Logo BeritaSatu

Romli Atmasasmita: Keputusan Penonaktifan 75 Orang Pegawai KPK Sudah Tepat secara Hukum

Minggu, 16 Mei 2021 | 13:20 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Model komunikasi politik ala Pilpres 2014 dan 2019 dinilai coba dipertontonkan dalam konteks keputusan penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, keputusan penonaktifan itu sudah tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penilaian itu disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Unpad, Romli Atmasasmita dalam keterangannya diterima Minggu (16/5/2021).

Romli memotret adanya arogansi dan keinginan nafsu yang semena-mena berlandaskan kepentingan diri sendiri dalam keberatan terhadap penonaktifan itu. Baginya, sikap inilah yang sebenarnya harus dikritik dan dihujat. Jadi bukan sebaliknya.

Romli juga menyindir pernyataan seorang pakar hukum tata negara yang sekarang sedang sibuk jadi Youtuber. Si pakar menghujat keputusan KPK dalam perekrutan ASN ini. Menurut Romli, pernyataan si pakar cenderung berlandaskan subjektivitas dan condong berpihak kepada pihak tertentu. Bahkan dia menduga memang berniat sengaja agar sensasional dan vlog yang dihasilkannya menimbulkan keramaian.

“Kalau tidak tampil beda, tidak banyak yang mau nonton. Siapa pun yang melawan dan mau protes, silakan lewat jalur hukum. Kalau hanya bikin panas lewat narasi, bisa dipastikan kalau mereka punya niat lain di balik semua ini,” kata Romli.

“Ini agak mirip dengan kondisi pilpres lalu dimana mereka merasa sebagai pemenang dan pihak lawan melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Ini namanya penggiringan opini sesat tanpa data, hanya berlandaskan klaim pribadi untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Bagi Romli sendiri, tak ada yang salah dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap calon aparatur sipil negara (ASN). Termasuk untuk pegawai KPK.

“Setelah apa yang terjadi pada HTI dan FPI akhir-akhir ini. Kita tidak boleh mentolerir lagi terhadap calon ASN atau ASN dengan landasan paradigma yang masih ragu terhadap persatuan bangsa, tanpa ada perkecualian siapa pun dia,” urai Romli.

Lebih jauh, Romli menyatakan ada dua yang memainkan drama ini. Yakni yang tak rela tergusur, dan kelompok yang menikmati manfaat dari mereka.

“Pasca Putusan MK.RI Nomor 70/ PUU- XVII/2019 telah mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai Pasal 6 UU Nomor 19 Tahun 2019 termasuk penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Tidak ada alasan lagi bagi siapa pun mengklaim KPK di bawah Firli adalah lemah,” ungkapnya.

Romli pun mengatakan negara tidak mentolerir siapa pun yang memiliki landasan paradigma yang masih ragu terhadap persatuan bangsa.

Dan menurutnya, siapa pun yang tidak lolos tes, sudah tepat dinonaktifkan. Logikanya sesederhana siswa yang tak lulus ujian pasti akan tinggal kelas. Atau saat ujian masuk perguruan tinggi, calon mahasiswa tak bisa kuliah di universitas dan jurusan yang dipilih.

“Tak lolos uji kriteria dari calon mertua, tak bisa melamar kekasih,” katanya,

“Jadi, yang membolak-balikkan logika ini apalagi dengan tanpa malu menyatakan diri sebagai sosok berintegritas atau hebat, adalah sikap pengecut yang sangat memalukan,” pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Stok Habis, Vaksinasi Covid-19 Kota Bogor Dihentikan Sementara

Seluruh sentra vaksinasi Covid-19 di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), dihentikan sementara, karena stok vaksin tak tersedia.

NEWS | 4 Oktober 2022

KPK Buka Peluang Ungkap Hasil Penyelidikan Kasus Formula E

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mengungkapkan hasil yang diperoleh dalam proses penyelidikan kasus Formula E Jakarta.

NEWS | 4 Oktober 2022

Hari Ini, Polri Limpahkan Barang Bukti Kasus Brigadir J

Polri melimpahkan barang bukti kasus tewasnya Brigadir J dan obstruction of justice ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, hari ini.

NEWS | 4 Oktober 2022

KPK Bakal Bahas Kelanjutan Penanganan Kasus Surya Darmadi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal membahas soal kelanjutan penanganan kasus dugaan suap bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng.

NEWS | 4 Oktober 2022

KPK Tak Segan Bantarkan Penahanan Lukas Enembe jika Betul Sakit

KPK menegaskan tak segan untuk membantarkan penahanan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe jika yang bersangkutan terbukti menderita sakit.

NEWS | 4 Oktober 2022

KPK Nilai Indonesia Tak Kekurangan Dokter untuk Obati Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe diketahui memiliki keinginan untuk bisa menjalani pengobatan di Singapura.

NEWS | 4 Oktober 2022

Pemprov Jateng Gandeng Densus 88 Lawan Paham Radikal

Pemprov Jateng bersama Densus 88 melakukan pemetaan langkah-langkah strategis untuk menekan paham radikal.

NEWS | 4 Oktober 2022

PPKM Diperpanjang sampai 7 November 2022, Semua Daerah Level 1

Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali.

NEWS | 4 Oktober 2022

KPK Tetapkan Mantan Anggota DPR sebagai Tersangka Suap Kasus Garuda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus korupsi di PT Garuda Indonesia yang menjerat Emirsyah Satar dan pihak lainnya.

NEWS | 4 Oktober 2022

Kasus Garuda, KPK Usut Aliran Suap ke Mantan Anggota DPR

KPK menggelar penyidikan baru terkait dugaan suap pada pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia Tbk periode 2010-2015.

NEWS | 4 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Stok Habis, Vaksinasi Covid-19 Kota Bogor Dihentikan Sementara

Stok Habis, Vaksinasi Covid-19 Kota Bogor Dihentikan Sementara

NEWS | 8 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings