ramadhan.

NASIONAL | 10 Mei 2021

Gubernur Jatim Serahkan Proses Hukum Kasus Bupati Nganjuk ke KPK

Kami berharap semua kepala daerah dan ASN bisa menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

NASIONAL | 10 Mei 2021

36.000 Pekerja di Papua Barat Dapat Bantuan Tunai Gubernur

Bantuan tangan kasih ini sudah berjalan pada tahun 2020 dengan total penerima bantuan sebanyak 52.217 pekerja formal maupun informal terdampak Covid-19.

NASIONAL | 10 Mei 2021

Wali Kota Surabaya Membolehkan Salat Idulfitri di Masjid dalam Zonasi

Pelaksanaan salat Idulfitri di Surabaya dapat dilakukan bagi wilayah kelurahan yang masuk kategori zona hijau dan kuning.

NASIONAL | 10 Mei 2021

DPC PKB Nganjuk Tunggu Informasi Resmi Soal OTT KPK

Ulum juga menampik bahwa NRH mempunyai jabatan di jajaran DPW PKB Jatim.

NASIONAL | 10 Mei 2021

Jokowi Tegaskan Bulog Kekuatan Kawal Ketahanan Pangan Nasional

Selama 54 tahun, Perum Bulog menjadi kekuatan yang mengawal ketahanan pangan Indonesia.

NASIONAL | 10 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS