Jiwasraya Tak Bisa Hilangkan Hak Keperdataan Pemegang Polis
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jiwasraya Tak Bisa Hilangkan Hak Keperdataan Pemegang Polis

Sabtu, 22 Mei 2021 | 12:50 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – PT Asuransi Jiwasraya digugat oleh nasabahnya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Para penggugat dalam gugatan itu adalah Ruth Theresia dan Tomy Yoesman dengan nomor perkara 170/Pdt Sus-PKPU/2021/PN. Jkt Pst. Ada pun tagihan dari kedua penggugat adalah sekitar Rp 17 miliar.

Dalam petitum gugatannya, penggugat meminta majelis hakim memutuskan empat putusan pokok. Pertama, menerima dan mengabulkan permohonan dari para pemohon untuk seluruhnya. “Kami minta agar utang utang Jiwasraya sebesar Rp 17 miliar ke kita harus dibayar. Jadi kita mohon supaya Jiwasraya ini dinyatakan dalam PKPU,” kata Tomy Yoesman, Sabtu (22/5/2021).

Kedua, menyatakan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam PKPU sementara, untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan. Ketiga, menunjuk hakim dari hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim pengawas dalam perkara PKPU.

Keempat, menunjuk dan mengangkat Muhammad Fadhil Putra Rusli dan Herdiyan Saksono Zoulba sebagai pengurus dan kurator Jiwasraya. Kelima, menghukum Jiwasraya sebagai PKPU untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Saksi Ahli

Sidang PKPU tersebut telah digelar beberapa kali dan sudah menghadirkan dua saksi ahli dari pihak Tomy. Saksi ahli pertama Irvan Rahardjo. Irvan sebagai ahli Asuransi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Kedua Margarito Kamis sebagai ahli Ilmu Hukum Tata Negara.

Menurut Irvan, pengajuan PKPU tidak perlu meminta izin dari Otoriras Jasa Keuangan (OJK). "Ini sudah di jalur hukum, sehingga proses PKPU ini tidak perlu meminta izin OJK," kata Raharjo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/5/2021).

Menurut pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), kata Irvan, pihak Jiwasraya yang selama ini menerima pembayaran premi, harus memberikan penggantian kepada para nasabah akibat suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan karena suatu peristiwa yang tertentu.

"Jiwasraya selama ini menerima premi, jika ada suatu peristiwa tertentu yang menyebabkan kerugian, wajib tetap membayar ganti rugi kepada para nasabah," tegasnya.

Irvan juga mengutip pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Irvan mengatakan, perusahaan asuransi harus memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian ataupun kerusakan akibat suatu peristiwa yang tidak pasti.

"Saat ini yang paling diperlukan adalah itikad baik dari kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian asuransi. Pasal 251 KUHDagang yang meletakkan tanggung jawab pada tertanggung untuk memberikan keterangan yang benar sesuai prinsip itikad baik. Sebab dalam perjanjian asuransi mengandung prinsip bahwa tertanggung akan menerima pembayaran klaim dari penanggung," tambahnya.

Sementara Margarito berpendapat pemegang polis berhak mengajukan PKPU. Pasalnya kata Margarito, hubungan hukum tercipta antara pihak asuransi dengan pemegang polis dari suatu perjanjian.

"Di situ ketika polis itu muncul dan tertulis maka hak itu juga tercipta. Berdasarkan hak itu pemegang polis memiliki haknya untuk mengajukan PKPU. PKPU sah diberlakukan di perusahan asuransi dan pemegang polis memiliki hak klaim PKPU," tegasnya.

Lanjut Margarito, PKPU berbicara soal hak para polis. Meskipun ribuan pemegang polis tidak mengajukan PKPU, tidak berpengaruh terhadap gugatan satu orang. "Ini soal hak," katanya.

Margarito menilai kebijakan jiwasraya yang melakukan restrukturisasi dengan tujuan untuk kepentingan umum tidak relevan. "Korupsi banyak-banyak demi kepentingan umum? Uang nasabah sudah habis, begitu kah cara mengelolaj kepentingan umum," tegasnya.

Hak perdata para polis kata Margarito tidak bisa dikesampingkan atas nama kepentingan umum. Sebab hak para para polis dijamin oleh hukum. "Hak yang lahir sudah disepakati oleh kedua belah pihak secara sadar," tukasnya.

Perjanjian

Kuasa hukum pemohon PKPU, Frengky Richard Mesakaraeng, mengatakan, perjanjian keperdataan melekat pada pasal 1338. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan, "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

"Artinya jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, berarti pihak lain menuntut pelaksanan daripada prestasi itu," tegas Frengky.

Sementara kasus perjanjian yang sudah jatuh tempo kata Frengky merujuk pada pasal 202 ayat 3 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam pasal tersebut diberikan hak kepada kreditur untuk melakukan PKPU.

"Tujuannya apa ? Supaya para pihak yang tadinya tidak melaksanakan perjanjian ini ditarik untuk duduk bersama menyelesaikan penyelesaian masalah yang keterlambatan pembayaran itu. Apakah dibayarkan secara sebagian atau seluruhnya itu tergantung kesepakatan para pihak dalam mekanisme PKPU," bebernya.

Menurut Frengky, kliennya menolak masuk dalam restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, skema restrukturisasi yang ditawarkan dinilai tidak adil. Apalagi dibingkai dalam frasa kepentingan publik.

"Semua pihak selaku pemegang polis didasarkan pada perjanjian polis. Nah, tidak bisa mengorbankan pemegang polis yang memiliki hak tagih ini dengan mengatasnamakan kepentingan publik. Karena masing-masing pihak ini punya hak untuk menuntut. Apalagi punya perjanjian masing-masing," tambahnya.

Frengky menambahkan, semua kebijakan yang dikeluarkan Jiwasraya harus berdasarkan kesepakatan terhadap para polis. Sebab kata Frengky, Jiwasraya tidak bisa menghilangkan hak keperdataan yang diatur dalam pasal 1338. "Ada perjanjian. Enggak bisa serta merta dilakukan secara sepihak," jelasnya.

Sedangkan Tomy selaku pemegang polis menegaskan, haknya telah diatur dalam UUD 1945 pasalnya 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Klaim Jiwasraya yang membuat kebijakan restrukturisasi untuk kepentingan umum syarat kepentingan.

"Itu kepentingan umum mereka rekayasa untuk melindungi terjadinya korupsi dalam jiwasraya. Itu dia mau tegakan hukum di atas hukum. Masa kepentingan umum terus korbankan saya. Sementara yang punya hak keperdataan saya," tukasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Indonesia Kembali Jadi Tuan Rumah Olimpiade Informatika Asia Pasifik

Indonesia kembali dipercayakan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Olimpiade Informatika Asia-Pasifik.

NASIONAL | 22 Mei 2021

Dengan Empat Pilar, Arsjad Rasjid Akan Perkuat Kadin dan Perekonomian Nasional

Dengan empat pilar visi misi itu, Arsjad Rasjid berjanji akan memperkuat Kadin dan perekonomian nasional.

NASIONAL | 22 Mei 2021

BPBD Jatim Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Magnitudo 5,9

BPBD Jawa Timur (Jatim) menyalurkan bantuan untuk warga terdampak gempa magnitudo 5,9.

NASIONAL | 22 Mei 2021

Kasus Megamendung-Petamburan, Sidang Vonis Rizieq Syihab Digelar Pekan Depan

Sidang vonis terhadap Rizieq Syihab dalam kasus kerumunan di Megamendung dan Petamburan akan digelar pada Kamis (27/5/2021).

NASIONAL | 22 Mei 2021

Oknum PNS Jual Vaksin Ilegal, Menteri Tjahjo: Saya Usulkan Dipecat

Tjahjo Kumolo mengusulkan pemecatan terhadap oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat penjualan vaksin ilegal.

NASIONAL | 22 Mei 2021

Kerumunan di Pesta Ultah Khofifah, Ini Klarifikasi Pemprov Jatim

Pelaksanaan pesta ulang tahun itu diklaim dengan penerapan protokol ketat.

NASIONAL | 22 Mei 2021

Warganet Kritik Pesta Ultah Khofifah yang Menimbulkan Kerumunan

Menjadi sorotan setelah muncul video singkat yang tersebar melalui medis sosial sejak Kamis (20/5/2021).

NASIONAL | 22 Mei 2021

Bisnis Masih Lancar, Status PKPU Bata Dicabut

Keputusan pencabutan status PKPU BATA adalah pilihan terbaik karena perusahaan masih memiliki kemampuan melakukan pembayaran tanpa penundaan.

NASIONAL | 22 Mei 2021

Menteri Trenggono Jamin Nelayan Akan Sejahtera dengan Program PNBP Pascaproduksi

Program prioritas peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lewat skema pascaproduksi akan meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

NASIONAL | 22 Mei 2021

Boni Hargens Apresiasi Pemanggilan Putra Riza Chalid ke Pengadilan

Langkah PN Jakarta Selatan yang berhasil memanggil Kerry Adrianto Riza mendapat apresiasi dari pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens.

NASIONAL | 22 Mei 2021


TAG POPULER

# PPKM Level 4 Diperpanjang


# Akidi Tio


# Greysia Polii


# Olimpiade Tokyo


# Anthony Ginting



TERKINI

Indonesia Ingatkan Bahaya Diskriminasi Jenis Vaksin sebagai Syarat Perjalanan

KESEHATAN | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS