Ombudsman Verifikasi Laporan 75 Pegawai KPK atas Dugaan Maladministrasi TWK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ombudsman Verifikasi Laporan 75 Pegawai KPK atas Dugaan Maladministrasi TWK

Minggu, 23 Mei 2021 | 18:49 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masih melakukan verifikasi terkait laporan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai maladministrasi terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Verifikasi ini eilakukan untuk menentukan jenis dugaan maladministrasi dan langkah Ombudsman selanjutnya.

"Mengabarkan Ombudsman sesuai dengan kewenangannya sedang melakukan verifikasi formil dan materiil terhadap isi materi laporan yang disampaikan ke ORI, untuk ditetapkan pada tindakan lanjutan, akan ada verifikasi pendalaman laporan untuk menentukan jenis dugaan maladministrasi dan tindakan lanjutan, baik itu pemeriksaan pada terlapor dan pelapor," kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, saat dikonfirmasi, Minggu (23/5/2021).

Najih menyampaikan, tindakan lanjutan akan diputuskan oleh pimpinan dalam pleno, yang akan dilaksanakan pada pekan depan. Selain itu, Ombudsman juga sedang mempertimbangkan dan mencermati apa tindakan yang akan dilakukan Pimpinan KPK terhadap sikap atau intruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan TWK tidak menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen TWK.

"Pleno menetapkan dapat atau tidaknya pemeriksaan dugaan maladministrasi dari hasil verifikasi, kemudian menetapkan penyerahan kepada tim riksa, sesuai substansi atau bidangnya," kata Najih.

Najih menyebut, tim pemeriksa nantinya yang akan menentukan jadwal pemanggilan terhadap pihak pelapor maupun terlapor.
"Tim riksa yang akan mentukan waktunya, ini bisnis proses internalnya," tegas Najih.

Diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK didampingi Tim Advokasi Penyelamatan KPK melaporkan lima pimpinan lembaga antikorupsi atas dugaan maladministrasi terkait TWK.

Dalam laporan itu, para pegawai menilai tes TWK yang diselenggarakan pada Maret 2021 dan diumumkan pada 7 Mei 2021 tersebut sarat pelanggaran hukum dan undang-undang sehingga merugikan hak 75 pegawai KPK dan agenda pemberantasan korupsi.

Hal ini mengingat pegawai-pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos adalah pegawai-pegawai yang jujur dan berprestasi serta integritasnya teruji selama ini.

"Pengaduan kami diterima oleh Ketua Ombudsman dan dua komisioner Ombudsman," kata Perwakilan pegawai KPK, Sujanarko, Rabu (19/5/2021).

Sujanarko membeberkan sejumlah poin dalam pelaporan tersebut. Dikatakan Sujanarko, pimpinan KPK menambahkan metode alih status Pegawai KPK, bukan hanya melalui pengangkatan tetapi juga melalui pengujian.

Padahal, katanya kedua hal tersebut bertolak belakang dan masing-masing metode memiliki implikasi hukum dan anggaran yang berbeda.

Selain itu, Pasal 20 Ayat (1) Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tidak merinci metode pengujian tes wawasan kebangsaan sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

"Pimpinan KPK juga membuat sendiri kewenangan untuk menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan yang tidak diatur dam UU Nomor 5 Tahu 2014 tentang ASN dan UU 19 Tahun 2019 tentang KPK serta PP 41 Tahun 2020 tentang Alih Status Pegawai KPK," kata Sujanarko.

Lebih jauh, Sujanarko mengatakan, pimpinan KPK melibatkan lembaga lainnya, melaksanakan TWK untuk tujuan selain alih status pegawai KPK. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) PP Nomor 41 Tahun 2020 dan Pasal 18 dan 19 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021.

Kemudian, Pimpinan KPK menggunakan metode pengujian melalui TWK sebagai dasar pengangkatan pegawai KPK, padahal tidak ada ketentuan dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang menyatakan demikian. Selain itu, Pegawai KPK membuat dan menandatangani dokumen pelaksanaan pekerjaan setelah pekerjaan selesai.

"Pimpinan KPK pun menambahkan sendiri konsekuensi dari tes wawasan kebangsaan sehingga melampaui kewenangannya. Bertentangan dengan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVUU/2019," katanya.

Atas dasar poin-poin itu, kata Sujanarko, Tim advokasi dan pegawai KPK meminta Ombudsman memeriksa Ketua dan Pimpinan KPK lainnya atas kebijakan TWK yang bertentangan dengan UUD 1945, UU Ombudsman, UU Pelayanan Publik, UU ASN dan UU KPK.

Tim advokasi dan pegawai juga meminta Ombudsman menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan yang menyatakan Ketua dan Pimpinan KPK terbukti melakukan Maladministrasi.

"Mengeluarkan rekomendasi agar pegawai-pegawai KPK dipekerjakan kembali pada posisi semula dan memberikan sanksi bagi Firli Bahuri dan kawan-kawan dalam hal KPK tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman RI tersebut," kata Sujanarko.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Menag Rilis Buku Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan

Penguatan Moderasi Beragama menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama (Kemag) di bawah kepemimpinan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

NASIONAL | 23 September 2021

Kemendikbudikti Siapkan Mobil PJJ Kampus Merdeka dan Vaksinasi untuk Mahasiswa Daerah 3T

Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek menyiapkan Mobil Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Kampus Merdeka dan Mobil Vaksinasi.

NASIONAL | 23 September 2021

1.296 Satuan Pendidikan Jadi Klaster Covid-19

Sebanyak 1.296 satuan pendidikan menjadi klaster Covid-19. Jumlah ini relatif kecil atau hanya 2,8% dari total 46.580 satuan pendidikan yang menggelar PTM.

NASIONAL | 23 September 2021

Manggarai Raya Bertekad Bebaskan ODGJ dari Pasung

Tiga kabupaten di Manggarai Raya bertekad membebaskan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari pasung.

NASIONAL | 23 September 2021

KPK Akan Dalami Peran Bos Bank Panin Mu'min Ali di Perkara Suap Pajak

KPK pastikan akan mendalami setiap fakta baru yang muncul dalam persidangan perkara dugaan suap dengan terdakwa dua mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno.

NASIONAL | 23 September 2021

Kunker ke Cilacap, Presiden Jokowi Tanam Mangrove hingga Lepas Tukik

Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah untuk menanam mangrove, meninjau vaksinasi, dan melepas tukik.

NASIONAL | 23 September 2021

Peran Guru Semakin Besar Bentuk Karakter Bangsa di Era Digitalisasi

Di era digitalisasi dan keterbukaan informasi, peran guru semakin besar dalam menjaga dan membentuk karakter bangsa.

NASIONAL | 23 September 2021

Irjen Pol Napoleon Bonaparte Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencucian Uang

Bareskrim menetapkan Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

NASIONAL | 23 September 2021

Kemendikbudristek: Baru 42% Sekolah di PPKM Level 1-3 Gelar PTM Terbatas

SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa Covid-19 menetapkan satuan pendidikan menyediakan pilihan layanan PTM terbatas dengan prokes.

NASIONAL | 23 September 2021

Presiden Jokowi Ajak Pemimpin Dunia Jawab Kegelisahan Masyarakat Internasional

Jokowi ajak para pemimpin dunia melakukan langkah nyata untuk menjawab kegelisahan masyarakat internasional.

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Hari Libur Nasional 2022


# Toko Obat Ilegal


# Joe Biden


# Piala Sudirman



TERKINI
Penyedia Cloud Asal Norwegia, Crayon, Resmi Masuk Indonesia

Penyedia Cloud Asal Norwegia, Crayon, Resmi Masuk Indonesia

EKONOMI | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings