BPK: Opini WTP Momentum Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

BPK: Opini WTP Momentum Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Selasa, 25 Mei 2021 | 22:00 WIB
Oleh : JNS

Medan, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam hasil pemeriksaan menandakan terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Hal ini disampaikan oleh Anggota V BPK Bahrullah Akbar pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Sumut, Senin (24/5/2021).

Bahrullah menjelaskan, BPK memberikan opini WTP kepada Pemprov Sumut atas pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020 tersebut, serta implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk menindaklanjuti rekomendasi.

"Capaian ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah," tegas Bahrullah, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya.

Meski mendapatkan opini WTP, BPK menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah.

"Meskipun demikian dampak permasalahan tersebut, tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan," kata Bahrullah.

Dok. BPK

Sebagai informasi, BPK juga menyerahkan LHP Kinerja atas Efektivitas Konektivitas Infrastruktur Kemantapan Jalan Tahun Anggaran 2020, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020.

LHP ini diserahkan kepada Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dan Gubernur Provinsi Sumut Edy Rahmayadi.

Permasalahan dan Rekomendasi

Dalam kesempatan tersebut, Bahrullah memaparkan sejumlah permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Sumut berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.

Di antaranya adalah belanja tidak terduga atas delapan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 tidak sesuai ketentuan.

Antara lain kelebihan pembayaran atas beberapa pengadaan dan ketidakwajaran keuntungan sebesar Rp2,83 miliar serta belanja bantuan alih usaha pembuatan bak becak bermotor sebesar Rp 668 juta belum selesai dikerjakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, BPK menemukan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum memadai, antara lain kelebihan pembayaran dana BOS sebesar Rp3,9 miliar, pertanggungjawaban dana BOS tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp1,57 miliar dan wajaran keuntungan sebesar Rp2,83 miliar.

Serta belanja bantuan alih usaha pembuatan bak becak bermotor sebesar Rp668 juta belum selesai dikerjakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Lalu, terdapat kekurangan volume atas 35 paket pekerjaan belanja modal pada 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp9 miliar. Serta barang hasil belanja BOS tidak ditemukan keberadaannya sebesar Rp334,03 juta.

Menanggapi permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada gubernur setempat untuk memerintahkan inspektorat untuk meminta penyedia menyerahkan bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya serta menguji pertanggungjawaban tersebut. Apabila tidak sesuai pertanggungjawabannya, agar disetorkan ke kas daerah.

BPK juga memerintahkan gubernur untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah.

Serta memerintahkan kepala perangkat daerah terkait lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang di lapangan. Dan menyelesaikan tindak lanjut hasil putusan peninjauan kembali MA atas imbalan bunga Pajak Air Permukaan PT. Inalum.

"Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," tutup Bahrullah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Skor MCP Turun, KPK Tegur Bupati Bogor

KPK menegur Bupati Bogor dan jajarannya disebabkan menurunnya skor rata-rata monitoring centre for prevention (MCP) Kabupaten Bogor.

NASIONAL | 25 Mei 2021

Pakar: Arahan Presiden Terkait 75 Pegawai KPK Harus Ditindaklanjuti

Arahan Presiden Joko Widodo terkait nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan harus segera ditindaklanjuti

NASIONAL | 25 Mei 2021

51 Pegawai Dipecat Saat KPK Kekurangan 100 Orang di Deputi Penindakan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memecat 51 dari 75 pegawai lembaga antirasuah karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK)

NASIONAL | 25 Mei 2021

KPK Tahan Eks Dirut Keuangan dan Investasi PT Jasindo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Solihah sebagai tersangka

NASIONAL | 25 Mei 2021

BPK Minta Pemprov Bali Tindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Menurut Anggota IV BPK, laporan hasil pemeriksaan akan lebih bermanfaat apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana yang direkomendasikan BPK.

NASIONAL | 25 Mei 2021

Kemhub Lakukan Tes Antigen Acak di UPPKB Balonggandu

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan arus balik.

NASIONAL | 15 Mei 2021

Istana Tegaskan Kepala BNPB Ganip Warsito Otomatis Jadi Ketua Satgas Covid-19

Pihak Istana Kepresidenan membenarkan setelah dilantik menjadi Kepala BNPB, maka secara otomatis Ganip Warsito bekerja juga sebagai Ketua Satgas Covid-19

NASIONAL | 25 Mei 2021

WP Sebut Jokowi Perlu Menyupervisi Polemik Alih Status Pegawai KPK

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) angkat suara soal pemberhentian 51 dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus asesmen TWK

NASIONAL | 25 Mei 2021

Jelang Arus Balik, Kemhub Siagakan 11 Posko Antigen di Jabar

Kementerian Perhubungan (Kemhub) telah menyiagakan 11 posko pemeriksaan tes antigen gratis yang tersebar di Jawa Barat (Jabar).

NASIONAL | 15 Mei 2021

51 Pegawai Tak Lolos TWK Bakal Dipecat, Alexander Marwata: Telah Lewati Perdebatan Panjang

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, 51 orang pegawainya yang bakal dipecat telah disepakati dengan perdebatan yang cukup panjang

NASIONAL | 25 Mei 2021


TAG POPULER

# IHSG


# Akidi Tio


# UMKM


# Greysia Polii


# Pesawat Kepresidenan



TERKINI

Bonus Terus Berdatangan untuk Greysia/Apriyani, Kali Ini dari Bareksa dan OVO

OLAHRAGA | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS