MA Perintahkan Pencabutan SKB 3 Menteri Terkait Pemakaian Seragam
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

MA Perintahkan Pencabutan SKB 3 Menteri Terkait Pemakaian Seragam

Selasa, 11 Mei 2021 | 23:07 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan uji materi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agama (Menag) terkait pemakaian seragam dan atribut sekolah bagi peserta didik di sekolah negeri. Putusan itu terkait perkara nomor 17 P/HUM/2021 yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

"Mengadili, mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat tersebut," kata Jubir MA, Andi Samsan Nganro dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).

Dalam amar putusannya, MA menyatakan, Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021 bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Beberapa peraturan itu, yakni Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3, dan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"Dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Andi Samsan.

Untuk itu, Majelis Hakim MA memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) selaku Termohon I, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Termohon II dan Menteri Agama selaku Termohon III untuk mencabut SKB 3 Menteri tersebut.

"Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021," katanya.

Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara.

"Menghukum Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta. Putusan ini diambil Majelis Hakim MA yang terdiri dari Yulius selaku Ketua Majelis, Is Sudaryono selaku Hakim Anggota 2, dan Irfan Fachrudin selaku Hakim Anggota 1.

Diketahui, SKB tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ditandatangani oleh tiga menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas secara virtual, di Jakarta, Rabu (3/2/2021). Penerbitan SKB tersebut dipicu kasus intoleransi di SMKN 2 Padang yang mewajibkan siswi non-Muslim untuk memakai jilbab.

Atas terbitnya SKB 3 Menteri itu, LKAAM Sumatera Barat bersama sejumlah tokoh masyarakat mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya.

Ketua LKAAM Sumbar Sayuti Dt Panghulu mengatakan, SKB tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang berbunyi Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.

Kemudian dilanjutkan dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan cita-cita pendidikan nasional itu adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Sayuti dengan adanya aturan di UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional itu, maka SKB yang mengatur seragam sekolah itu bertolak belakang. Dalam SKB itu disebutkan pemerintah daerah (Pemda) dan sekolah negeri tidak boleh mewajibkan atau melarang muridnya mengenakan seragam beratribut agama.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemkab Tangerang Terima 278 Aduan Terkait Masalah THR dari Pekerja

Pemerintah Kabupaten Tangerang mengaku telah menerima 278 aduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dari para pekerja.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Kalbis Institute dan PT LRT Jakarta Sepakati Kerja Sama Pendidikan

MoU tersebut meliputi kerja sama magang, rekrutmen, dosen tamu, dan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi lainnya.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Mahasiswa Penerima Beasiswa Pertukaran Pelajar Dapat Uang Kuliah Gratis hingga Biaya Tes PCR

Dukungan LPDP untuk program pertukaran mahasiswa ini meliputi hampir semua komponen yang dibutuhkan mahasiswa ketika berada di luar negeri.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Polisi: Teroris MIT Ali Kalora Penggal 2 Warga Sipil di Poso

Saat ini tim dari Satgas Madago Raya masih melakukan pendalaman dan identifikasi lebih lanjut terhadap para korban.

NASIONAL | 11 Mei 2021

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lulus Tes ASN

KPK membantah menonaktifkan 75 pegawai KPK yang tidak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK)

NASIONAL | 11 Mei 2021

MUI Imbau Masyarakat Taati Protokol Kesehatan saat Rayakan Idulfitri

MUI mengingatkan umat Muslim agar tetap menjalankan protokol kesehatan saat merayakan Idulfitri 1442 H.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Antisipasi Bencana, Kemsos Siapkan Gudang Logistik Dilengkapi Stok Makanan dan Peralatan

Pengelolaan gudang logistik perlu ditata dengan baik termasuk ribuan bahan makanan disusun rapi dan siap disalurkan jika terjadi bencana dengan cepat.

NASIONAL | 11 Mei 2021

Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1442 H Jatuh pada Kamis 13 Mei

Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kementerian Agama Jakarta, Selasa (11/5/2021).

NASIONAL | 11 Mei 2021

Dewas Belum Tahu 75 Pegawai KPK Dinonaktifkan

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengaku belum mengetahui mengenai beredarnya Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK terkait penonaktifan 75 pegawai

NASIONAL | 11 Mei 2021

Pegawai KPK Konsolidasi Sikapi SK Penonaktifan

Saat ini, kata Yudi, dirinya bersama para pegawai KPK, terutama yang dinonaktifkan akan berkonsolidasi menyikapi SK tersebut.

NASIONAL | 11 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS