Logo BeritaSatu

WP KPK Akan Lakukan Kajian SK Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan

Rabu, 12 Mei 2021 | 18:58 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) memastikan akan melakukan kajian dan konsolidasi untuk menyikapi terbitnya surat keterangan (SK) tentang hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Dalam SK tertanggal 7 Mei 2021 itu, para pegawai KPK yang tidak lulus atau tidak memenuhi syarat (TMS) diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan masing-masing.

“Kami Wadah Pegawai KPK akan melakukan kajian dan melakukan konsolidasi untuk langkah yang akan kami ambil berikutnya,” kata Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, dalam keterangannya, Rabu (12/5/2021).

Yudi menegaskan keputusan menonaktifkan 75 pegawai yang tidak lulus TWK, bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi dan uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK.

Oleh karena itu, MK perlu menegaskan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya ketentuan peralihan UU 19/2019, maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apa pun.

“Bagi kami putusan MK sudah jelas bahwa peralihan status tidak merugikan pegawai dan amanat revisi UU KPK hanya alih status saja dari pegawai KPK jadi ASN, dan ketua KPK harus mematuhi itu,” tegas Yudi.

Yudi mengatakan SK penonaktifan sudah diterima oleh sebagian besar pegawai KPK yang tidak lulus TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN.

“Diminta dalam SK itu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan langsungnya. Ini artinya penyelidik dan penyidik yang TMS misalnya tidak bisa lagi melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan harus menyerahkan perkaranya kepada atasannya,” kata Yudi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

2 Jam Diguyur Hujan, Kota Bekasi Dikepung Banjir

Hujan yang mengguyur Kota Bekasi dan sekitarnya selama dua jam tadi menyebabkan sejumlah ruas jalan dan perumahan di Kota Bekasi terendam banjir.

NEWS | 7 Oktober 2022

Diperiksa soal Prank KDRT, Baim Wong Dicecar 25 Pertanyaan

Baim Wong dicecar dengan 25 pertanyaan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan saat diperiksa terkait prank KDRT yang dilakukannya bersama Paula Verhoeven.

NEWS | 7 Oktober 2022

Disdik Jabar Bantah Ada Diskriminasi di SMAN 2 Depok

Disdik Jabar membantah adanya diskriminasi terhadap pelajar beragama Kristen di SMAN 2 Depok.

NEWS | 7 Oktober 2022

Musim Hujan, Masyarakat Diminta Waspadai 7 Penyakit Menular

Masyarakat diminta mewaspadai dampak yang timbul dari musim hujan seperti munculnya beberapa penyakit menular.

NEWS | 7 Oktober 2022

Penerbangan Langsung Rute Toraja-Balikpapan Dibuka

Penerbangan langsung atau direct flight Toraja menuju Balikpapan, maupun dari Balikpapan ke Toraja mulai beroperasi, Jumat (7/10/2022).

NEWS | 7 Oktober 2022

Kapolri Dukung Penuh Gerakan Bangga Buatan Indonesia

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendukung sepenuhnya "Gerakan Bangga Buatan Indonesia". 

NEWS | 7 Oktober 2022

Jokowi Kaget Masyarakat Habiskan Rp 100 T Berobat ke Luar Negeri

Presiden Jokowi mengaku kaget masyarakat Indonesia menghabiskan dana US$ 6 miliar atau hampir Rp 100 triliun setiap tahunnya untuk berobat ke luar negeri.

NEWS | 7 Oktober 2022

KPK: Kerugian dari Sektor Kesehatan Capai Rp 821 Miliar

KPK mengungkapkan angka kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi di sektor kesehatan menyentuh angka sekitar Rp 821 miliar.

NEWS | 7 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, 20 Personel Polri Diduga Langgar Etik

20 orang personel polisi diduga terlibat pelanggaran etik terkait dengan Tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Malang, Jawa Timur.

NEWS | 7 Oktober 2022

Jokowi Pilih Heru Budi Hartono Gantikan Anies Baswedan

Heru Budi Hartono menjadi penjabat gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir 16 Oktober 2022.

NEWS | 7 Oktober 2022


TAG POPULER

# Jokowi Tak Salami Kapolri


# Banjir Jakarta


# MTsN 19 Jakarta


# Tersangka Tragedi Kanjuruhan


# Mamat Alkatiri


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ini Kesalahan Dasar Warganet Saat Berinteraksi di Medsos

Ini Kesalahan Dasar Warganet Saat Berinteraksi di Medsos

LIFESTYLE | 10 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings