Distribusi Vaksin Dikuasai Negara Tertentu, Puan: Saatnya Kedepankan Solidaritas Global
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Distribusi Vaksin Dikuasai Negara Tertentu, Puan: Saatnya Kedepankan Solidaritas Global

Senin, 17 Mei 2021 | 21:27 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani menegaskan DPR mendorong parlemen dari negara-negara yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk aktif mengupayakan pemerataan ketersediaan vaksin di seluruh dunia. Menurut Puan, solidaritas global menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil untuk mengatasi potensi memburuknya dampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Puan lewat pesan video dalam rangka sidang ke-142 Majelis IPU yang akan diadakan di Jenewa, Swiss, pada 24-28 Mei 2021, Senin (17/5/2021).

“Dunia saat ini berada pada situasi genting terkait pandemi Covid-19. Vaksinasi memang sudah dilakukan di sejumlah negara, tetapi distribusinya tidak merata. Parlemen negara anggota IPU bisa memainkan peran penting terkait hal ini,” ujar Puan.

Puan mengatakan parlemen negara anggota IPU mesti mendesak negara produsen vaksin untuk meningkatkan produksinya secara optimal.

“Sudah saatnya mengedepankan solidaritas global. Negara surplus persediaan vaksin mesti didorong untuk membagi stok vaksin yang dimilikinya dengan negara lain,” kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.

Puan menuturkan ketimpangan distribusi vaksin memang menjadi persoalan yang mengkhawatirkan. Negara tertentu, seperti Inggris dan Kanada, telah memesan vaksin dalam dosis yang jumlahnya beberapa kali lipat dibanding jumlah penduduk dewasa. Di saat yang sama, banyak negara lain yang belum dapat mengakses vaksin hingga saat ini.

Padahal, Puan menyatakan, pandemi Covid-19 bakal semakin sulit diatasi bila vaksinasi tidak merata di seluruh dunia sebagai jalan menuju kekebalan kelompok.

Kekhawatiran semakin bertambah karena meningkatnya dinamika penularan virus. Diprediksi kondisi tahun ini berpotensi lebih buruk dibanding 2020 sebagaimana diperingatkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Saatnya dunia bersatu. Kita berpacu dengan waktu untuk melakukan vaksinasi secara global di tengah ancaman kecepatan virus yang terus bermutasi. Kontribusi dan pendanaan pada Covax (Covid-19 Vaccines Global Access) Facility mesti ditingkatkan,” kata Puan.

“Seluruh negara mesti bekerjasama mengkompensasi biaya yang dikeluarkan pengembang vaksin serta mendorong pengabaian hak paten atas vaksin demi memungkinkan dilakukannya produksi massal,” ucap Puan.

Selain itu, mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu juga mendorong dilakukannya transfer teknologi, bagi pembuatan vaksin dari negara maju kepada pusat-pusat produksi vaksin di negara berkembang. Sejalan dengan itu, Puan mendorong penghapusan larangan ekspor untuk bahan-bahan dasar pembuat vaksin.

Di sisi lain, Puan mengingatkan pemerintah Indonesia untuk melakukan pengetatan terkait peningkatan kasus di sejumlah negara. Singapura, Malaysia, hingga Taiwan belakangan ini kembali menerapkan pengendalian ketat terhadap pergerakan warganya akibat lonjakan kasus di negara masing-masing.

“Memburuknya penyebaran Covid-19 seperti yang terjadi di India tentu sangat memprihatinkan. Begitu juga kebijakan ketat yang belakangan dikeluarkan pemerintah Singapura, Malaysia, hingga Taiwan untuk mengatasi lonjakan kasus di negaranya,” kata Puan.

“Ini semua tentu harus menjadi perhatian dan peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk memperketat pengawasan penyebaran virus Corona, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” demikian Puan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dewas KPK Korek Keterangan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Dewas KPK meminta keterangan Azis Syamsuddin, Senin (17/5/2021), terkait terkait dugaan pelanggaran etik penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju.

NASIONAL | 17 Mei 2021

KPK Sepakat dengan Jokowi Jadikan Hasil Tes sebagai Masukan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik hasil asesmen TWK

NASIONAL | 17 Mei 2021

Kepala BRIN: Masalah Keantariksaan Tidak Bisa Dilepas ke Swasta

Sesuai amanat UU Keantariksaan, harus ada lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan penyelenggara keantariksaan

NASIONAL | 17 Mei 2021

Lapan Akan Diintegrasikan ke BRIN Secara Bertahap

Selain Lapan, tiga lembaga lainnya yaitu LIPI, BPPT, dan Batan juga akan diintegrasikan ke dalam BRIN.

NASIONAL | 17 Mei 2021

75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK, Ini Kata Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya turun tangan terkait permasalahan terkait tidak lulusnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

NASIONAL | 17 Mei 2021

Restorative Justice, 1.864 Kasus Diselesaikan di Luar Pengadilan

Mabes Polri menyatakan ada 1.864 kasus yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan di luar pengadilan melalui mekanisme restorative justice.

NASIONAL | 17 Mei 2021

Kasus Terorisme, Munarman Resmi Ditahan

Mabes Polri menyatakan status Munarman telah resmi ditahan

NASIONAL | 17 Mei 2021

Novel Baswedan Sebut Indriyanto Bertindak di Luar Kewenangan Dewas KPK

Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan Indriyanto Seno Adji ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK

NASIONAL | 17 Mei 2021

Polri Akan Awasi Distribusi Pupuk Subsidi

Polri akan ikut menjaga kestabilah harga dan ketersediaan pangan hingga pengawasan pupuk bersubsidi.

NASIONAL | 17 Mei 2021

Novel Baswedan Cs Minta Pimpinan KPK Cabut Keputusan Pembebastugasan

Pimpinan KPK diminta mencabut surat keputusan (SK) yang diantaranya mengatur pembebastugasan 75 pegawai KPK.

NASIONAL | 17 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS