Proyek Kawasan Industri di Jambi Disebut Dijegal Mafia Tanah
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Proyek Kawasan Industri di Jambi Disebut Dijegal Mafia Tanah

Sabtu, 15 Mei 2021 | 21:00 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Kuasa Hukum PT Kharisma Kemingking, Endang Supriadi, menyebut proyek Kawasan Industri Kemingking (KIK) yang merupakan proyek kawasan industri prioritas nasional sebagai program prioritas Presiden Joko Widodo dijegal oleh mafia tanah yang berkolaborasi dengan mafia hukum.

Hal ini disampaikan Endang menanggapi empat laporan yang ditujukan terhadap Chairil Anwar, Direktur PT Kharisma Kemingking yang juga Direktur Utama PT Jambi Kemingking Ecopark yang merupakan pengembangan Kawasan Industri Kemiking.

Endang mengaku menyayangkan adanya pelaporan pengrusakan lahan dan tanaman sawit dengan Pasal 170 dan 406 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Endang mengklaim, kliennya yang mendapat kepercayaan mengembangkan Kawasan Industri Kemiking merupakan pemilik lahan tersebut.

"Menurut bukti-bukti surat yang kami miliki adalah lahan kami dan tanaman sawit yang ada di atas lahan tersebut adalah milik kami. Kami menduga bahwa dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 170 dan 406 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 ini ada kekurangcermatan dan ketidakobyektifan dalam menganalisa untuk menentukan bukti surat sporadik alas hak pelapor dengan objek tanahnya," kata Endang dalam keterangannya, Sabtu (15/5/2021).

Menurut Endang, penyidik belum mendalami isi perjanjian yang mengikat para pihak, hal ini dengan jelas adanya unsur keperdataan, sehingga diduga ada ketidakobyektifan oknum penyidik dalam menentukan bukti surat alas hak atas tanah yang menjadi dasar alasan pelapor belum ditentukan status penguasaannya oleh tenaga ahli pertanahan, sesuai amanat Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Endang menjelaskan objek tanah yang merupakan hak penguasaan kliennya telah disampaikan kepada penyidik yang menangani kasus tersebut berupa surat bukti penguasaan alas hak atas tanah dan adanya akta perjanjian para pihak (pelapor dan terlapor) tidak menjadi pertimbangan sama sekali.

"Bahwa klien kami memiliki data surat objek tanah berperkara, namun perkara ini kami duga dipaksakan menjadi perkara pidana, padahal bukti-bukti adanya perselisihan hak sangat jelas adanya perbedaan lokasi lahan yang dikerjakan klien kami berupa 5 surat sporadik yang berada di RT 08, sedangkan alas hak berupa 7 surat sporadik yang digunakan pelapor berada di RT 10," ungkapnya.

Endang menduga pelaporan tersebut sengaja diciptakan oleh oknum-oknum mafia tanah yang bekerja sama dengan mafia hukum di Provinsi Jambi.

Untuk itu, Endang meminta perlindungan hukum kepada Kapolri dan Jaksa Agung, sesuai dengan surat edarannya masing-masing terutama Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-230/E/EJP/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang ditujukan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia terkait penanganan perkara pidana yang objeknya berupa tanah yang berpotensi ditunggangi oleh berbagai kepentingan.

"Dengan dasar surat edaran Jaksa Agung ini, para Kejati seluruh Indonesia agar bilamana menerima SPDP dari penyidik yang perkara pidananya berupa tanah agar diatensi secara sungguh-sungguh secara objektif, proporsional dan profesional sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh manuver-manuver dari oknum-oknum yang punya kepentingan Pribadi, itulah Surat Edaran Keras dari Jaksa Agung," kata Endang.

Padahal, Endang mengatakan, Kawasan Industri Kemingking merupakan proyek kawasan industri prioritas nasional yang menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo. Proyek yang segera dibangun di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi itu masuk dalam Perpres Nomor 18 tahun 2020.

Proyek ini bertujuan mendongkrak perekonomian nasional lantaran diproyeksikan mampu menyerap hingga 147.500 orang tenaga kerja.

Selain itu, Kawasan Industri Kemingking yang merupakan satu-satunya "smart-eco industrial estate" di Provinsi Jambi ini telah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Menurut Endang, pembangunan Kawasan Industri Kemingking disambut baik oleh masyarakat sekitar khususnya dan umumnya masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, serta dukungan dan respon positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Hal ini ditunjukkan dengan terbitnya kajian persyaratan teknis dan administratif Kawasan Industri Kemingking dan referensi surat dari Bupati Muaro Jambi, Masnah Busro yang ditujukan kepada Penjabat Gubernur Provinsi Jambi terkait mohon verifikasi kajian Pemda Muaro Jambi.

Namun, Endang menyebut proyek skala nasional ini terhambat lantaran adanya pihak-pihak yang diduga ingin menggagalkan terwujudnya Kawasan Industri Prioritas Nasional di Provinsi Jambi ini.

"Hambatan ini diduga keras dipelopori oleh mafia tanah yang bekerja sama dengan mafia hukum yang ada di Provinsi Jambi yang bertujuan menghambat terwujudnya KIK," kata Endang.

Dengan adanya hambatan-hambatan yang dialami pengembang di wilayah Provinsi Jambi, Endang meminta Presiden Joko Widodo turun tangan.

"Untuk membersihkan para mafia tanah dan mafia hukum yang dengan sengaja agar program skala nasional tersebut menjadi gagal, karena investor-investor, baik dari luar maupun dalam negeri ragu-ragu untuk menanamkan investasi di Proyek Nasional di Kawasan Industri Kemingking di Kabupaten Muaro Jambi," tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Enam Korban Perahu Tenggelam di Kedung Ombo Berhasil Ditemukan

Tim SAR berhasil menemukan enam dari sembilan korban penumpang perahu tenggelam yang belum ditemukan di Waduk Kedung Ombo.

NASIONAL | 15 Mei 2021

Akhir Pekan, Benteng Kuto Besak Palembang Dipadati Pengunjung

Tempat tujuan wisata Benteng Kuto Besak di Palembang dipadati ribuan pengunjung dan puluhan pedagang kaki lima (PKL), Sabtu (15/5/2021).

NASIONAL | 15 Mei 2021

Pantai Parangtritis Dikunjungi 30.910 Orang Selama Libur Lebaran

Objek wisata kawasan Pantai Parangtritis, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikunjungi sebanyak 30.910 orang selama tiga hari libur Lebaran.

NASIONAL | 15 Mei 2021

Pembebastugasan 75 Pegawai Tak Ganggu Kinerja KPK

Pembebastugasan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen tes wawasan kebangsaan, tidak menggangu kinerja KPK.

NASIONAL | 15 Mei 2021

Stasiun Kereta Api Garut 100% Siap Beroperasi

PT KAI menyampaikan Stasiun Garut di Kabupaten Garut, Jawa Barat sudah 100 persen siap beroperasi memberikan pelayanan jasa transportasi massal maupun barang.

NASIONAL | 15 Mei 2021

Antisipasi Antrean Kendaraan, Jalur Puncak-Cianjur Kembali Ditutup

Jalur utama Cianjur, Jawa Barat, menuju Puncak-Cipanas, kembali ditutup Sabtu (15/5/2021) hingga malam menjelang.

NASIONAL | 15 Mei 2021

Larangan Mudik, Polda Jatim Putar Balik 43.665 Kendaraan

Polda Jatim memaksa putar balik sebanyak 43.665 kendaraan saat masa pelarangan mudik Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah di wilayah setempat.

NASIONAL | 15 Mei 2021

Lokasi Layanan Tes Covid-19 Kini Berada di Stasiun Malang Baru Sisi Timur

PT KAI Daop 8 Surabaya telah memastikan layanan tes Covid-19 berada di Stasiun Malang Baru sisi timur.

NASIONAL | 15 Mei 2021

Khofifah Tegaskan Penerapan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

"Kunjungan wisata semua harus termonitor dan terkendali," kata Khofifah saat melakukan pengecekan protokol kesehatan di Jatim Park 3, Sabtu (15/5/2021).

NASIONAL | 15 Mei 2021

Ini Identitas 9 Korban Tenggelam di Waduk Kedung Ombo

9 korban tenggelam yang belum ditemukan terdiri dari tiga orang dewasa dan enam anak-anak.

NASIONAL | 15 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS