Pakar Tata Negara: Permintaan Agar Kapolri Mencopot Ketua KPK Firli Bahuri Tidak Berdasar
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar Tata Negara: Permintaan Agar Kapolri Mencopot Ketua KPK Firli Bahuri Tidak Berdasar

Rabu, 26 Mei 2021 | 19:30 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Permintaan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot dan menarik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri dari lembaga antikorupsi itu dinilai tidak berdasar. Sebab, Firli menjadi Ketua KPK berdasarkan proses di DPR serta telah melalui uji kepatutan dan kelayakan.

Ngawur. Jelas-jelas pengisian posisi Ketua KPK itu sudah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR secara terbuka. Ada panitia seleksinya juga. Jadi, tidak bisa meminta pemberhentian Firli ke Kapolri,” ujar pakar hukum tata negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Indra Perwira di Jakarta, Rabu (26/5/2021).

Dikatakan, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menegaskan bahwa pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden, di mana sebelumnya sudah melalui panitia seleksi (pansel) pemilihan.

Oleh karena itu, ujarnya, wewenang Kapolri tidak akan bisa mencapai KPK yang jelas-jelas lembaga pemerintahan yang berbeda. Terlebih lagi, Ketua KPK dipilih langsung oleh DPR berdasarkan usulan Presiden. Wewenang Kapolri terhadap Firli, ujarnya, sebatas di ranah kepolisian.

“Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Kapolri untuk menarik Firli adalah apabila dia melakukan tindakan indisipliner dalam kategori kepolisian bukan sebagai jabatannya di KPK. Misalnya, ada kode etik yang dilanggar dalam perspektif kepolisian, Kapolri baru bisa melakukan tindakan,” ujar Indra.

Dikatakan pula, uji tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dijadikan polemik juga tidak terkait dengan persoalan etika pimpinan KPK. Kalau pun ada kesalahan dalam TWK, Indra berpandangan itu hanya persoalan maladministrasi.

“Kalau TWK digunakan sebagai alasan, itu bukan sebuah pelanggaran etika yang bisa menjatuhkan Firli. Kalau pun ada kesalahan, itu hanya persoalan maladministrasi. Bisa dikoreksi secara administrasi. Artinya, kalau ada orang yang tidak lulus karena menggunakan instrumen itu dan instrumen itu dianggap tidak layak, maka dia bisa dites kembali,” Jelasnya.

Oleh karena itu, Indra berpendapat, masalah maladministrasi tersebut tidak dapat menjadi alasan yang kuat untuk pemberhentian Firli sebagai anggota polri aktif apalagi sebagai pimpian KPK. “Benar-benar tidak nyambung itu,” tuturnya.

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil antikorupsi yang diwakilkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) mengirimkan surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perihal permintaan penarikan atau pemberhentian Ketua KPK Komjen Firli Bahuri sebagai anggota kepolisian.

“Dasar kami datang ke sini karena dalam pengamatan kami belakangan waktu terakhir ada serangkaian kontroversi yang dia ciptakan sehingga meruntuhkan citra Polri di mata publik,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Mabes Polri Selasa (25/5/2021).

Koalisi mencatat sejumlah persoalan terkait Firli, yakni pada 2020 ada kasus pengembalian paksa Komisaris Rossa Purbobekti. kasus pelanggaran etik saat mengendarai helikopter mewah, dan yang ketiga -yang menurut mereka paling fatal- terkait dengan tes wawasan kebangsaan.

“Karena dalam tes wawasan kebangsaan itu ada dua isu penting. Pertama, ada pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, ada indikasi pembangkangan perintah presiden,” ujar Kurnia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dianggap Berhasil, PPKM Mikro Kalbar Dapat Perhatian Khusus Polri

Keseriusan seluruh elemen pemerintah daerah serta Forkopimda dalam menjalankan PPKM Mikro di wilayah Kalimantan Barat patut mendapat apresiasi.

NASIONAL | 26 Mei 2021

Kasus 2,5 Ton Shabu, Napi Nigeria Divonis Mati Dua Kali?

Terpidana mati Okonkwo Nonso Kingsley kembali ditangkap dan jadi tersangka dalam kasus penyelundupan 2,5 ton sabu.

NASIONAL | 26 Mei 2021

Pengamat: Tes Wawasan Kebangsaan Tidak Bermasalah

Banyak pegawai KPK yang lulus tes wawasan kebangsaan. Hal itu mencerminkan tes tersebut tidak bermasalah dari sisi mana pun.

NASIONAL | 26 Mei 2021

Survei Charta Politika di Pilkada Kalsel: Elektabilitas Paslon Birinmu Unggul

Survei preferensi politik masyarakat Kalsel melalui pengumpulan data yang dilakukan pada 17-22 Mei 2021.

NASIONAL | 26 Mei 2021

Kapolri Akan Kukuhkan Pengurus Baru KBPP Polri

Kapolri dijadwalkan akan mengukuhkan kepengurusan baru pimpinan pusat keluarga besar putra putri (KBPP) Polri masa bakti 2021-2026 awal Juni mendatang.

NASIONAL | 26 Mei 2021

Jangan Lupa Saksikan Gerhana Bulan Total Malam Ini

Untuk wilayah DKI Jakarta, puncak dari peristiwa ini akan terjadi pada pukul 18.18 WIB.

NASIONAL | 26 Mei 2021

BMKG Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat Lebak dengan Sekolah Lapang

Kabupaten Lebak menjadi salah satu fokus karena memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami.

NASIONAL | 26 Mei 2021

Terapkan SE Satgas, Pelni Perketat Syarat Perjalanan hingga 31 Mei

Pelni melakukan pengetatan protokol kesehatan pada periode pascapeniadaan mudik yang diperpanjang hingga 31 Mei 2021.

NASIONAL | 26 Mei 2021

Puncak Gerhana Bulan di Jambi Pukul 18.18 WIB

Akan tetapi di wilayah Provinsi Jambi hanya mendapati bulan yang sudah dalam fase gerhana sebagian pada saat bulan terbit.

NASIONAL | 26 Mei 2021

Mensos Cek Langsung Dampak Siklon Seroja di NTT

Sebanyak empat titik lokasi menjadi perhatian Mensos dalam kunjungan kali ini.

NASIONAL | 26 Mei 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS