Jokowi Diminta Tak Terjebak dengan Permintaan Koalisi Guru Besar Soal Pengaktifkan Kembali 75 Pegawai KPK
Logo BeritaSatu

Jokowi Diminta Tak Terjebak dengan Permintaan Koalisi Guru Besar Soal Pengaktifkan Kembali 75 Pegawai KPK

Jumat, 28 Mei 2021 | 08:07 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyatakan, Presiden Jokowi harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam surat permintaan 73 guru besar di sejumlah universitas yang tergabung dalam Koalisi Guru Besar Antikorupsi (Koalisi Guru Besar). Koalisi Guru Besar tersebut pada Senin, 24 Mei 2021, meminta agar presiden mengawasi KPK dan memerintahkan Firli Bahuri untuk mengaktifkan kembali 75 pegawai KPK nonaktif.

"Permintaan Koalisi Guru Besar dimaksud, jelas bertentangan dengan independensi KPK, karena di dalam Pasal 3 UU 19/2019 Tetang KPK, dengan tegas menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Begitu pula dengan UU 19/2019 tentang KPK adalah produk legislasi (DPR) yang di dalamnya terkandung pemikiran para guru besar yang disebut "Naskah Akademis" sebagai salah satu syarat dalam pembuatan UU. Karena itu ajakan Koalisi Guru Besar, untuk Presiden Jokowi menyimpang dari UU, jelas sebagai pelacuran intelektual, demi kepentingan lain di luar tujuan perbaikan KPK," kata Petrus, dalam keterangannya, Jumat (28/5/2021).

Petrus melanjutkan, Kalau Presiden Jokowi menyetujui permintaan Koalisi Guru Besar untuk mengawasi Firli Bahuri dan lainnya dan mengembalikan 75 pegawai KPK yang nonaktif pada posisinya semula, maka ada 3 institusi yang terdampak kerusakan sistem. Yakni, pendidikan tinggi terkena dampak citra buruk pelacuran intelektual, presiden terkena dampak penyalahgunaan wewenang, dan KPK sendiri terkena dampak kehilangan independensinya.

Akibatnya terang Petrus, adalah para guru besar itu bisa saja pada kesempatan dan kepentingan lain akan bersorak menuduh Presiden Jokowi biasa dikendalikan mengintervensi KPK.

"Padahal Koalisi Guru Besar, mestinya paham, bahwa TWK menjadi salah satu syarat penting melahirkan ASN, yang memiliki nilai dasar (kesetiaan pada NKRI dan Pancasila) etika perilaku dll, karena UU KPK mensyaratkan bahwa pegawai KPK adalah ASN sesuai dengan UU ASN," katanya.

Petrus mengemukakan, UU 5/2014 tentang ASN, menegaskan bahwa ASN berprinsip pada nilai dasar (memegang teguh ideologi Pancasila, setia kepada UUD 1945 dan pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dll), kode etik, kode perilaku, komitmen moral, tanggung jawab, dll dalam kehidupan sehari-hari.

"Sedangkan Novel Baswedan dkk. telah dinyatakan tidak memenuhi syarat" dalam TWK dan untuk itu dinonaktifkan, sesuai hukum," katanya.

Koalisi Guru Besar Antikorupsi juga, kata Petrus, secara tidak bertanggung jawab menuduh pimpinan KPK melakukan tindak pidana terkait penandatanganan surat keputusan penonaktifan 75 pegawai KPK, namun mereka tidak melapor kepada polisi, tetapi kepada Presiden. Langkah ini, kata Petrus, sebagai bagian dari pelacuran intelektual yang mencitrakan bahwa dunia pendidikan tinggi gagal melahirkan kader-kader bangsa yang berwawasan kebangsaan.

Padahal, lanjut Petrus, pemerintah sudah menyiapkan segala norma, standar, prosedur dan kriteria tentang syarat menjadi ASN sebagaimana diatur dalam UU 5/2014, tentang ASN. Dengan demikian soal ASN di KPK sepenuhnya wewenang BKN, Menpan RB, KASN dan PPK sedangkan KPK hanya terima hasil seleksi ASN dari BKN dan menentukan apakah Novel Baswedan dkk. layak dipertahankan atau tidak oleh Pimpinan KPK.

"KPK disebut-sebut Koalisi Guru Besar, menghadapi banyak permasalahan, itu benar, tidak dapat dipungkiri, tetapi janganlah menyandera KPK dengan permasalahan dinonaktifkannya 75 pegawai KPK, karena bisa saja masalah di KPK yang tidak kunjung selesai sesuai maksud Koalisi Guru Besar bersumber dari ulah sebagian dari 75 Pegawai KPK yang telah dinonaktifkan," kata Petrus, yang juga advokat Peradi ini.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pakar Dukung Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi

Program pemerataan infrastruktur telekomunikasi di daerah Terpencil, Terluar, dan Tertinggal (3T) harus didukung oleh berbagai pihak.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Hakordia, Jokowi: Ekosistem Antikorupsi Dorong Investasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penciptaan ekosistem antikorupsi memiliki pengaruh besar bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Jokowi Dorong RUU Perampasan Aset Jadi UU Selesai 2022

Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mendorong segara ditetapkannya UU Perampasan Aset Tindak Pidana.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Wapres Ma'ruf Amin Tutup Peringatan Hakordia 2021

Wapres Ma'ruf diagendakan menutup peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021.

NASIONAL | 9 Desember 2021

2022, KPK Fokus 4 Isu Prioritas

KPK menetapkan empat isu prioritas pada 2022 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

NASIONAL | 9 Desember 2021

Jokowi: Penindakan Hukum Jangan Hanya Heboh di Permukaan

Jokowi minta penindakan hukum tidak hanya menyasar pada peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan saja.

NASIONAL | 9 Desember 2021

BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 6 Meter

BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang sangat tinggi yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Update Korban Erupsi Semeru: 39 Meninggal dan 13 Hilang

BNPB mencatat korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang Jawa Timur yang meninggal dunia 39 orang dan hilang 13 orang pada Kamis (9/12/2021).

NASIONAL | 9 Desember 2021

Jokowi Ingatkan KPK Tidak Berpuas Diri

Jokowi mengingatkan KPK agar tidak berpuas diri dalam penanganan kasus korupsi.

NASIONAL | 9 Desember 2021


TAG POPULER

# Cynthiara Alona


# Omicron


# Kecelakaan di Ruas Semarang-Demak


# Hari Antikorupsi


# Ilham Habibie



TERKINI
Polri Bersama Lembaga Lain Terus Berantas Korupsi

Polri Bersama Lembaga Lain Terus Berantas Korupsi

NASIONAL | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings