KPK Sepakat dengan Jokowi Jadikan Hasil Tes sebagai Masukan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Sepakat dengan Jokowi Jadikan Hasil Tes sebagai Masukan

Senin, 17 Mei 2021 | 20:29 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat 75 pegawai lembaga antikorupsi dibebastugaskan.

Ghufron sepakat dengan pernyataan Jokowi yang menyebut hasil asesmen TWK sebagai masukan untuk langkah perbaikan secara individu maupun kelembagaan KPK.

"Kami mengapresiasi komitmen tinggi Presiden terhadap pemberantasan korupsi melalui pernyataan bahwa KPK harus memiliki SDM terbaik yang memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pemberantasan korupsi. Untuk itu, kami sepakat akan menjadikan hasil TWK sebagai masukan untuk langkah perbaikan lembaga dan individu KPK," kata Ghufron dalam keterangannya, Senin (17/5/2021).

KPK, kata Ghufron, menyambut baik pernyataan Presiden yang menyatakan alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan putusan MK terkait uji materi UU 19/2019 tentang KPK.

Untuk menindaklanjuti pernyataan Jokowi, Ghufron menyatakan, KPK akan melanjutkan koordinasi dengan Kempan RB dan BKN terkait nasib 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen TWK.

"Dengan arahan Presiden ini, kami berharap proses alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dapat segera selesai dengan tetap taat asas dan prosedur sehingga kita bisa kembali fokus pada kerja-kerja pemberantasan korupsi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

Menurut Jokowi, hasil TWK terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan lembaga antikorupsi baik secara individu, maupun secara kelembagaan. Jokowi menekankan hasil asesmen TWK tidak menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi dalam pernyataannya melalui video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Di sisi lain, kata Jokowi, apabila ada kekurangan di internal KPK, maka masih ada peluang untuk memperbaiki. Salah satu salurannya ialah memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

"Dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," katanya.

Di samping itu, Jokowi juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK. Jokowi mengharapkan pengalihan status pegawai KPK sesuai dengan putusan itu.

"Yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN," kata Jokowi.

Untuk itu, Jokowi meminta para pihak terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana untuk merancang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, terutama terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi," jelas Jokowi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kepala BRIN: Masalah Keantariksaan Tidak Bisa Dilepas ke Swasta

Sesuai amanat UU Keantariksaan, harus ada lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan penyelenggara keantariksaan

NASIONAL | 17 Mei 2021

Lapan Akan Diintegrasikan ke BRIN Secara Bertahap

Selain Lapan, tiga lembaga lainnya yaitu LIPI, BPPT, dan Batan juga akan diintegrasikan ke dalam BRIN.

NASIONAL | 17 Mei 2021

75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK, Ini Kata Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya turun tangan terkait permasalahan terkait tidak lulusnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

NASIONAL | 17 Mei 2021

Restorative Justice, 1.864 Kasus Diselesaikan di Luar Pengadilan

Mabes Polri menyatakan ada 1.864 kasus yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan di luar pengadilan melalui mekanisme restorative justice.

NASIONAL | 17 Mei 2021

Kasus Terorisme, Munarman Resmi Ditahan

Mabes Polri menyatakan status Munarman telah resmi ditahan

NASIONAL | 17 Mei 2021

Novel Baswedan Sebut Indriyanto Bertindak di Luar Kewenangan Dewas KPK

Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan Indriyanto Seno Adji ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK

NASIONAL | 17 Mei 2021

Polri Akan Awasi Distribusi Pupuk Subsidi

Polri akan ikut menjaga kestabilah harga dan ketersediaan pangan hingga pengawasan pupuk bersubsidi.

NASIONAL | 17 Mei 2021

Novel Baswedan Cs Minta Pimpinan KPK Cabut Keputusan Pembebastugasan

Pimpinan KPK diminta mencabut surat keputusan (SK) yang diantaranya mengatur pembebastugasan 75 pegawai KPK.

NASIONAL | 17 Mei 2021

ASN di Malang Tidak Ada yang Bolos

Dari hasil sidak di Pemkot Malang, tidak ditemukan ASN yang membolos maupun izin tidak masuk bekerja.

NASIONAL | 17 Mei 2021

Hasil TWK Disebut Jadi Bahan Pembinaan Novel Baswedan Cs

Hasil TWK yang menyatakan 75 pegawai tidak memenuhi syarat, termasuk penyidik senior Novel Baswedan menjadi dasar pemetaan untuk dilakukan pembinaan.

NASIONAL | 17 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS