Novel Baswedan Cs Minta Pimpinan KPK Cabut Keputusan Pembebastugasan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Novel Baswedan Cs Minta Pimpinan KPK Cabut Keputusan Pembebastugasan

Senin, 17 Mei 2021 | 19:18 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibebastugaskan lantaran tidak memenuhi syarat dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut hasil TWK tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian pegawai yang di antaranya ada penyidik senior Novel Baswedan.

“Pernyataan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara tersebut harus dimaknai sebagai upaya merehabilitasi nama baik 75 pegawai KPK yang secara tidak berdasar dan patut telah diminta oleh Pimpinan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab bahkan sangat berpotensi diberhentikan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN (aparatur sipil negara),” kata Sujanarko, perwakilan 75 pegawai KPK dalam keterangannya, Senin (17/5/2021).

Sujanarko mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut harus ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK dan pemerintah. Pimpinan KPK, kata Sujanarko, sudah sepatutnya mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 tentang hasil asesmen TWK. SK itu salah satu poinnya meminta para pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing.

“Pimpinan harus mencabut SK Nomor 652 Tahun 2021 sebagaimana tuntutan tersebut juga telah kami sampaikan dalam surat keberatan pagi ini kepada Pimpinan, bersamaan dengan itu pimpinan juga harus merehabilitasi nama 75 orang pegawai KPK yang telah dirugikan akibat keputusan dan kebijakan pimpinan tersebut,” ujar Sujanarko.

Sujanarko yang diketahui menjabat sebagai Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, mewakili para pegawai juga meminta pemerintah membentuk tim investigasi publik yang independen. Tim tersebut bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan tindakan tugas terhadap kebijakan dan tindakan pimpinan yang membebastugaskan 75 pegawai.

“Termasuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem di KPK yang diperlukan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden,” kata Sujarnako.

Upaya tersebut, kata Sujanarko, penting dilakukan untuk memastikan tindakan dan kebijakan pimpinan KPK yang merugikan pegawai tidak terulang kembali. Padahal, menurut Sujarnako, pimpinan KPK seharusnya melihat pegawai aset penting organisasi.

“Dan fokus pada penguatan upaya pemberantasan korupsi,” demikian Sujarnako.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, menurut Jokowi, harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

Jokowi pun menilai hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan lembaga antikorupsi baik secara individu, maupun secara kelembagaan. Jokowi menekankan hasil asesmen TWK tidak menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS.

“Tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” kata Jokowi dalam pernyataannya, Senin (17/5/2021).



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

ASN di Malang Tidak Ada yang Bolos

Dari hasil sidak di Pemkot Malang, tidak ditemukan ASN yang membolos maupun izin tidak masuk bekerja.

NASIONAL | 17 Mei 2021

Hasil TWK Disebut Jadi Bahan Pembinaan Novel Baswedan Cs

Hasil TWK yang menyatakan 75 pegawai tidak memenuhi syarat, termasuk penyidik senior Novel Baswedan menjadi dasar pemetaan untuk dilakukan pembinaan.

NASIONAL | 17 Mei 2021

Pemudik dengan Transportasi Umum Turun Hingga 84%

Secara umum terjadi penurunan mobilitas penumpang di semua moda hingga 84% dibandingkan hari biasa.

NASIONAL | 17 Mei 2021

MKD Segera Proses Laporan Pelanggaran Etika terhadap Azis Syamsuddin

MKD akan segera melaksanakan proses laporan dugaan pelanggaran etika terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

NASIONAL | 17 Mei 2021

Mulai 18 Mei, Surat Izin Perjalanan Tak Lagi Jadi Syarat Penumpang KA Jarak Jauh

PT KAI kembali mengoperasikan KA jarak jauh setelah masa larangan mudik berakhir. Pelanggan tidak perlu lagi menyertakan surat izin perjalanan.

NASIONAL | 17 Mei 2021

Wadah Pegawai KPK: Pak Jokowi Jaga Semangat Pemberantasan Korupsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai menjaga semangat pemberantasan korupsi.

NASIONAL | 17 Mei 2021

Dukung Kemajuan Pendidikan di Indonesia Timur, TOP 1 Kolaborasi dengan Merek Lokal

TOP 1 berkolaborasi dengan Sage Footwear dan Starcross untuk membantu perkembangan pendidikan untuk anak usia dini di Indonesia Timur.

NASIONAL | 17 Mei 2021

Terjadi Kerumunan, Pemkot Bandung Tidak Tutup Tempat Wisata

Pemkot Bandung tidak menutup tempat wisata kendati sebelumnya telah terjadi lonjakan pengunjung atau terjadi kerumunan.

NASIONAL | 17 Mei 2021

Risma Dukung Penanganan Bencana Secara Komprehensif

Risma menegaskan Kementerian Sosial (Kemsos) mendukung adanya penanganan bencana secara komprehensif.

NASIONAL | 17 Mei 2021

Pasca Kecelakaan Perahu, Objek Wisata Kedung Ombo Masih Ditutup

Objek wisata air di Waduk Kedung Ombo, masih ditutup sejak terjadi kecelakaan perahu tenggelam yang menyebabkan sembilan orang meninggal dunia.

NASIONAL | 17 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS