Ganggu Kinerja KPK, Pengamat Minta Polemik TWK Dihentikan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ganggu Kinerja KPK, Pengamat Minta Polemik TWK Dihentikan

Jumat, 28 Mei 2021 | 19:53 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat politik Boni Hargens menilai, tidak penting terus berpolemik tentang tes wawasan kebangsaan (TWK) para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menurut Boni, persoalan paling penting yaitu membiarkan lembaga pimpinan Firli Bahuri itu fokus bekerja mengusut berbagai perkara korupsi.

"Saya kira, tidak penting lagi melanjutkan polemik soal TWK ini. Hal yang lebih penting adalah bagaimana KPK terus bekerja profesional menangani banyak isu besar. Polemik TWK sudah selesailah," kata Boni, di Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Menurut Boni, pelaksanaan TWK menjadi polemik berkepanjangan karena ada kelompok yang tidak menerima hasil tes yang dilakukan oleh KPK tersebut. Kelompok itu, kata dia, ialah pihak yang tidak lulus TWK. Kemudian memainkan narasi dan berpolemik dengan tidak mengakui tim asesor di dalam tes itu.

"Jadi, yang membuat polemik ini berlanjut, kan, kelompok yang tidak menerima keputusan tim asesor. Padahal sudah jelas disampaikan BKN, ini penilaian lintas sektor yang melibatkan banyak instansi negara yang relevan. Para asesor juga orang-orang yang kompeten di bidangnya," tutur Boni.

Dia justru berharap pelaksanaan TWK yang dilakukan oleh KPK terhadap para pegawainya juga dilaksanakan di instansi-instansi lain. "TWK bukan hanya untuk KPK tetapi untuk semua ASN. Pemerintah disarankan mempercepat TWK di instansi lain yang strategis," ujar Boni.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyo Purwanto. Dia menilai, polemik tentang TWK para pegawai KPK harus segera diakhiri. Jika tidak, tentu dapat menganggu kinerja lembaga antirasuah itu.

"Jadi begini, memang ini akhirnya jadi liar. Jadi perang opini. Dikhawatirkan KPK secara institusi malah terganggu akibat konflik yang akhirnya jadi persoalan internal," tutur dia.

KPK, kata eks aktivis 1998 itu masih memiliki banyak pekerjaan rumah seperti menyelesaikan perkara pengadaan bansos wilayah Jabodetabek pada 2020.

"Jadi KPK bisa menyelesaikan tugas utamanya menyelesaikan pemberantasan korupsi. Ini KPK sudah lumayan terganggu. Korupsi bansos kita tahu sampai hari ini tidak ada tersangka baru," ungkap Satyo.

Menurut dia, pegawai yang tidak lulus TWK bisa berkarya di tempat lain. Mereka, kata Satyo, bisa membawa semangat memberantas korupsi di Tanah Air di tempat mereka berkarya.

"Kalau mereka (para pegawai KPK yang tidak lulus TWK, red) itu, kan, non-ASN, mereka bisa bekerja di institusi lain, di lembaga lain. Artinya dengan kapasitas mereka, mereka punya kewajiban moral mengingkatkan semangat pemberantasan korupsi di tempat lain," kata Satyo.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Agar Nilai Pajak Jadi Rp 10 M, Jhonlin Baratama Janjikan Pejabat Ditjen Pajak Rp 50 M

Jhonlin Baratama melalui konsultan pajaknya menjanjikan sebesar Rp 50 miliar kepada pejabat Ditjen Pajak agar nilai pajaknya berkurang menjadi Rp 10 miliar.

NASIONAL | 22 September 2021

Presiden Jokowi Akan Buka Pesparani II pada 2 Oktober Mendatang

Pesparani II atau KVKI ditutup 28 Oktober 2021 yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

NASIONAL | 22 September 2021

Helikopter TNI AD Bantu Evakuasi Guru dan Warga dari Kiwirok, Papua

Kedua guru itu sudah mengabdi puluhan tahun di Kiwirok, bahkan guru perempuan Purba mengaku sudah mengajar di Kiwirok sejak tahun 1999.

NASIONAL | 22 September 2021

Buang Sampah Sembarangan, 8 Warga Padang Didenda

Awalnya di sepanjang jalan by pass Padang, kerap ditemukan warga yang membuang sampah sembarangan.

NASIONAL | 22 September 2021

Kemdikbudristek dan Danone Dukung Percepatan Vaksinasi PTK dan Peserta Didik

Percepatan program pembelajaran tatap muka (PTM) di Indonesia harus segera terealisasikan untuk mengejar ketertinggalan dalam dunia pendidikan.

NASIONAL | 22 September 2021

Bertemu Gubernur Kalbar, AHY Bahas Penanganan Covid-19 dan Perbatasan

AHY bersilaturahmi dengan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji di Pontianak, Kalbar, Rabu (22/9/2021).

NASIONAL | 22 September 2021

EnglishScore Bantu Mahasiswa Buktikan Kemahiran Bahasa Inggrisnya

British Council meluncurkan aplikasi BritishScore untuk membantu mahasiswa dan pekerja untuk tetap dapat lulus, dan membuktikan kemahiran Bahasa Inggris mereka.

NASIONAL | 22 September 2021

Herman Herry: Kapolri Telah Membuat Perubahan di Korlantas

Herman Herry menilai Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah membuat perubahan reformatif atau ke arah lebih baik di jajaran Korlantas.

NASIONAL | 22 September 2021

Kepala BNPT Resmikan Warung NKRI di Cikarang Timur

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar meresmikan Warung NKRI di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

NASIONAL | 22 September 2021

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Suap Proyek dari Dana Hibah BNPB

KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur, Anzarullah sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek dari dana hibah BNPB.

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Pagi-Malam Ini Sebagian Jakarta Diguyur Hujan

Pagi-Malam Ini Sebagian Jakarta Diguyur Hujan

MEGAPOLITAN | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings