Pegawai KPK Konsolidasi Sikapi SK Penonaktifan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pegawai KPK Konsolidasi Sikapi SK Penonaktifan

Selasa, 11 Mei 2021 | 18:39 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP-KPK), Yudi Purnomo Harahap mengakui sudah menerima Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK terkait penonaktifan dirinya bersama 74 pegawai lembaga antikorupsi lainnya yang tak lulus asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status menjadi ASN. Saat ini, kata Yudi, dirinya bersama para pegawai, terutama yang dinonaktifkan akan berkonsolidasi menyikapi SK tersebut.

"Pegawai KPK tentu akan melakukan konsolidasi untuk langkah yang akan kami ambil berikutnya," kata Yudi dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).

Yudi menegaskan, SK penonaktifan tersebut menyalahi aturan perundang-undangan. Hal ini mengingat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi dan uji formil UU 19/2019 menyatakan alih status menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai. Apalagi, UU 19/2019 menegaskan hanya peralihan status.

"Bagi kami putusan MK sudah jelas bahwa peralihan status tidak merugikan pegawai dan amanat revisi UU KPK hanya alih status saja dari pegawai KPK jadi ASN. Dan Ketua KPK harus mematuhi itu," katanya.

Tak hanya merugikan pegawai, SK penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK berdampak buruk bagi upaya pemberantasan korupsi. Hal ini mengingat, dari 75 pegawai yang tak lulus TWK dan dinonaktifkan, terdapat penyelidik dan penyidik yang sedang menangani perkara.

"Diminta dalam SK itu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan langsungnya, ini artinya penyelidik dan penyidik yang TMS (tidak memenuhi syarat) misalnya tidak bisa lagi melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan harus menyerahkan perkaranya kepada atasannya," katanya.

Diberitakan, beredar Surat Keputusan (SK) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penonaktifan 75 pegawai lembaga antikorupsi yang tak lulus TWK. Tes tersebut menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari 75 pegawai yang tak lulus tes ASN, terdapat sejumlah nama yang telah dikenal, salah satunya Novel Baswedan.

SK tertanggal 7 Mei 2021itu ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri, sementara untuk salinan yang sah, ditandatangani oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Berikut rincian isi SK yang beredar:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dinonaktifkan Bersama 74 Pegawai KPK, Novel Baswedan: Tindakan Sewenang-wenang

Novel mengatakan, SK tersebut seharusnya tentang hasil asesmen TWK, bukan penonaktifan jabatan

NASIONAL | 11 Mei 2021

Novel: Ada Upaya Sistematis Singkirkan Orang Baik

Novel dkk menyebut akan melawan atas keputusan tersebut sebab ada upaya yang sistematis yang ingin menyingkirkan orang baik.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Beredar SK Penonaktifan Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK Tak Lulus Tes ASN

Beredar Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK terkait penonaktifan 75 pegawai lembaga antikorupsi yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Wapres Minta Kemkeu-Bappenas-Kemdagri Sinergi Rancang DAK Tepat Sasaran

Wapres KH Ma'ruf Amin mendorong agar kementerian dan lembaga pembina DAK agar bersinergi dengan baik demi memastikan dana tersebut bisa disusun tepat sasaran.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Kecam Pengusiran Warga Palestina, PSI Minta PBB Bertindak Cepat

Kami mengecam keras tindakan tidak berperikemanusiaan oleh Israel tersebut.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Mendagri Usulkan Ini soal Pengajuan Dana Alokasi Khusus

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan beberapa rekomendasi dari pihaknya untuk dilaksanakan terkait pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Pemda Lombok Barat Larang Takbir Kelililing dan Tempat Wisata Ditutup

Bupati Lombok Barat, Kapolres Lombok Barat, Dandim 1606WB/Lobar meninjau langsung pelaksananaan pengamanan Operasi Ketupat Rinjani 2021.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Kemdikbudristek Targetkan 1.000 Mahasiswa Ikuti Pertukaran Pelajar ke Luar Negeri

Beasiswa pertukaran mahasiswa ke luar negeri itu bernama Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA).

NASIONAL | 11 Mei 2021

Penentuan 1 Syawal 1442 H, Ini Penjelasan BMKG

BMKG menyikapi informasi yang berkembang di masyarakat dari berbagai surat kabar yang beredar, bahwa BMKG menyatakan potensi 1 Syawal 1442 H jatuh pada 12 Mei.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Tes Random 61% Pemudik Positif Covid-19, Pemerintah Diminta Gerak Cepat Cegah Lonjakan Kasus

Pemerintah bisa membuat pedoman rekayasa dan kesiapan pelayanan kesehatan jika terjadi lonjakan kasus.

NASIONAL | 11 Mei 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS