Dewas KPK Segera Panggil Lili Pintauli Atas Dugaan Komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dewas KPK Segera Panggil Lili Pintauli Atas Dugaan Komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai

Senin, 31 Mei 2021 | 16:40 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) sedang mendalami dugaan adanya komunikasi antara Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial terkait penanganan perkara dugaan korupsi yang dilakukan lembaga antikorupsi.

Saat ini Dewas KPK sedang mengumpulkan bahan keterangan terkait dugaan tersebut. Tak tertutup kemungkinan Dewas akan memanggil Lili Pintauli sebagai pihak terlapor.

"Sudah kami lakukan pengumpulan bahan keterangan tentu enggak lama lagi akan kami periksa (Lili)," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatarongan Panggabean di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Tumpak tidak menjelaskan secara rinci informasi yang telah dikumpulkan pihaknya. Namun, informasi itu akan dikonfrontir dengan keterangan Lili saat diperiksa nanti.

Tumpak berjanji Dewas tidak segan menindak Lili jika terbukti membantu Syahrial dalam penanganan perkara. "Kalau benar pelanggaran etik atau kalau apa yang diinformasikan itu benar tentu akan kita lakukan pemeriksaan sampai tuntas," kata Tumpak.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengaku mendapat informasi Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial sempat menghubungi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terkait penyelidikan KPK di Pemkot Tanjungbalai. Boyamin menyebut Syahrial mencoba beberapa kali menghubungi Lili. Namun, Boyamin mengaku tidak mengetahui apakah Lili merespon Syahrial atau tidak.

Yang pasti, kata Boyamin, Lili seharusnya memblokir nomor Syahrial lantaran posisinya sebagai pimpinan lembaga antikorupsi yang tengah menyelidiki perkara Syahrial.

Atas informasi yang diperolehnya itu, Boyamin meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK melakukan penyelidikan terkait hal ini. Menurutnya, proses investigasi yang dilakukan Dewas tidak perlu menunggu proses pidana yang kini dijalani Syahrial.

Lili Pintauli Siregar telah membantah pernah menjalin komunikasi dengan Syahrial soal penanganan perkara yang dilakukan lembaga antikorupsi. Lili pun membantah membantu penanganan perkara di Pemkot Tanjungbalai yang berkaitan dengan Syahrial.

"Saya tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka MS (M Syahrial) terkait penanganan perkara yang bersangkutan, apalagi membantu dalam penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK," kata Lili dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Jumat (30/4/2021).

Sebagai pimpinan KPK, Lili mengaku terikat dengan kode etik dan peraturan KPK yang melarang untuk membangun komunikasi dengan pihak berperkara. Terlebih Syahrial diduga tersangkut dugaan kasus dugaan jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai.

"Saya tentu terikat dengan kode etik dan juga peraturan KPK yang melarang untuk berhubungan dengan pihak-pihak yang berperkara," kata Lili.

Meski demikian, Lili tak membantah menjalin komunikasi dengan para pejabat negara, termasuk para kepala daerah. Hal ini terkait kinerja KPK, khususnya dalam bidang pencegahan.

"Komunikasi yang terjalin tentu saja terkait tugas KPK dalam melakukan pencegahan, supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi," kata Lili.

Apalagi, sebelum menjadi pimpinan KPK, Lili merupakan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan latar belakang itu, Lili mengakui mempunyai jaringan yang cukup luas ke pejabat publik.

Lili mengaku hubungan dan jaringan itu tetap terjalin dengan batasan-batasan sesuai aturan. Lili mengklaim, saat ini sangat selektif membangun komunikasi ke setiap pejabat publik, tetapi tetap mengingatkan untuk menghindari area rawan korupsi.

"Saya selalu juga menjaga selektifitas untuk komunikasi, menjaga harkat dan martabat terhadap diri saya sebagai insan KPK maupun sebagai marwah lembaga KPK," katanya.

Untuk itu, Lili menegaskan, lembaga antikorupsi berkomitmen mengusut tuntas perkara dugaan suap penanganan perkara di Pemkot Tanjungbalai.

Tak hanya mengusut Syahrial, Stepanus dan seorang pengacara bernama Maskur Husain yang saat ini telah berstatus tersangka, KPK juga bakal menindak pihak-pihak yang mencoba mengintervensi proses hukum kasus ini.

"Penanganan perkara di KPK juga dilakukan secara profesional berdasarkan kepada kecukupan alat bukti dan jika ada pihak-pihak yang mencoba mengintervensi sebagaimana yang kami buktikan maka kami akan proses dengan tegas," tegas Lili.

Diketahui, KPK menetapkan penyidiknya, Stepanus Robin Pattuju, seorang pengacara bernama Maskur Husain dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai.

Stepanus Robin Pattuju bersama Maskur Husain diduga telah menerima suap dari M. Syahrial sebesar Rp 1,3 miliar dari kesepakatan Rp 1,5 miliar.

Suap itu diberikan agar Stepanus membantu menghentikan penyelidikan dugaan jual beli jabatan di Tanjungbalai yang sedang diusut KPK.

Selain suap dari Syahrial, Markus Husain juga diduga menerima uang sebesar Rp 200 juta dari pihak lain. Sedangkan Stepanus dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama Riefka Amalia, sebesar Rp 438 juta.

Dewas sendiri telah memeriksa dugaan pelanggaran etik Stepanus. Dalam putusan yang dibacakan dalam sidang etik hari ini, Majelis Etik Dewas KPK memutuskan memberhentikan secara tidak hormat atau memecat Stepanus sebagai pegawai KPK.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mimbar Masjid Raya Makassar Dibakar, Pelaku Terekam CCTV

Polrestabes Makassar tengah mengejar pelaku pembakar mimbar di Masjid Raya Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (25/9/2021) dini hari.

NASIONAL | 25 September 2021

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka, Golkar Kaji Secara Mendalam

Partai menugaskan Bakuham Golkar untuk mencermati perkembangan dan mengkaji perkara ini.

NASIONAL | 25 September 2021

Aksi Teror KKB, Warga Dievakuasi dari Kiwirok ke Oksibil

Masih ada beberapa warga yang akan dievakuasi dari Kiwirok.

NASIONAL | 25 September 2021

Waspada, 23 Wilayah Akan Alami Cuaca Ekstrem

Suhu udara pada hari ini di Tanah Air berkisar mulai dari 20 derajat hingga 35 derajat Celsius dengan kelembaban udara 50-100%.

NASIONAL | 25 September 2021

Azis Syamsuddin Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 M untuk Amankan Kasusnya

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin diduga menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk mengurus kasus dugaan korupsi yang menyeret namanya.

NASIONAL | 25 September 2021

Jadi Tersangka Suap dan Ditahan KPK, Azis Syamsuddin Pilih Bungkam

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin memilih bungkam setelah menjadi tersangka dan ditahan KPK. Azis menjadi tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 25 September 2021

KPK Langsung Jebloskan Azis Syamsuddin ke Rutan Polres Jakarta Selatan

KPK manahan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin di Rutan Polres Jakarta Selatan. Azis telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 25 September 2021

Ketua KPK Umumkan Penetapan Tersangka Azis Syamsuddin

Ketua KPK Firli Bahuri mengumumkan penetapan tersangka Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin. Azis dijerat atas kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 25 September 2021

Setelah Diperiksa, Azis Syamsuddin Diborgol dan Pakai Rompi Tahanan KPK

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin rampung diperiksa penyidik KPK. Azis terlihat diborgol dan mengenakan rompi tahanan KPK.

NASIONAL | 25 September 2021

Hari Tani Nasional, Refleksi Kinerja Positif Pertanian Indonesia

Kemtan memastikan berbagai program yang sedang berjalan saat ini sedikit banyaknya sudah memberi dampak besar terhadap kesejahteraan petani.

NASIONAL | 25 September 2021


TAG POPULER

# Kivlan Zen


# Pilpres 2024


# Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Kereta Jarak Jauh



TERKINI
Bertambah, SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM

Bertambah, SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM

MEGAPOLITAN | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings