Uskup Agung Pontianak Mgr Agustinus Agus Temui Gubernur Kalbar Sutarmidji Bahas Polemik Penerimaan CPNS dan PPPK Guru Agama
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Uskup Agung Pontianak Mgr Agustinus Agus Temui Gubernur Kalbar Sutarmidji Bahas Polemik Penerimaan CPNS dan PPPK Guru Agama

Sabtu, 29 Mei 2021 | 23:50 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM

Pontianak, Beritasatu.com - Uskup Agung Pontianak Mgr Agustinus Agus beserta sejumlah pastor dan tokoh agama agama melakukan audensi dengan Gubernur Kalbar Sutarmidji, di Pendopo Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (28/5/2021). Pertemuan tersebut dalam rangka membahas polemeik penerimaan guru agama melalui CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam kesempatan itu Uskup Agung Pontianak Mgr Agustinus Agus didampingi oleh Pastor Paroki Katedral St Yosef, Pontianak, RD Alexius Alex Mingkar. Hadir pula RP Aloysius HO Tombokan MSC, RP Astanto CM, RP Leonard Paskalis Leo OFMCap.
Selain itu hadir pula Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Wilayah (PGIW) Kalbar Pdt Paulus Ajong, Sekum PGIW Kalbar Pdt Filemon Adi Sukardi, Wakil Sekum PGIW Kalbar Pdt Emma dan Ketua Bidang Keesaan Pdt Henny Katuuk. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Ketua DPRD Provinsi Kalbar Kebing Lyah.

Mgr Agustinus Agus menyampaikan terima kasih kepada Gubernur karena sudah menerima dialog bersedia memberikan penjelasan terkait polemik yang sedang hangat. Mgr Agustinus Agus mengatakan bahwa pada dasarnya siapa pun Gubernurnya maka itulah pemimpin, orang tua yang harus didukung selama kepemimpinannya.

“Kemudian sebagai masyarakat kita harus kritisi kalau memang kebijakan itu tidak berpihak bagi orang banyak,” kata Mgr Agustinus Agus, dalam keterangannya, Sabtu (29/5/2021).

Uskup Agung Pontianak mengungkapkan, sebagai masyarakat, tentu harus memikirkan masa depan negara. Selama ini banyak kegaduhan-kegaduhan yang ujung-ujungnya membuat kerugian bagi banyak masyarakat. Yang harusnya masalah substansi yang harus selesai jadi tidak terselesaikan.

“Oleh karena itu paling tidak saya bertanggung jawab untuk umat saya dalam mencari motif informasi di belakang itu. Baik dari pijakan pemerintah itu seperti apa? Supaya disampaikan dengan benar. Andai kata disampaikan dengan benar ada kekeliruan dan kekurangan, mari kita beri masukan,” tambahnya.

Uskup Agung Pontianak juga mengungkapkan bahwa negara ini sangat banyak problem, baik dari kemiskinan, disintegrasi dan kelompok-kelompok yang garis keras. “Jadi inikan masalah kita bersama, untuk itu jangan karena hal kecil yang seharusnya bisa diselesaikan melalui dialog, kita selesaikan di jalan,” ujar Uskup.

Jika ada polemik, Uskup menekankan, ia termasuk tidak suka aksi yang demo-demo semacam itu, karena ujung-ujungnya siapa yang diuntungkan. Uskup melanjutkan, jangan-jangan ada kelompok tertentu yang memang sengaja buat kegaduhan.

“Maka saat ketua PGI bicara dengan saya apakah gereja harus memberikan pernyataan sikap dan saya katakan ‘jangan,’” katanya.

Uskup Agung Pontianak, Mgr Agustinus Agus, mengingatkan bahwa lihat dulu, setiap pemimpin pasti punya kebijakan dan masyarakat harus dengar. Karena pimpinan yang punya kebijakan, untuk itu punya hak dalam menjelaskan dengan sejelas-jelasnya.

Uskup berterima kasih nyatanya Gubernur merespons hal ini dan Uskup Agung Pontianak berharap kedepan harus selalu koordinasi seperti ini.

Jika ada masalah, lanjut Uskup, “Saya harapkan tokoh-tokoh agama harus juga memaklumi anak muda. Dan saya mengerti anak-anak muda yang penuh idealis kadang-kadang ada ide-ide mereka yang seakan-akan tersumbat, tentu kita bisa maklumi.”

Uskup Agung Pontianak berpesan, bagi pihak pemerintah maupun tokoh yang adalah sebagai orang tua, tentu harus menyikapi secara bijaksana.

Dalam pesannya, Mgr Agustinus Agus mengungkapkan setiap masyarakat juga punya hak untuk memperjuangkan keadilan. “tetapi saya selalu mengatakan, tidak ada pemimpin yang sempurna didunia ini. Pasti ada kelemahan disana-sini dan kelemahan itulah yang kita harus cari penyelesaiannya,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, gubernur sudah menjelaskan ini dan ini memang kebijakan pusat, kalau memang ada kemungkinan untuk tambah guru dan sebagainya tentu dia akan usahakan seperti itu, tapi untuk ini kan pegawai pusat.”

Uskup melanjutkan, karena hal ini tergantung anggaran, begitu juga dengan pegawai daerah tentu berdasarkan anggaran daerah. Jadi banyak faktor, disini juga sudah ada daftar berapa kebutuhan guru Islam, Katolik dan sebagainya. Berapa yang harus dipenuhi, dan saya sangka kalau target ini dia kejar itu justru sudah sangat baik.
“Maka itu dapat diakomodir semua untuk kebutuhan masyarakat banyak,” kata Uskup.

Uskup Agung Pontianak mengatakan “kita terpanggil untuk menjadi negara yang baik, damai dan berkeadilan.”
Menyikapi isu harus bijaksana, masyarakat harus memberikan kesempatan kepada orang yang memberikan kebijakan untuk memberi penjelasan. Kemudian setelah ada penjelasan “tentu kalau ada penjelasan yang kurang memuaskan harus diberi masukan, karena demokrasi memang harus seperti itu,” tambahnya.

Kepada media, Uskup Agung Pontianak Mgr Agustinus Agus, mengatakan ia lebih menempuh upaya dialog terkait persoalan guru agama di Kalbar. Sehingga semua persoalan bisa dibicarakan.


Polemik Formasi
Sebelumnya, sejumlah kalangan menyikapi dan mempertanyakan terkait dengan formasi ASN untuk guru agama di tingkat Provinsi Kalbar. Ada pun yang menjadi polemik adalah terkait dengan formasi guru agama non Islam. Karena Pemprov sekarang ada menerima formasi guru agama P3K, tenaga kontrak, hanya ada yang guru agama Islam, guru agama lain nihil atau nol

Pertemuan dengan Gubernur Kalbar Sutarmidji tersebut, diawali oleh Uskup Agung Pontianak, Mgr Agustinus Agus, perihal maksud kedatangan Tim Keuskupan dan PGIW yaitu ingin mendengar penjelasan langsung dari Pak Gubernur terkait formasi CPNS dan PPPK Guru Agama selain Agama Islam yang telah menimbulkan gejolak di masyarakat.

Sementara itu Ketua PGIW Kalbar Paulus Ajong juga meminta penjelasan dari Gubernur Kalbar, tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Apakah pengajuan kuota CPNS dan PPPK ke Kempan RB sudah mengakomodir kebutuhan semua agama? Lalu kenapa muncul kuota dari Kempan RB terkesan tidak adil? Apakah perlu ditunda tes CPNS sekaligus diajukan revisi kuota untuk mengakomodir kebutuhan formasi semua Guru Agama?

Selanjutnya Gubernur Kalbar menjelaskan, bahwa data pengajuan kuota CPNS dan PPPK sudah disampaikan di hadapan sidang istimewa DPRD Provinsi Kalbar. Dalam Sidang itu diajukan kuota seperti dalam naskah Sidang DPRD Provinsi Kalbar, sbb:

“Pemerintah pusat memberikan formasi dengan menghitung jumlah siswa dalam satu rombongan belajar terdiri dari 36 siswa, dibawah itu tidak mendapatkan formasi,” kata Sutarmidji.

Adapun hasil dari data yang beredar selama ini informasi data yang diserahkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat yakni bahwa Pemerintah Provinsi hanya diberikan kewenangan mengusulkan formasi untuk guru mata pelajaran umum, sedangkan kebutuhan guru agama menjadi ranah kewenangan Kementrian Agama.

Pada saat ini, guru agama PNS yang bertugas di satuan pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 393 orang terdiri dari:
1. Guru agama Islam sebanyak 198 orang;
2. Guru agama Katolik sebanyak 91 orang;
3. Guru agama Kristen sebanyak 29 orang;
4. Guru agama Konghucu sebanyak 68 orang, dan
5. Guru agama Buddha sebanyak 7 orang.

Perlu disampaikan pada kesempatan yang mulia ini terkait dengan pembinaan guru agama, peran Pemerintah Daerah hanya melakukan pembayaran gaji, sedangkan pembinaan administrasi dan akademik dilakukan oleh Kementrian Agama, seperti memfasilitasi tahapan rangkaian guru agama yang berada di sekolah umum untuk mendapatkan sertifikas mulai dari pendaftaran di aplikasi sistem informasi Guru Agama (Siaga), pengusulan dalam nomor unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), memfasilitasi keikutsertaaan dalam pre tes Pendidikan Profesi Guru (PPG) sampai dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PPG dalam jabatan.

Sejalan dengan itu ada juga pengusulan guru agama untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru, serta memfasilitasi keikutsertaan berbagai kegiatan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi guru agama.
Pemerintah pusat dalam memberikan formasi dengan menghitung jumlah siswa dalam satu rombongan belajar, satu rombongan belajar terdiri dari 36 siswa, apapabila jumlah siswa dalam satu rombongan belajar tidak cukup maka formasi tidak diberikan.

Ketentuan dalam pemberian tunjangan sertifikasi guru dilakukan dengan menghitung jumlah jam mengajar.
Jam mengajar seorang guru minimal 24 jam dalam satu minggu, sehingga apabila jam mengajar seorang guru kurang dari 24 jam per minggu, maka guru tersebut tidak dapat memperoleh tunjangan sertifikasi.

Karena itu, apabila dalam satu sekolah yang mengamapu satu mata pelajaran tertentu lebih dari satu orang pada hal menurut perhitungan di sekolah tersebut hanya memerlukan saatu orang guru yang mengampu mata pelajaran tersebut, bisa berakibat guru lain yang memperoleh tunjangan sertifikasi, dengan demikian jumlah guru di suatu sekolah benar-benar harus dihitung jam mengajarnya agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Demikian paparan data siswa menurut agama yang dianut di sekolah negeri tingkat SMA, SMK dan SLB di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut. Untuk Agama Islam 91.971 siswa. Untuk Agama Kristen 19.532 siswa.

Untuk Agama Katolik 37.585 siswa. Agama Hindu 86 siswa. Agama Buddha 2.396 siswa dan Agama Konghucu 44 siswa.
Dengan data jumlah siswa dimaksud, bisa dihitung kebutuhan guru agama, sebagai berikut:

1.Guru Agama Islam untuk 91.971 siswa dibagi satu rombongan belajar 36 siswa dan dibagi 8 kelas diperoleh hasil 319 guru Agama Islam;
2.Guru Agama Kristen untuk 19.532 siswa dibagi satu rombongan belajar 36 siswa dan dibagi 8 kelas diperoleh hasil 68 guru Agama Kristen;
3.Guru Agama Katolik untuk 37.585 siswa dibagi satu rombongan belajar 36 siswa dan dibagi 8 kelas diperoleh hasil 130 guru Agama Katolik;
4.Guru Agama Hindu untuk 86 siswa dibagi satu rombongan belajar 36 siswa dan diperoleh hasil 3 guru Agama Hindu yang mengajar di Ketapang 10 siswa, Kayong Utara 27 siswa dan Kubu Raya 19 siswa.
5.Guru Agama Buddha untuk 2.396 siswa dibagi satu rombongan belajar untuk 36 (tiga puluh enam) dan dibagi 8 kelas diperoleh hasil 8 guru Agama Buddha.
6.Guru Agama Konghucu untuk 44 siswa memerlukan 1 orang guru Agama Konghucu.

Berdasarkan data kebutuhan guru agama tersebut di atas, dibanding dengan guru agama PNS yang sudah ada, maka masih diperlukan penambahan guru agama sebagai berikut:
1.Guru Agama Islam yang diperlukan 319 orang, sedangkan yang sudah ada 198 orang, maka masih diperlukan tambahan sebanyak 121 orang;
2.Guru Agama Kristen yang diperlukan 68 orang, sedangkan guru yang sudah ada sebanyak 29 orang, maka perlu tambahan 39 orang;
3.Guru Agama Katolik yang diperlukan 130 orang, sedangkan guru yang sudah ada sebanyak 91 orang, maka perlu tambahan 39 orang;
4.Guru Agama Hindu yang diperlukan 3 orang, sedangkan guru Agama Hindu belum ada, maka perlu tambahan 3 orang;
5.Guru Agama Buddha yang diperlukan 8 orang, sedangkan yang sudah ada sebanyak 7 orang, maka perlu tambahan 1 orang;
6.Guru Agama Konghucu diperlukan 1 orang, sedangkan yang sudah ada sebanyak 68 orang, sehingga kelebihan sebanyak 67 orang.

Untuk guru agama Konghucu yang saat ini kelebihan sebanyak 67 orang perlu diberitahukan bahwa semula adalah guru agama Konghucu PNS Kabupaten dan Kota se Kalimantan Barat yang mengajar di sekolah negeri SMA dan SMK, akibat perubahan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, secara otomaatis pengelolaan Personil, Pendanaan, Prasarana/Sarana dan Dokumen (P3D) SMA dan SMK beralih menjadi P3D Pemerintah Provinsi.

Mengingat seleksi guru PPPK akan dilakukan dalam 3 tahun, maka kekurangan guru agama PPPK yang ada pada satuan pendidikan akan dikoordinasikan pengusulannya dengan Kementrian Agama untuk dapat dipenuhi penerimaannya pada tahun 2022 dan 2023.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak akan menunda pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kempan RB karena apabila ditunda akan merugikan masyarakat Indonesia pada umumnya masyarakat Kalimantan Barat terutama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dianggap tidak bisa melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rektor Untar: Kampus Merdeka Dorong Mahasiswa Jadi Entrepreneur

Berwirausaha menjadi kunci untuk meningkatkan perekonomian bangsa.

NASIONAL | 29 Mei 2021

Pulihkan Pariwisata, Kalbis Institute Gelar Webinar Bersama Dubes RI untuk Tiongkok

Dubes RI untuk Tiongkok mempromosikan #WorkFromBali dengan berbagai paket kerja sama, yang diharapkan mampu mendongkrak jumlah wisatawan Tiongkok ke Indonesia.

NASIONAL | 29 Mei 2021

Universitas Paramadina Berikan Penghargaan Bakti Paramadina kepada Alm Firmanzah

Penghargaan Bakti Paramadina diberikan kepada orang-orang yang dinilai telah berjasa dalam perkembangan Universitas Paramadina.

NASIONAL | 29 Mei 2021

Longsor Putus Ruas Jalur Banten-Sukabumi

Ruas jalan Provinsi Banten menuju Sukabumi melalui jalur Cipanas-Warungbanten putus tertutup tanah longsor di Kampung Citagogag, Lebak Gedong.

NASIONAL | 29 Mei 2021

Kemiskinan Membuat Rendahnya Literasi di Manggarai

Di Manggarai pada tahun 2020 jumlah angka stunting berada pada angka 5.322 kasus.

NASIONAL | 29 Mei 2021

Densus Antiteror Tangkap 10 Terduga Teroris di Merauke

Tim Densus Antiteror mengamankan 10 orang terduga teroris di Merauke, Papua, setelah sebelumnya diduga hendak melakukan bom bunuh diri.

NASIONAL | 29 Mei 2021

F-16 Viper Bisa Patroli Madiun-Natuna PP Tanpa Transit

Block 72 atau F-16 Viper adalah varian terbaru dan paling canggih dari pesawat tempur legendaris F-16.

NASIONAL | 29 Mei 2021

Polda NTB Gagalkan Penyeludupan 1 Kg Sabu Asal Aceh

Polda NTB menggerebek salah satu hotel di wilayah Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Sabtu (29/5/2021).

NASIONAL | 29 Mei 2021

Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Tangerang Akan Dimulai Awal Juni 2021

Pemkot Tangerang tengah mempersiapkan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2021/2022.

NASIONAL | 29 Mei 2021

Atasi Kecurangan PPDB, Dindikbud Kota Tangerang Siap Tanda Tangani Pakta Integritas

Pemkot Tangerang berupaya menekan angka kecurangan di saat proses PPDB tingkat TK, SD, SMP, dan SMA yang ada di Kota Tangerang.

NASIONAL | 29 Mei 2021


TAG POPULER

# PPKM Level 4 Diperpanjang


# Akidi Tio


# Greysia Polii


# Olimpiade Tokyo


# Anthony Ginting



TERKINI

Peduli Covid-19, PTPP Salurkan Bantuan Sosial ke Sejumlah Lokasi

EKONOMI | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS