Moeldoko: Alih Status Pegawai, Komitmen Pemerintah Jaga KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Moeldoko: Alih Status Pegawai, Komitmen Pemerintah Jaga KPK

Rabu, 26 Mei 2021 | 13:23 WIB
Oleh : CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) merupakan bentuk komitmen pemerintah menjaga KPK. KPK diharapkan dapat bekerja sesuai tugasnya sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Saya pikir arahan Presiden terkait alih status KPK sebagai ASN semakin menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga KPK, agar dapat bekerja secara maksimal sesuai tugasnya sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di Jakarta, Rabu (26/5/2021).

Moeldoko mengatakan Kantor Staf Presiden (KSP) pasti akan mengawal arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Menurut Moeldoko, sejak awal Jokowi ingin KPK memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik serta berkomitmen tinggi dalam memberantas korupsi. Karena itu, kata Moeldoko, proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN membuat pemberantasan korupsi harus menjadi lebih sistematis.

Moeldoko meminta semua pihak mengetahui bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Selain itu, juga amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN, serta Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN.

Moeldoko menegaskan dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2019, Presiden mengingatkan status kepegawaian harus tetap memegang prinsip tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.

“Presiden menyerahkan pada mekanisme yang berlaku di mana pimpinan KPK, sekjen KPK bersama Kementerian PANRB dan kepala BKN bisa merumuskan kebijakan terbaik untuk memastikan prinsip itu bisa dibenahi,” ujar Moeldoko.

Moeldoko mengatakan langkah tersebut perlu dilakukan untuk memastikan bangsa Indonesia mendapatkan garda terbaik pemberantasan korupsi yang berintegritas dan berjiwa merah putih.

“Itu sebenarnya yang telah dipikirkan bersama. Jadi janganlah persoalan ini belum dipahami sepenuhnya oleh kita semua, tetapi justru digoreng kanan kiri hasilnya keluar dari substansi tujuan yang hendak dicapai. Saya harap dengan penjelasan ini masyarakat Indonesia bisa memahami dengan lebih utuh,” kata Moeldoko.

Terkait dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi polemik, Moeldoko mengajak semua pihak melihatnya sebagai bentuk dari penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintahan. Moeldoko mengatakan, tes tersebut selama ini sudah berjalan, tidak hanya di ranah KPK, tetapi semua yang berproses atas alih status menjadi ASN pada semua lembaga.

“Sekali lagi ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk kalangan BUMN. Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tapi juga di lembaga lain terjadi seperti itu, bahkan di BPIP juga ada, begitu tes TWK mereka tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut, tapi di KPK ribut?,” ujar Moeldoko.

Adapun mengenai mekanisme TWK yang menjadi perdebatan, Moeldoko menekankan harus dipastikan disusun dengan lebih baik. KSP merekomendasikan untuk melibatkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang sudah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebinekaan Indonesia.

Selain itu, kata Moeldoko, perlu juga dipikirkan berbagai skenario atas perbaikan terhadap para pegawai KPK yang wawasan kebangsaannya masih kurang, melalui pendidikan kedinasan, layaknya diinginkan Presiden.

Moeldoko mengatakan TWK memang harus diperkuat dari waktu ke waktu. Sebab persoalan wawasan kebangsaan bisa naik turun lantaran ancamannya semakin keras.

“Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia. Bangsa ini sungguh kadang kehilangan akal sehat,” tegas Moeldoko.

Moeldoko mengajak seluruh pihak menyudahi energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK. Moeldoko menekankan perlunya sikap bijak.

“Kita tahu ini sudah final. KPK harus terus diperkuat oleh kita semua. Kita berikan kepercayaan penuh kepada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri, bekerja dan menindak koruptor dengan tidak pandang bulu, termasuk pencegahan korupsi. Kita sudah mempunyai instrumennya yaitu strategi pencegahan korupsi. Saatnya KPK kembali konsentrasi pada tugas pokok dan fungsinya, kita dukung sepenuhnya, masyarakat mendukung sepenuhnya,” ucap Moeldoko.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

1.078 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2021

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) memberikan remisi khusus kepada 1.078 dari 2.069 narapidana beragama Buddha di seluruh Indonesia.

NASIONAL | 26 Mei 2021

Gotong Royong Dunia Usaha dan Pemerintah Akan Pulihkan Kesehatan dan Ekonomi Nasional

Upaya gotong royong yang dilakukan dunia usaha dan pemerintah akan mempercepat pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional.

NASIONAL | 26 Mei 2021

86 Putra dan Putri Awak KRI Nanggala 402 Terima Beasiswa Unggulan Penghargaan

Nadiem mengatakan awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan gugur di perairan utara Bali bulan April lalu adalah patriot bangsa.

NASIONAL | 26 Mei 2021

Perayaan Waisak, Menag Ajak Umat Buddha Dukung Restorasi Candi Borobudur

"Bersama-sama menjadikan Candi Borobudur sebagai destinasi kunjungan religi agama Buddha dunia,” kata Yaqut.

NASIONAL | 26 Mei 2021

Hari Raya Waisak, Menag: Rekatkan Tali Persaudaraan

Menurut Menag, pesan merekatkan persaudaraan itu sejalan dengan ajaran yang tertuang dalam kitab suci Dhammapada.

NASIONAL | 26 Mei 2021

Hari Raya Waisak, Jokowi: Akan Ada Cahaya Terang Sesudah Kegelapan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun Instagramnya mengunggah ucapan selamat Hari Raya Waisak. Jokowi optimistis akan ada cahaya terang sesudah kegelapan.

NASIONAL | 26 Mei 2021

Satgas Imbau Perayaan Waisak Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 berharap perayaan dan ibadah Hari Raya Waisak dilakukan secara sederhana serta tetap disiplin protokol kesehatan.

NASIONAL | 26 Mei 2021

Jokowi dan DPR Diharapkan Turun Tangan Selesaikan Polemik TWK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR diharapkan turun tangan dalam menyelesaikan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).

NASIONAL | 26 Mei 2021

Kampus Vokasi Harus Penuhi Syarat Ini untuk Dapat Dana Kompetitif

“Lebih hemat masa studi, hemat biaya juga. Jadi, efisiensi ini yang kita ingin tekankan,” kata Nadiem.

NASIONAL | 26 Mei 2021

Hujan Sedang hingga Lebat Landa 18 Wilayah Ini

Perlu diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau badai petir serta angin kencang.

NASIONAL | 26 Mei 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS