Pakar Hukum Dukung Penegasan Moeldoko Soal TWK di KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar Hukum Dukung Penegasan Moeldoko Soal TWK di KPK

Sabtu, 29 Mei 2021 | 11:13 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Dengan melihat bahwa keputusan aparatur negara, dalam hal ini pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Agus Surono, meminta masyarakat untuk segera menyudahi polemik yang menurutnya tidak konstruktif berkenaan dengan persoalan tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.

Dalam pada itu Prof Agus juga mendukung sikap Kepala Kantor Staf Kepresiden, Moeldoko, yang pada beberapa berita media massa menyerukan permintaan kepada masyarakat untuk menyudahi polemik TWK. Moeldoko mengatakan, polemik yang ada hanya menguarkan energi negatif dan menimbulkan praduga tak konstruktif yang ditujukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Moeldoko benar saat mengatakan bahwa hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai sebagai aparatur sipil negara (ASN) sudah final. Itu memang sepenuhnya kewenangan dari pimpinan KPK secara kolektif kolegial. Apalagi TWK itu pun bisa dianggap sebagai interpretasi pimpinan KPK untuk menjalankan amanah Revisi UU KPK no 19/2019,” kata Agus melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/5/21).

Agus juga menyepakati imbauan KSP Moeldoko, yang alih-alih mengobarkan polemik, justru mengajak masyarakat memberi kepercayaan penuh pada lembaga antirasuah itu untuk membenahi dan memperkuat diri, serta menindak koruptor dengan tidak pandang bulu. “Saatnya KPK kembali berkonsentrasi pada tugas pokok dan fungsinya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Moeldoko.

Menurut Prof Agus Surono, keputusan KPK adalah keputusan aparatur negara. Sementara keputusan aparatur negara dijamin oleh undang-undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Karena itu, tes TWK harus dimaknai sebagai upaya penguatan KPK dalam mendukung tugas dari KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tes TWK juga merupakan program yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang merupakan revisi UU KPK. Agus menunjuk Pasal 1 ayat 6 UU 19 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.”

Selain itu, TWK pun, kata Prof Agus, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Perkom itu, diatur tentang pegawai KPK yang beralih jadi ASN tidak boleh terikat kegiatan organisasi terlarang. Dalam Perkom tersebut terdapat sejumlah kategori untuk pegawai KPK seperti tercantum dalam Pasal 1 Perkom Nomor 1 Tahun 2021.

“Jadi, TWK sepenuhnya merupakan kewenangan dari pimpinan KPK secara kolektif kolegial dan hal itu merupakan keputusan yang dapat dikualifikasi sebagai beskhiking yang mengikat dan sah secara hukum karena telah sesuai dengan AAUPB (Asas-asas umum pemerintahan yang baik) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang saya sebutkan tadi,” kata dia.

Prof Agus juga mengatakan, keputusan pimpinan KPK yang sah dan mengikat itu pun harus selalu dianggap dan selaras dengan prinsip Presumptio Iustae Causa, yakni bahwa setiap keputusan Aparatur Negara, termasuk polemik keputusan pimpinan KPK yang dikeluarkan tersebut, harus dan selayaknya dianggap benar menurut hukum. “Konsekuensinya, ia dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum bisa dibuktikan sebaliknya,” kata Prof Agus.

Sementara karena polemik yang kian panas di masyarakat terkait dengan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) justru akan menjadi kontra produktif bagi KPK yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum dalam berbagai kasus korupsi yang jelas merupakan salah satu masalah bangsa, maka sangat logis bila polemik itu harus segera diakhiri.

“Karena itu saya meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyudahi polemik yang tidak konstruktif, serta di sisi lain memberikan kesempatan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan penataan internal ke dalam agar tugas-tugas utama KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan optimal,” kata Agus.

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menepis anggapan adanya pengabaian arahan Presiden Joko Widodo terkait polemik pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Moeldoko menyatakan semua lembaga solid mendukung arahan Jokowi.

"Terhadap arahan Presiden Jokowi tersebut, Kantor Staf Presiden, Kementerian dan Lembaga terkait secara solid mendukung dan melaksanakannya. Tidak benar terjadi pengabaian arahan Presiden. Untuk menjalankan arahan Presiden, di antaranya Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, BKN, dan LAN telah melakukan koordinasi dengan Pimpinan KPK dan menyampaikan arahan Presiden tersebut dengan memberikan opsi pembinaan sebagai solusinya. KemenPAN-RB mengusulkan dilakukan Individual Development Plan (IDP) untuk pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK," tandas Moeldoko.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Video: Kapal Karya Indah Terbakar di Perairan Kepulauan Sula

Kapal Motor (KM) Karya Inda yang berangkat dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate tujuan Pelabuhan Sannaa, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara terbakar.

NASIONAL | 29 Mei 2021

Lemhannas Dorong Sosial Budaya Jadi Modal Pemulihan Ekonomi Nasional

Lemhannas menilai sosial budaya yang telah ada di masyarakat sejak lama diharapkan menjadi sebuah kekuatan untuk menggalang kebersamaan masyarakat.

NASIONAL | 29 Mei 2021

Sejumlah Wilayah Bakal Dilanda Hujan Lebat, Petir, dan Angin Kencang

BMKG memprakirakan hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang bakal melanda sebagian wilayah Indonesia.

NASIONAL | 29 Mei 2021

Heboh TWK KPK, Pakar: Ributnya Telat!

Pasalnya, proses pembentukan pegawai KPK menjadi ASN merupakan proses inisiasi dari perubahan UU KPK.

NASIONAL | 29 Mei 2021

Keterpakaian Tempat Tidur Isolasi untuk Pasien Covid-19 Naik 14,2%

Adanya peningkatan ini dikontribusi oleh lima provinsi yang mengalami peningkatan 18-23% pada rentan waktu yang sama

NASIONAL | 28 Mei 2021

Jadi Korban Perdagangan Orang, 22 WNI di Suriah Kembali ke Indonesia

Dari 22 orang tersebut, tiga di antaranya mengalami sakit akibat disiksa saat di negara tempat bekerja.

NASIONAL | 28 Mei 2021

Cegah Covid-19, Polisi Edukasi Protokol Kesehatan ke Rumah Warga Kudus

Polres Kudus, Jawa Tengah, menerjunkan personelnya untuk menyambangi rumah warga sambil berdialog dan mengajak mereka mematuhi protokol kesehatan.

NASIONAL | 28 Mei 2021

Ganggu Kinerja KPK, Pengamat Minta Polemik TWK Dihentikan

Boni Hargens menilai tidak penting terus berpolemik tentang TWK para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk alih status menjadi ASN

NASIONAL | 28 Mei 2021

KPK: Ada 1 Pegawai yang Ditandai “Merah” Diangkat Jadi ASN

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan bahwa hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak serta-merta menjadi dasar untuk pengangkatan menjadi ASN

NASIONAL | 28 Mei 2021

Boni Hargens Minta Polemik TWK di KPK Dihentikan

Polemik TWK yang sudah dijalani pegawai KPK untuk alih status menjadi ASN harus dihentikan karena banyak perkara yang ditangani lembaga tersebut.

NASIONAL | 28 Mei 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS