Logo BeritaSatu

Pakar Tata Negara: Permintaan Agar Kapolri Mencopot Ketua KPK Firli Bahuri Tidak Berdasar

Rabu, 26 Mei 2021 | 19:30 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Permintaan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot dan menarik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri dari lembaga antikorupsi itu dinilai tidak berdasar. Sebab, Firli menjadi Ketua KPK berdasarkan proses di DPR serta telah melalui uji kepatutan dan kelayakan.

Ngawur. Jelas-jelas pengisian posisi Ketua KPK itu sudah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR secara terbuka. Ada panitia seleksinya juga. Jadi, tidak bisa meminta pemberhentian Firli ke Kapolri,” ujar pakar hukum tata negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Indra Perwira di Jakarta, Rabu (26/5/2021).

Dikatakan, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menegaskan bahwa pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden, di mana sebelumnya sudah melalui panitia seleksi (pansel) pemilihan.

Oleh karena itu, ujarnya, wewenang Kapolri tidak akan bisa mencapai KPK yang jelas-jelas lembaga pemerintahan yang berbeda. Terlebih lagi, Ketua KPK dipilih langsung oleh DPR berdasarkan usulan Presiden. Wewenang Kapolri terhadap Firli, ujarnya, sebatas di ranah kepolisian.

“Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Kapolri untuk menarik Firli adalah apabila dia melakukan tindakan indisipliner dalam kategori kepolisian bukan sebagai jabatannya di KPK. Misalnya, ada kode etik yang dilanggar dalam perspektif kepolisian, Kapolri baru bisa melakukan tindakan,” ujar Indra.

Dikatakan pula, uji tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dijadikan polemik juga tidak terkait dengan persoalan etika pimpinan KPK. Kalau pun ada kesalahan dalam TWK, Indra berpandangan itu hanya persoalan maladministrasi.

“Kalau TWK digunakan sebagai alasan, itu bukan sebuah pelanggaran etika yang bisa menjatuhkan Firli. Kalau pun ada kesalahan, itu hanya persoalan maladministrasi. Bisa dikoreksi secara administrasi. Artinya, kalau ada orang yang tidak lulus karena menggunakan instrumen itu dan instrumen itu dianggap tidak layak, maka dia bisa dites kembali,” Jelasnya.

Oleh karena itu, Indra berpendapat, masalah maladministrasi tersebut tidak dapat menjadi alasan yang kuat untuk pemberhentian Firli sebagai anggota polri aktif apalagi sebagai pimpian KPK. “Benar-benar tidak nyambung itu,” tuturnya.

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil antikorupsi yang diwakilkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) mengirimkan surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perihal permintaan penarikan atau pemberhentian Ketua KPK Komjen Firli Bahuri sebagai anggota kepolisian.

“Dasar kami datang ke sini karena dalam pengamatan kami belakangan waktu terakhir ada serangkaian kontroversi yang dia ciptakan sehingga meruntuhkan citra Polri di mata publik,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Mabes Polri Selasa (25/5/2021).

Koalisi mencatat sejumlah persoalan terkait Firli, yakni pada 2020 ada kasus pengembalian paksa Komisaris Rossa Purbobekti. kasus pelanggaran etik saat mengendarai helikopter mewah, dan yang ketiga -yang menurut mereka paling fatal- terkait dengan tes wawasan kebangsaan.

“Karena dalam tes wawasan kebangsaan itu ada dua isu penting. Pertama, ada pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, ada indikasi pembangkangan perintah presiden,” ujar Kurnia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ini Rekomendasi FSGI untuk Tuntaskan Polemik Tunjangan Guru

Polemik tunjangan guru di RUU Sisdiknas karena pemerintah tidak melakukan penghitungan secara terperinci terkait besaran anggaran APBN.

NEWS | 30 September 2022

Legislator Sarankan Pemerintah Menginisiasi Ulang Pokja RUU Sisdiknas

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyebutkan Kemendikbudristek sebaiknya menginisiasi ulang pembentukan pokja  RUU Sisdiknas.

NEWS | 30 September 2022

Pasien Covid-19 Dirawat di RSDC Wisma Atlet Tidak Bertambah

Pasien Covid-19 yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, tetap berjumlah 25 orang, atau tidak mengalami penambahan.

NEWS | 30 September 2022

Semester 1 2022, Mesir Sudah Dikunjungi 4,9 Juta Turis

Sekitar 4,9 juta turis mengunjungi Mesir dalam enam bulan pertama 2022, meningkat 85,4 persen dibandingkan 2,6 juta turis pada periode yang sama tahun 2021.

NEWS | 30 September 2022

PGRI Minta UU Guru dan Dosen Dicabut dari RUU Sisdiknas

PGRI menyarankan pemerintah untuk mencabut UU Guru dan Dosen dari Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas)

NEWS | 30 September 2022

Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober: Bangkit Bergerak Bersama Pancasila

"Bangkit Bergerak Bersama Pancasila", menjadi tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila, yang diperingati pada 1 Oktober.  

NEWS | 30 September 2022

PGRI Ungkap 3 Penyebab Polemik RUU Sisdiknas

RUU Sisdiknas yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi polemik

NEWS | 30 September 2022

PDIP: Integrasi Transportasi Publik Era Anies Berhasil

PDIP menyatakan, program integrasi transportasi publik pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berhasil.

NEWS | 30 September 2022

Jumat, 3 Wilayah di Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan

BMKG memprakirakan cuaca Jakarta pada hari ini akan diwarnai hujan yang turun hujan ringan hingga sedang

NEWS | 30 September 2022

Pembangunan Permukiman di Pulau G Masih Pengarahan

Kawasan reklamasi pulau G diarahkan untuk kawasan permukiman baru sebatas pengarahan dan belum terwujud

NEWS | 30 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ini Rekomendasi FSGI untuk Tuntaskan Polemik Tunjangan Guru

Ini Rekomendasi FSGI untuk Tuntaskan Polemik Tunjangan Guru

NEWS | 25 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings