Logo BeritaSatu

Pengacara Juliari Sebut Kesaksian Dirjen Linjamsos Tak Miliki Bukti Kuat

Selasa, 11 Mei 2021 | 15:56 WIB
Oleh : Fana F Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara melalui tim kuasa hukumnya menyebut kesaksian Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Pepen Nazaruddin tak memiliki bukti yang kuat.

Pernyataan ini disampaikan terkait kesaksian Pepen dalam sidang perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/5/2021). Saat itu, Pepen menyebut adanya perintah dari Juliari untuk memotong Rp 10.000 per paket bantuan sosial (bansos) sembako.

"Dalam keterangannya sebagai saksi, Pepen Nazaruddin, menyatakan bahwa secara sekilas Adi Wahyono menyatakan mendapat arahan dari Menteri Sosial meminta fee sebesar Rp 10.000 untuk setiap paket," kata Maqdir Ismail, kuasa hukum Juliari dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).

Maqdir mengatakan, kesaksian Pepen kemarin tak memiliki kekuatan menjadi alat bukti lantaran merupakan kesaksian tidak langsung dan berdiri sendiri. Dalam sidang, Pepen menyatakan mendengar adanya perintah Juliari itu dari kuasa pengguna anggaran Adi Wahyono.

"Keterangan ini bukan hanya berdiri sendiri, tetapi juga keterangan yang bersifat de auditu. Keterangan saksi de auditu tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi," kata Maqdir.

Menurut Maqdir, kesaksian yang bersifat de auditu atau kesaksian karena mendengar keterangan dari pihak lain tak bisa diterima sebagai alat bukti. Apalagi, dalam kesaksiannya juga Pepen menyebut tak pernah mengonfirmasi langsung kepada Juliari soal adanya perintah memotong Rp 10.000 per paket bansos.

"Selain itu, mengenai kebenaran arahan ini, dikatakan pula bahwa dia (Pepen) tidak pernah meminta konfirmasi kepada Menteri mengenai kebenaran cerita yang disampaikan secara sekilas oleh Adi Wahyono tersebut," kata Maqdir.

Tak hanya itu, dalam kesaksiannya juga Pepen menyebut jika dirinya bukan pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek ini. Melainkan tanggung jawab ada pada Mensos Juliari.

Menanggapi hal itu, Maqdir justru menyebut Pepen yang sepatutnya berperan sebagai penanggung jawab dalam pengadaan bansos ini.

"Berdasarkan fakta surat keputusan Dirjen Nomor:10/3/BS.01.02/4/2020, tanggal 30 April 2020, yang dia (Pepen) tanda tangani, dia adalah penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan," kata Maqdir.

Di sisi lain, Maqdir meminta agar jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan gratifikasi oleh Pepen, yakni sepeda Brompton dan pembelian cincin senilai Rp 50 juta dari Adi Wahyono.

"Hal yang perlu juga dicatat dan ditindaklanjuti adanya penerimaan gratifikasi oleh Pepen Nazaruddin berupa sepeda Brompton dan pembayan cincin dengan akik seharga Rp 50 juta oleh Adi Wahyono yang tidak dilaporkan kepada KPK," kata Maqdir.

Diketahui, dalam persidangan kemarin, Pepen Nazaruddin menyebut adanya perintah dari Juliari Batubara soal pemotongan Rp 10.000 per paket bansos. Mulanya, Pepen masih menutupi soal adanya perintah Juliari untuk memotong Rp 10.000 per paket bansos.

Pepen hanya menyebut yang melakukan pemotongan Rp 10.000 adalah Adi Wahyono selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Hakim kemudian bertanya apakah pemotongan Rp 10.000 merupakan inisiatif KPA dan PPK atau ada perintah dari pihak lain. Pepen menyebut pemotongan Rp 10.000 merupakan inisiatif kedua orang tersebut.

"Setahu saya inisiatif mereka," kata Pepen di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/5/2021).

Mendengar jawaban Pepen, hakim terdengar kesal. Sebab menurut hakim, keterangan Pepen berbeda dengan keterangan sebelumnya.

"Tolong keterangan saudara jangan bergeser. Ini saya catat waktu hari Rabu yang lalu, saudara bisa ditahan nanti setelah ini, kalau saudara ketahuan bohong. Saya akan perintahkan saudara ditahan selanjutnya diproses. Saya yakin, ini jangan main-main gitu," kata hakim.

"Saya ingatkan saudara apakah saudara mengetahui siapa yang memerintahkan melakukan pemotongan Rp 10.000 per paket?" tanya hakim.

Mendengar ancaman hakim, Pepen mengakui mengetahui adanya perintah pemotongan Rp 10.000. Menurut Pepen, perintah itu datang langsung dari Juliari Batubara. "Mengetahui, Bapak Juliari," kata Pepen.

Pepen mengetahui adanya perintah pemotongan Rp 10.000 oleh Juliari berdasarkan cerita dari Adi Wahyono. "Dari KPA (Adi). KPA di akhir-akhir menyampaikan ada perintah untuk pemotongan seperti itu," kata Pepen.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa mantan Mensos Juliari Batubara menerima suap sebesar Rp 32,48 miliar dari para vendor atau pengusaha yang menggarap proyek pengadaan bansos untuk penanganan Covid-19.

Uang suap yang diterima Juliari Batubara melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19, seperti PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama serta sejumlah vendor lainnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jokowi Pilih Pj Gubernur Pengganti Anies dalam Waktu Singkat

Presiden Jokowi memutuskan Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies dalam kurun waktu tiga hari saja.

NEWS | 7 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Jokowi Soroti Penggunaan Gas Air Mata

Presiden Jokowi memperhatikan penggunaan gas air mata yang dilakukan personel kepolisian saat terjadinya Tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 7 Oktober 2022

Baim Wong Mengeklaim Spontan Buat Konten Prank KDRT

Baim Wong mengeklaim spontan membuat konten prank KDRT bersama istrinya Paula Verhoeven. Konten prank KDRT itu membuat Baim Wong diperiksa polisi.

NEWS | 7 Oktober 2022

2 Jam Diguyur Hujan, Kota Bekasi Dikepung Banjir

Hujan yang mengguyur Kota Bekasi dan sekitarnya selama dua jam tadi menyebabkan sejumlah ruas jalan dan perumahan di Kota Bekasi terendam banjir.

NEWS | 7 Oktober 2022

Diperiksa soal Prank KDRT, Baim Wong Dicecar 25 Pertanyaan

Baim Wong dicecar dengan 25 pertanyaan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan saat diperiksa terkait prank KDRT yang dilakukannya bersama Paula Verhoeven.

NEWS | 7 Oktober 2022

Disdik Jabar Bantah Ada Diskriminasi di SMAN 2 Depok

Disdik Jabar membantah adanya diskriminasi terhadap pelajar beragama Kristen di SMAN 2 Depok.

NEWS | 7 Oktober 2022

Musim Hujan, Masyarakat Diminta Waspadai 7 Penyakit Menular

Masyarakat diminta mewaspadai dampak yang timbul dari musim hujan seperti munculnya beberapa penyakit menular.

NEWS | 7 Oktober 2022

Penerbangan Langsung Rute Toraja-Balikpapan Dibuka

Penerbangan langsung atau direct flight Toraja menuju Balikpapan, maupun dari Balikpapan ke Toraja mulai beroperasi, Jumat (7/10/2022).

NEWS | 7 Oktober 2022

Kapolri Dukung Penuh Gerakan Bangga Buatan Indonesia

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendukung sepenuhnya "Gerakan Bangga Buatan Indonesia". 

NEWS | 7 Oktober 2022

Jokowi Kaget Masyarakat Habiskan Rp 100 T Berobat ke Luar Negeri

Presiden Jokowi mengaku kaget masyarakat Indonesia menghabiskan dana US$ 6 miliar atau hampir Rp 100 triliun setiap tahunnya untuk berobat ke luar negeri.

NEWS | 7 Oktober 2022


TAG POPULER

# Jokowi Tak Salami Kapolri


# Banjir Jakarta


# MTsN 19 Jakarta


# Tersangka Tragedi Kanjuruhan


# Mamat Alkatiri


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Jokowi Pilih Pj Gubernur Pengganti Anies dalam Waktu Singkat

Jokowi Pilih Pj Gubernur Pengganti Anies dalam Waktu Singkat

NEWS | 5 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings