Rencana Pemerintah Turunkan Anggaran Pendidikan 2022 Dipertanyakan
Logo BeritaSatu

Rencana Pemerintah Turunkan Anggaran Pendidikan 2022 Dipertanyakan

Jumat, 28 Mei 2021 | 13:18 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Hetifah Sjaifudian mempertanyakan langkah pemerintah yang berencana mengurangi anggaran pendidikan 2022 di tengah meningkatnya beban Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Bagi Hetifah, sangat dipertanyakan ketika di tengah penambahan kewenangan dan beban yang harus ditanggung, anggaran untuk pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 malah dipangkas sampai Rp 10,52 triliun dibandingkan anggaran 2021.

Bagi Politikus Golkar itu, ketika Kemdikbud dan Kemristek dilebur, anggaran kedua kementerian semestinya digabung. Anggaran seharusnya dinaikkan dari total tahun sebelumnya.

“Kami menunggu penjelasan pemerintah mengenai dasar diambilnya keputusan ini,” ujar Hetifah dalam keterangannya, Jumat (28/5/2021).

Untuk diketahui, rancangan anggaran pendidikan tahun 2022 tercatat Rp 149,97 triliun. Angka ini turun dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 160,49 triliun.

Hetifah berharap rencana penurunan anggaran pendidikan tersebut tidak jadi direalisasikan. Minimal, jumlah anggaran sama persis dengan tahun 2021.

“Agar pembangunan pendidikan dapat maksimal dan terfokus,” kata Hetifah.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyatakan pihaknya menduga pemerintah sedang main-main dan hanya retorika soal pendidikan serta riset.

"Pengurangan anggaran pendidikan akan semakin mengaburkan makna pentingnya riset dan teknologi," kata Ubaid.

Yang paling mudah dipahami, pembelajaran tatap muka direncanakan pada Juli 2021. Pihaknya menilai kebijakan ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Sebab, anggaran sekolah akan naik seiring penerapan protokol kesehatan, pengadaan alat-alat kesehatan, hingga penambahan kerja guru.

Pemeliharaan teknologi di masa pandemi juga akan bertambah. Saat ini, banyak sekolah yang belum memiliki sarana yang harus difasilitasi untuk menunjang pembelajaran tatap muka.

Belum lagi perencanaan riset dan teknologi serta implementasi kebijakan Merdeka Belajar yang membutuhkan biaya besar.

"Seharusnya tahun ini bisa dimulai dengan dukungan anggaran yang kuat agar tren kualitas pendidikan tidak terus turun. Kalau kondisinya semacam ini tidak ada perbaikan anggaran dari pemerintah pusat berarti ini sandiwara saja," tutur Ubaid.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kantor Subsektor Polisi di Papua Diserang, 1 Kepala Kantor Tewas

Situasi Papua kembali tegang sehari setelah kunjungan kerja Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

NASIONAL | 28 Mei 2021

Ali Fikri: Tidak Ada Permintaan Penjagaan Gedung KPK oleh TNI-Polri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak meminta pengamanan dari kepolisian yang juga dibantu personel TNI di sekitar area Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta

NASIONAL | 28 Mei 2021

Kakorlantas: Pengetatan Arus Balik, 1.309 Orang Terindikasi Covid-19

Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono menyatakan, sebanyak 1.309 orang terindikasi positif Covid-19 sesuai hasil tes usap antigen secara acak

NASIONAL | 28 Mei 2021

Kemhub Tingkatkan Aspek Keselamatan Angkutan Sungai-Danau di Waduk Kedungombo

Hal ini dilakukan usai terjadinya pasca terjadinya insiden perahu terbalik yang menelan 9 korban jiwa di kawasan wisata Waduk Kedungombo beberapa waktu lalu.

NASIONAL | 28 Mei 2021

BPKP Komitmen Integrasikan Data Pengawasan

BPKP menegaskan komitmen mengintegrasikan data pengawasan yang bersifat strategis agar bisa menadi basis data dalam pengambilan kebijakan.

NASIONAL | 28 Mei 2021

Jokowi Diminta Tak Terjebak dengan Permintaan Koalisi Guru Besar Soal Pengaktifkan Kembali 75 Pegawai KPK

Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyatakan, Presiden Jokowi harus berhati-hati agar tidak terjebak permintaan Koalisi Guru Besar

NASIONAL | 28 Mei 2021

TWK Sesuai UU, Pakar: Pemberantasan Korupsi Jadi Lebih Sistematis

Pakar komunikasi Emrus Sihombing berpendapat, alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN melalui TWK menjadi upaya pemberantasan korupsi

NASIONAL | 27 Mei 2021

Program D2 Fast Track Bisa Kurangi Angka Pengangguran SMK

Lulusan SMK akan diperkuat secara keterampilan teknis maupun nonteknis yang tepat sasaran dengan kebutuhan mitra industri.

NASIONAL | 28 Mei 2021

Gramedia Dukung Karya Penulis Lokal

Gramedia tidak hanya ingin menjadi wadah untuk mendukung masyarakat Indonesia membaca, tetapi untuk para penulis lokal dalam mengekspresikan hasil karyanya.

NASIONAL | 28 Mei 2021

Peneliti Perempuan Indonesia Raih Penghargaan dari Universitas Nottingham Inggris

Kategori ini diberikan untuk staf peneliti muda di University of Nottingham yang dinilai memberikan kontribusi luar biasa pada komunitas riset.

NASIONAL | 27 Mei 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS