Soal Alih Status Pegawai KPK, Moeldoko: Tidak Benar Terjadi Pengabaian Arahan Presiden
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Soal Alih Status Pegawai KPK, Moeldoko: Tidak Benar Terjadi Pengabaian Arahan Presiden

Kamis, 27 Mei 2021 | 14:28 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan, KSP, kementerian, dan lembaga terkait solid mendukung arahan Presiden Jokowi atas polemik alih status pegawai KPK untuk menjadi ASN.

“Jadi tidak benar terjadi pengabaian arahan Presiden,” tegas Moeldoko, Kamis (27/5/2021).

Moeldoko mengatakan pada pokoknya, pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian, dan terdapat peluang untuk perbaikan melalui pendidikan kedinasan, level individual maupun organisasi.

Moeldoko menyebutkan untuk menjalankan arahan presiden, di antaranya Menteri PanRB, Menteri Hukum dan HAM, BKN, dan LAN telah melakukan koordinasi dengan pimpinan KPK dan menyampaikan arahan presiden tersebut dengan memberikan opsi pembinaan sebagai solusinya.

“Kempan RB mengusulkan dilakukan Individual Development Plan (IDP) untuk pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK,” kata Moeldoko.

Seperti diketahui bahwa dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN, jumlah peserta yang mengikuti asesmen sebanyak 1.357 peserta, yang hadir 1.349 peserta, dan yang tidak hadir 8 peserta.

Dari hasil asesmen TWK yang dinyatakan memenuhi syarat 1.274 peserta, dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat 75 peserta.

Selanjutnya dari 75 nama pegawai yang mengikuti TWK, telah dilakukan asesmen oleh KPK, dan dinyatakan memenuhi syarat 24 peserta. Dengan kata lain, pimpinan KPK kemudian mengambil kebijakan untuk memberhentikan 51 dari 75 pegawai KPK yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus TWK.

Bahwa Pimpinan KPK kemudian mengambil kebijakan lain tersendiri, hal tersebut merupakan kewenangan dan keputusan lembaga pengguna dalam hal ini KPK.

Pemerintah memiliki kewenangan tertentu tetapi tidak seluruhnya terhadap proses pembinaan internal di KPK. Karena itu, KPK sebagai pengguna dan pengambil keputusan akhir atas status 75 pegawai bertanggung jawab penuh atas semua implikasi yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.

“Posisi KSP, kementerian dan lembaga yang berada dalam kewenangan langsung Presiden Jokowi tetap dalam posisi mendukung pelaksanaan arahan tersebut,” pungkas Moeldoko.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Putri Paku Buwono XII, GKR Retno Dumilah Meninggal Dunia

Saat berada di Sarangan, mendiang Gusti Retno sempat mengeluh punggungnya sakit.

NASIONAL | 27 Mei 2021

KPK Periksa Komisaris PT Golden Bamboo Batam Terkait Korupsi Cukai di Bintan

Sesilia akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

NASIONAL | 27 Mei 2021

Kasus Wanaartha, Kerugian Investasi Perusahaan Asuransi Bukan Tanggung Jawab Nasabah

"Selalu ada risiko dalam investasi, namun kerugian yang dapat terjadi tidak dapat dibebankan kepada nasabah," kata Lily Widjaja, mediator BAPMI.

NASIONAL | 27 Mei 2021

Permintaan ICW Tarik Firli ke Polri Bertentangan dengan UU

Pakar hukum pidana menilai, langkah ICW menyurati Kapolri agar menarik Ketua KPK Firli Bahuri tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.

NASIONAL | 27 Mei 2021

BMKG: SMS Blast Prakiraan Gempa M 8,5 Tidak Benar

Masyarakat diimbau agar tetap tenang.

NASIONAL | 27 Mei 2021

Dikelola AP II, Bandara Soedirman Beroperasi Juni

Bandara Jenderal Besar Soedirman sendiri merupakan bandara penunjang penerbangan bagi wilayah sekitar.

NASIONAL | 27 Mei 2021

Lakpesdam PBNU Khawatirkan TWK Jadi Bentuk Perintangan Penyidikan

51 pegawai yang dipecat itu tengah menangani kasus-kasus korupsi yang serius.

NASIONAL | 27 Mei 2021

Siswa Indonesia Raih 6 Medali di Olimpiade Informatika Asia Pasifik

Medali emas berhasil diraih siswa bernama Rama Aryasuta Pangestu dari SMA Kanisius Jakarta.

NASIONAL | 27 Mei 2021

Papua Masih Panas, Panglima dan Kapolri Beri Arahan Khusus ke Prajurit

Sigit juga menyampaikan bahwa pemerintah sangat konsen dan fokus membangun Papua.

NASIONAL | 27 Mei 2021

Presiden: Fungsi Pengawasan BPKP Harus Menjamin Tercapainya Tujuan Pemerintah

Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus menjamin tercapainya tujuan pemerintah.

NASIONAL | 27 Mei 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS